Soal Tenaga Kerja, PT. Mayora Jarang Akomodir Warga Sekitar 

Soal Tenaga Kerja, PT. Mayora Jarang Akomodir Warga Sekitar 

TANGERANG | TR.CO.ID

Sejumlah tokoh pemuda mengaku keberadaan PT Mayora Indah Jayanti di Kabupaten Tangerang disebut belum memberikan dampak ekonomi secara positif terhadap masyarakat sekitar perusahaan. Supriadi, tokoh pemuda asal Desa Sumurbandung, Kecamatan Jayanti beralasan, warga sekitar pabrik grup PT Mayora Indah yang berada di wilayahnya jarang terakomodir tercatat sebagai karyawan.

“Banyak yang datang ke saya. Mereka minta bantuan untuk masuk kerja tetapi kerap mentok tidak bisa masuk lantaran terkait syarat. Pasalnya juga mereka (manajemen, red) memakai pihak ketiga (outsourching). Padahal warga sangat mengharapkan,” ujar pria yang kerap dipanggil Bonay ini kepada wartawan, pekan lalu.

Bonay menambahkan, warga mengeluh soal rekrutmen tenaga kerja di PT Mayora lebih banyak menerima warga pendatang.

“Persentasinya lebih besar warga pendatang,” terang Bonay yang juga Ketua Ranting Sumurbandung, Pemuda Pancasila (PP) ini.

Bonay tidak menampik jika imbas warga pendatang juga mempengaruhi perekonomian sejumlah masyarakat sekitar pabrik. Mereka pekerja tinggal di usaha kosan atau kontrakan warga setempat.

Selain itu bantuan dari pabrik juga sempat dirasakan masyarakat. Program sosial kerap juga digelontorkan PT Mayora Indah Jayanti. Namun di tengah dampak pandemi covid-19 warga sangat butuh lapangan pekerjaan.

Bonay menduga ada praktik kolusi ketika proses rekrutmen untuk masuk bekerja. Secara kompetensi Bonay menganggap bisa dilakukan warga tanpa mengantongi lulusan keterampilan khusus.

Yang terpenting menurutnya ada kemauan baik dari semua pihak. Kemudian warga pribumi dapat tercatat sebagai karyawan. Dan pola latihan bagi masyarakat bisa dilakukan melalui balai latihan kerja sehingga serapan tenaga kerja tidak mengorbankan warga asli sekitar.

“Ada dugaan calo rekrutmen pegawai. Jadi dengan berbagai alasan akhirnya warga asli tidak bisa masuk menjadi karyawan,” paparnya.

Bonay melanjutkan, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan Bupati Tangerang harus turun tangan. Pasalnya warga dekat lokasi pabrik harus merasakan dampak investasi perusahaan. Dan itu diatur dalam aturan rekrutmen pemberdayaan warga asli yang berada di lokasi pabrik.

“Sebetulnya banyak pabrik di wilayah kami. Tapi Disnaker juga tidak turun tangan atas persoalan marak calo pegawai,” terang Bonay.

Maka itu dirinya berharap pemerintah daerah turun tangan. Jika memang harus dilatih keterampilan sebagai syarat menjadi pegawai bisa dilakukan asalkan masyarakat setempat bisa terserap.

Sebelumnya Ilham (27) beranggapan sama, selain persoalan bau hangus yang diduga bersumber dari PT Mayora, masalah penyerapan tenaga kerja bagi warga setempat dinilai masih minim karena jumlah rekrutmennya belum seimbang.

“Lebih banyak masyarakat pendatang ketimbang warga asli yang bekerja. Sudah menimbulkan kecemburuan,”kata Ilham.

Maka itu Dirinya berharap supaya aparat desa dan kecamatan setempat serta dinas terkait harus peka terhadap jumlah penerimaan karyawan yang porsinya dianggap belum seimbang.

Seperti diketahui, sebelumnya ramai juga diberitakan di media massa perihal dugaan limbah produksi yang disinyalir berasal dari grup PT Mayora di Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang.(man/hel)