Puluhan Pohon di Depan Kantor Bupati Tangerang Ditebang, Kenapa?

Puluhan Pohon di Depan Kantor Bupati Tangerang Ditebang, Kenapa?
Truk sampah saat sedang mengangkut potongan pohon yang ditebang

TANGERANG | TR.CO.ID

Puluhan pohon rindang yang ada di sepanjang jalan di depan Kantor Bupati Tangerang,  ditebang dan dihapus.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang, Achmad Taufik mengatakan, bahwa ada mekanisme atau peraturan yang mengatur penghapusan pohon untuk pembangunan.

"Ada mekanisme/Peraturan penghapusan, karena ada pembangunan pedestrian," kata Taufik saat dikomfirmasi Tangerang Raya Media melalui pesan whatsapp, Kamis (10/12/20).

Topik juga menjelaskan alasan tidak memindahkan pohon yang sudah puluhan tahun di tanam tersebut.

"Lagian pohonnya besar-besar, kalau di pot mah bisa dipindah," ujarnya.

Taufik mengaku tidak dapat merinci secara pasti jumlah pohon disepanjang jalan di depan Kantor Bupati Tangerang yang ditebang karena harus melakukan pengecekan terlebih dahulu.

 "Perlu dicek heula (bahasa sunda, yang artinya dulu)," imbuh Taufik.

Ditanya soal kelestarian alam dan alasan penebangan pohon, Taufik beranggapan bahwa lokasi tempat pohon yang ditebang juga akan di bangun dan di perindah.

"Kan lokasi itu juga mau dibangun dan diperindah,  kalau pedestrian  di tengahnya banyak pohon kan fungsinya jadi nga manfaat," ungkap Taufik.

Menurut Taufik, pemindahan atau penghapusan pohon oleh Pemerintah, tidak dapat disamakan dengan swasta yang bisa saja memintahkan pohon ketika lokasi pohon terkena proyek.

"Ga bisa disamakan aturan pemerintah dengan swasta mah, kalau pemerintah semua ada mekanisme dan aturannya. Dan nantinya pembangunan tersebut banyak manfaatnya, tempat santai, bisa jadi taman bermain yang murah untuk warga," pungkasnya.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan perberantasan  perusakan hutan, pada bab III, pasal 5, seharusnya pemerintah atau pemerintah daerah berkewajiban melakukan pencegahan kerusakan hutan.

Pada undang-undang tersebut, juga disebut beragam sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku penebangan pohon secara tidak sah (srm)