Proyek Penataan Situ Cipondoh

Proyek Penataan Situ Cipondoh
Arlan : Kewenangan Lelang Ada di ULP
Proyek Penataan Situ Cipondoh

TANGERANG | TR.CO.ID

Selain mendapatkan sorotan soal dugaan pengaturan lelang, proyek penataan Situ Cipondoh yang kembali dialokasi oleh Pemprov Banten pada tahun 2022 ini senilai Rp 24,2 miliar, juga mendapat sorotan dari sisi teknis dan kelayakan. 

Ketua DPC BPAN Kota Tangerang, H Muchdi menilai ada kejanggalan secara kelayakan dan teknis proyek ini, pasalnya sebelumnya proyek ini sempat dihentikan oleh Gubernur Banten Wahidin Halim pada bulan November tahun 2021 lalu, lantaran dianggap tidak sesuai perencanaan, karena adanya pengurukan tanah yang rencana akan digunakan untuk jogging track sepanjang turab yang dibangun. 

"Ketika itu pak Wahidin (Gubernur Banten saat itu, red) menghentikan proyek itu, karena adanya pengurukan, yang tidak sesuai perencanaan, dan khawatirnya akan mengurangi luas Situ Cipondoh, yang memang sudah berkurang jauh luas, akibat banyaknya pemanfaatan lahan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, dengan berbagai kepentingan. Tapi kok di era pak Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar, proyek ini malah mau dilanjutkan lagi, ini kan aneh, ada kesan pemaksaan kepentingan pihak tertentu yang ingin proyek itu berjalan, ada manfaat ekonomi disini, untuk menghabiskan dana APBD Provinsi Banten," jelas Muhdi.

Lebih jauh, Muhdi menyatakan berdasarkan data yang dimiliki BPAN Kota Tangerang luas Situ Cipondoh awalnya ada 120 hektar, namun saat ini diperkirakan berkurang hingga kurang dari 100 hektar. 

"Banyak bangunan yang berdiri dipinggiran Situ, seperti rumah makan, dan areal lainnya yang dimanfaatkan oleh oknum dan aneh nya sampai saat ini belum ada pendataan dan penataan dari Pemprov Banten selaku pemilik dan penanggung jawab pengelolaan Situ Cipondoh.

"Ini ada aset milik negara yang hilang, sampai sejauh ini masih dibiarkan tidak ada penertiban yang dilakukan oleh Pemprov Banten, bahkan tiba-tiba mau melakukan penataan yang nanti justru akan mengurangi luas situ, karena akan adanya pengurukan," katanya.

Sementara itu ketika dikonfirmasi Tangerang Raya, terkait ini Kadis PUPR Provinsi Banten Arlan  Marzan menyatakan, konsep penataan Situ Cipondoh tahun 2022 ini berbeda dengan tahun 2021 yang proyeknya dihentikan Gubernur Wahidin Halim ketika itu.

"Proyek yang dibangun berbeda, tidak ada pengurukan seperti tahun 2021, yang ada hanya pembangunan turap dan dermaga buat jogging track," kata Arlan.

Selain itu tambah Arlan, dan akan ada relokasi pedagang, dimana pihaknya akan membuatkan lahan khusus untuk berjualan dengan dilengkapi taman, sehingga bisa dipergunakan oleh masyarakat nanti nya.
"Kita ingin Situ Cipondoh tertata dan luasannya tidak lagi berkurang karena adanya penyerobotan, makanya kita akan bangun turab ini disepanjang pinggiran situ," kata Arlan.

Sementara itu terkait soal tender, Arlan menyatakan hal tersebut bukan kewenangan Dinas PUPR,  tapi merupakan kewenangan unit layanan pengadaan (ULP) yang melaksanakan lelang.

Sebelumnya, menyikapi adanya dugaan penyimpangan dalam proses tender poyek penataan Situ Cipondoh senilai Rp 24,2 miliar. Direktur Eksekutif LBH Pospera Banten Septian Prasetiyo SH mendorong agar para aktivis yang tergabung dalam Aliansi Tangerang Raya, untuk melakukan laporan informasi ke Kejaksaan Tinggi  Banten terkait adanya dugaan pengaturan. 

"Kita akan mengawal dan melakukan pendampingan kepada teman-teman aktivis Aliansi Tangerang Raya jika ingin melaporkan, apalagi proyek ini lokasinya berada di Kota Tangerang, tepatnya di kawasan Situ Cipondoh," kata Septian.

Lebih jauh mantan aktivis mahasiswa ini menyatakan, pelaporan ini sebagai bentuk pengawasan dari masyarakat yang diwakili para aktivis. "Kalau melihat adanya kejanggalan, memang menjadi domain LSM atau aktivis lainnya untuk melakukan pengawasan dan pelaporan, saya yakin pihak aparat penegak hukum (APH) akan merespons dan menindaklanjuti, jika memang ada laporan dan ada bukti kejanggalan awal," katanya.

Dalam pandangan nya Septian menilai ada dugaan kuat ada pengaturan dalam proses tender proyek yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Provinsi Banten, karena nilai penawaran harga yang disampaikan perusahaan pemenang yaitu PT Legend Bukit Kontruksi hanya turun sekitar 1 persen.

Perusahaan yang beralamat di Palembang ini menang dengan angka penawaran Rp 24,2 miliar. 
Dalam laman LPSE Provinsi Banten, PT Legend Bukit Konstruksi merupakan satu dari lima perusahaan yang memasukan penawaran dalam paket lelang penataan Situ Cipondoh ini. Pemenang merupakan penawar dengan harga  paling tinggi.

Dalam dua tahun terakhir, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten menggarkan lebih dari Rp 30 miliar untuk Situ Cipondoh. Tahun 2020 lalu ada proyek Rp 9 miliar lebih untuk revitalisasi.

Sebelumnya proyek ini juga sudah pernah dikerjakan pada tahun 2020 lalu itu sempat dihentikan oleh Gubernur Banten Wahidin Halim, karena dinilai menyalahi tujuan dan fungsi, pembangunan jogging track di bibir Situ Cipondoh Kota Tangerang, disetop Gubernur Banten Wahidin Halim. 
Wahidin yang melihat langsung proses pembangunan yang berada di pinggir Situ Cipondoh, Jalan KH Hasyim Asyari, merasa geram. Pasalnya, kontraktor dinilai bukannya melakukan normalisasi situ, malah melakukan pengurukan situ.

"Suruh jangan ada kerja dulu, setop dulu! Bukannya normalisasi, malah ngurangin lahan (situ)," tegas Wahidin, Jumat, (13/11/2020) lalu

WH, sapaan akrab orang nomor satu di Banten ini mengaku geram ketika tahu awal pembangunan tersebut malah menguruk situ dan akan dijadikan plasa atau tempat berkumpul orang-orang.

"Harus dari ulang pembangunannya, keruk lagi! Jangan ada penyempitan lahan," kata Wahidin kepada wartawan saat itu.

Diketahui Situ Cipondoh memiliki luas sekitar 14 hektare, namun belakangan menyusut menjadi sekitar 120 hektare. Nantinya, sepanjang bibir situ akan dibuat jogging track untuk dimanfaatkan warga.

Bukan hanya sebagai sarana olah raga dan normalisasi situ, melainkan juga agar tak dimanfaatkan secara ilegal untuk tempat tinggal ataupun mendirikan bangunan.(eka/hel)