Anggota DPRD Kabupaten Tangerang Aida Hubaedah menyampaikan keprihatinan atas laporan bantuan yang diduga tidak sampai kepada keluarga yang semestinya menerima. Ia menyoroti pelaksanaan bantuan sosial di daerahnya.

Dalam tanggapan Juni 2020, ia meminta penelusuran dan penambahan bukti atas dugaan penyimpangan dalam Program Keluarga Harapan serta bantuan pangan nontunai.

Kilas balik liputan 2020: Bantuan sosial dan dukungan masyarakat dan konteks daerah

Bagian berikut ditambahkan dalam pemulihan arsip sebagai konteks pembaca. Setiap catatan merujuk pada berita tersendiri dengan tanggal terbit masing-masing, termasuk perkembangan sebelum atau sesudah berita utama. Tautan menuju halaman arsip berita terkait di Tangerang Raya.

Dinsos Banten membuka pengaduan pungutan dalam pembagian bansos (11-06-2020)

Warga Banten yang diminta membayar saat menerima bantuan sosial COVID-19 dapat menyampaikan pengaduan kepada Dinas Sosial provinsi. Pada Juni 2020, Kepala Dinsos Nurhana menegaskan bahwa penerima tidak dikenai pungutan dalam penyaluran bantuan provinsi.

Program itu ditujukan untuk keluarga yang terdampak pandemi. Dalam rincian pembagian tanggung jawab bantuan saat itu, pemerintah provinsi mengalokasikan bantuan bagi 421.117 sasaran. Jalur pengaduan dimaksudkan agar warga bisa melaporkan persoalan saat bantuan dibagikan.

Rincian yang dipaparkan untuk Lebak menunjukkan adanya jarak antara alokasi dan penyaluran saat itu. Dari alokasi untuk 11.655 keluarga, bantuan senilai Rp219 juta telah diserahkan kepada 438 keluarga. Perbedaan inilah yang membuat informasi status penyaluran penting bagi warga.

Komisi II Kabupaten Tangerang meminta perbaikan penyaluran PKH dan BPNT (16-06-2020)

Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang mengundang Dinas Sosial ke gedung bekas DPRD pada 15 Juni 2020. Dewan meminta penjelasan mengenai pelaksanaan Program Keluarga Harapan dan bantuan pangan nontunai.

Penyaluran kepada penerima dan bantuan yang masih dalam proses menjadi bagian pembahasan antara anggota komisi dan pejabat dinas.

KOMPAK serahkan pengaduan soal bantuan pangan ke Kejari Tangerang (18-06-2020)

Organisasi masyarakat KOMPAK menyampaikan pengaduan mengenai penyaluran bantuan sosial kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang di Tigaraksa pada 17 Juni 2020. Sekretariat kejaksaan menerima surat yang mempersoalkan pelaksanaan Bantuan Pangan Nontunai dan Program Keluarga Harapan.

KOMPAK juga telah membawa persoalan tersebut ke DPRD kabupaten. Informasi yang tersedia pada saat itu mencatat dugaan yang disampaikan pelapor. Pengaduan tersebut belum menetapkan kesalahan pihak yang disebut.

Komisi IV Pandeglang meminta penjelasan tentang penyaluran bantuan pangan (19-06-2020)

Pengaduan warga mengenai pembagian Bantuan Pangan Non Tunai mendorong Komisi IV DPRD Pandeglang mengundang Dinas Sosial dan pendamping kesejahteraan sosial kecamatan. Dewan ingin mencocokkan keluhan para penerima dengan pelaksanaan di lapangan.

Undangan mencakup sejumlah kecamatan, antara lain Cimanuk, Cibaliung, Sumur, dan Jiput. Pertemuan dimaksudkan untuk memperoleh klarifikasi atas distribusi bantuan kepada keluarga penerima manfaat.

Komisi IV juga menanyakan pembagian tanggung jawab pendamping kecamatan. Selain membantu pelaksanaan program pangan, para pendamping menangani program lain seperti PKH. Dewan meminta keduanya membawa data masing-masing agar pengaduan warga dapat diperiksa satu per satu.

Andika Hazrumy meminta tambahan penerima bansos untuk Banten (24-06-2020)

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menyampaikan permintaan tambahan kuota bantuan sosial saat pembagian bantuan tunai di Desa Cikande, Kecamatan Jayanti, pada 23 Juni 2020. Ketua DPR Puan Maharani dan Menko PMK Muhadjir Effendy hadir dalam kegiatan itu.

Penyaluran bantuan Kementerian Sosial tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah provinsi untuk membawa kebutuhan warga Banten langsung kepada rombongan pemerintah pusat dan DPR.

Perubahan pedoman bantuan sembako mendapat tanggapan di Lebak (25-10-2020)

Politikus PPP Lebak Musa Weliansyah menyambut perubahan pedoman Program Sembako pada Oktober 2020. Ia menyoroti pembatasan bagi kepala desa dan perangkat desa untuk bertindak sebagai agen penyalur bantuan pangan.

Menurut Musa, pembagian peran yang lebih jelas mendukung penyaluran kepada keluarga penerima. Ia menyampaikan pendapat tersebut setelah pemerintah pusat memperbarui pedoman program.

Musa menyebut pernah melakukan pengecekan sendiri terhadap sejumlah agen e-warong. Pengalamannya itu menjadi alasan ia menyoroti perubahan pedoman dan meminta pengelolaan bantuan lebih mudah diawasi oleh warga.

RAPI Pandeglang membagikan sembako pada ulang tahun ke-40 (16-11-2020)

Pengurus Radio Antar Penduduk Indonesia di Pandeglang membagikan bahan pangan kepada warga sekitar sekretariat. Bakti sosial November 2020 itu menjadi bagian peringatan 40 tahun organisasi.

Pengurus juga menyebut Kampung Mauk, Kelurahan Juhut di Kecamatan Karang Tanjung, sebagai lokasi kegiatan. Pembagian bantuan disebut sebagai agenda yang diadakan dari tahun ke tahun.