TANGSEL | TR.CO.ID

Terkesan membiarkan sejumlah pengendara seenaknya parkir depan gedung dewan Tangsel. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyentil Dinas Perhubungan (Dishub).

Anggota DPRD Tangsel, Julham Firdaus meminta Dishub Tangsel segera bertindak karena keberadaan para pengendara yang parkir liar itu bikin kumuh wajah gedung dewan Tangsel.

“Kalau ini dibiarkan akan menjadi citra buruk bagi Kota Tangsel,” katanya, Senin (20/6/2022).

Sejumlah pengendara yang memarkirkan kendaraannya depan gedung Dewan Tangsel kebanyakan mereka yang mau mengurus KIR di kantor pelayanan KIR yang lokasinya berdampingan dengan gedung dewan.

Julham mendesak Pemerintah Kota Tangsel melalui Dishub segera meningkatkan pelayanan agar tidak terjadi antrian panjang saat mengurus KIR di Tangsel.

“Harusnya pemerintah kota dalam hal ini Dishub segera mengkaji peningkatan sistim di bidang KIR, agar ada jadwal dan batasan bagi kendaraan yang mengantri,” imbuhnya.

“Fasos-fasum kita banyak, harusnya bisa dimanfaatkan untuk tempat baru untuk KIR agar tidak menggangu fasilitas umum,” pungkasnya.

Julham mengatakan, pelayanan yang tidak maksimal bisa membuat celah bagi oknum-oknum untuk meraup keuntungan pribadi seperti membuka peluang adanya dugaan percaloan dan dugaan pungli.

“Bisa diduga banyak pungli dan percaloan KIR. Ini masalah serius, jangan biarkan kinerja Dishub di KIR ini menjadi kran bocornya pendapatan daerah di retribusinya. Belum tentu bisa masuk semua, bisa jadi diduga masuk kantong pribadi para pejabatnya,” tuturnya.

“Tangsel harus bersih dari aktivitas jahat ini karena akan merugikan masyarakat yang ingin taat aturan dan kebocoran pendapatan daerah di retribusi KIR akan semakin besar karena dampaknya pasti pada sesuatu yang tidak baik contoh seperti panjangnya antrian mobil di jalan,” pungkasnya. (ris/mnt)

Konteks liputan Tangerang Raya tahun 2022

Bagian ini ditambahkan dalam pemulihan arsip untuk memberikan konteks pembaca. Catatan berikut adalah liputan tersendiri dengan tanggal dan sumber masing-masing; peristiwa yang disebutkan tidak merupakan bagian dari kejadian utama di atas.

Hapus Tenaga Honorer Diusulkan Mundur Jadi 2025 (05-07-2022)

Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 05-07-2022. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.

TANGSEL | TR.CO.ID

Forum Honorer Indonesia (FHI) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) berharap pemerintah daerah setempat dapat memberikan solusi terbaik terhadap nasib mereka. Harapan itu disampaikan menyusul wacana pemerintah pusat menghapus tenaga honorer.

“Sebetulnya kami di sini demo, cuma anggota DPRD dan Pemkot Tangsel itu adalah juga bagian dari orangtua kami,” ujar Sekretaris FHI Kota Tangsel, Abdul Azis, kemarin.

Dirinya berharap para pegawai yang sudah mengabdi selama puluhan tahun bisa diprioritaskan lolos Pegawai Pemerintahan Perjanjian Kontrak (P3K).

“Walaupun nanti dengan sistem seleksi afirmasi atau seleksi kita berharap yang sudah mengabdi puluhan tahun,” katanya.

Azis jelaskan, lembaga eksekutif dan legislatif di Kota Tangsel coba usulkan kepada pemerintah pusat agar penghapusan tenaga honorer diundur menjadi 2025 mendatang.

“Berharap pemda untuk bisa menampung tenaga yang tidak lulus jangan sampai ada pengangguran,” jelasnya. (rdw/ka6/ris)

Sumber arsip liputan terkait.

Benyamin Sampaikan Pesan Khusus Kepada Tenaga Honorer (04-08-2022)

Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 04-08-2022. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.

TANGSEL | TR.CO.ID

Walikota Tangerang Selatan (Tangsel), Benyamin Davnie menyampaikan pesan khusus kepada ribuan tenaga honorer di lingkup pemerintah daerah setempat. Ia mengakui bila wacana penghapusan tenaga honorer sempat bikin mereka gusar.

“Jadi saya berharap teman-teman honorer bekerja seperti biasanya saja seperti dahulu,” ujarnya, di DPRD Kota Tangsel, Rabu (3/8/2022).

Benyamin berharap, ada solusi terbaik terhadap nasib para pekerja honor di Pemerintah Kota Tangsel. Jumlahnya sebanyak 11 ribu orang.

Ribuan pegawai honorer, lanjutnya, bisa tetap fokus bekerja membantu pelayanan pemerintahan kepada warga Tangsel. Pemkot Tangsel, juga masih berharap ada kebijakan pemerintah pusat, yang lebih bijak terhadap nasib para honorer.

“Karena saya tidak bisa membayangkan 5 ribu ASN dengan 11 ribu non ASN nya. Klau ini semua tidak selesai persoalannya akan menjadi problem besar,” ungkapnya.

Benyamin pastikan belum memutuskan tindakan yang akan diambil terhadap nasib honorer di Tangsel, paska aturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terkait rencana penghapusan tenaga honorer.

Sumber arsip liputan terkait.

Catatan redaksi: berita ini dipulihkan dari rekaman arsip Tangerang Raya. Lihat rekaman artikel asli.