TANGSEL | TR.CO.ID
Walikota Tangerang Selatan (Tangsel), Benyamin Davnie, mengakui bahwa serapan APBD Murni 2022 masih tidak memuaskan. Biasanya pada triwulan kedua tahun anggaran berjalan serapan sudah dikisaran 40 persen.
“Saya jujur belum dapat laporan. Lagi minta laporan. Karena saya dengar beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) masih rendah serapannya,” ujarnya, kemarin.
Menurutnya, anggaran yang terserap saat ini, hanya untuk belanja pegawai, kegiatan Musrenbang dan lain-lain.
Sedangkan serapan anggaran tersebut biasanya berasal dari belanja fisik. Kini pihak ketiga yang ingin mengikuti lelang fisik harus memiliki sertifikat badan usaha.
Tahun ini sertifikat badan usaha dikeluarkan oleh asosiasi. Aturan sebelumnya dikeluarkan oleh pemerintah sehingga prosesnya bisa cepat.
“Karena pelelangan belum tuntas semuanya. Terutama kontruksi fisik yang lambat. Kaitan dengan Sertifikat Badan Usaha (SBU). Jadi ada aturan baru penerbitan sertifikat SBU sekarang oleh asosiasi makanya kemarin agak terlambat,” ungkapnya.
“Nanti semester kedua triwulan ketiga Oktober November itu baru harus 80 persen,” sambungnya. (rdw/ka6/ris)
Konteks liputan Tangerang Raya tahun 2022
Bagian ini ditambahkan dalam pemulihan arsip untuk memberikan konteks pembaca. Catatan berikut adalah liputan tersendiri dengan tanggal dan sumber masing-masing; peristiwa yang disebutkan tidak merupakan bagian dari kejadian utama di atas.
Benyamin Sampaikan Pesan Khusus Kepada Tenaga Honorer (04-08-2022)
Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 04-08-2022. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.
TANGSEL | TR.CO.ID
Walikota Tangerang Selatan (Tangsel), Benyamin Davnie menyampaikan pesan khusus kepada ribuan tenaga honorer di lingkup pemerintah daerah setempat. Ia mengakui bila wacana penghapusan tenaga honorer sempat bikin mereka gusar.
“Jadi saya berharap teman-teman honorer bekerja seperti biasanya saja seperti dahulu,” ujarnya, di DPRD Kota Tangsel, Rabu (3/8/2022).
Benyamin berharap, ada solusi terbaik terhadap nasib para pekerja honor di Pemerintah Kota Tangsel. Jumlahnya sebanyak 11 ribu orang.
Ribuan pegawai honorer, lanjutnya, bisa tetap fokus bekerja membantu pelayanan pemerintahan kepada warga Tangsel. Pemkot Tangsel, juga masih berharap ada kebijakan pemerintah pusat, yang lebih bijak terhadap nasib para honorer.
“Karena saya tidak bisa membayangkan 5 ribu ASN dengan 11 ribu non ASN nya. Klau ini semua tidak selesai persoalannya akan menjadi problem besar,” ungkapnya.
Benyamin pastikan belum memutuskan tindakan yang akan diambil terhadap nasib honorer di Tangsel, paska aturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terkait rencana penghapusan tenaga honorer.
“Honorer saya belum ambil sikap, saya masih menunggu lebih jelas dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kemenpan RB,” pungkasnya. (rdw/ka6/ris)
Hapus Tenaga Honorer Diusulkan Mundur Jadi 2025 (05-07-2022)
Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 05-07-2022. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.
TANGSEL | TR.CO.ID
Forum Honorer Indonesia (FHI) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) berharap pemerintah daerah setempat dapat memberikan solusi terbaik terhadap nasib mereka. Harapan itu disampaikan menyusul wacana pemerintah pusat menghapus tenaga honorer.
“Sebetulnya kami di sini demo, cuma anggota DPRD dan Pemkot Tangsel itu adalah juga bagian dari orangtua kami,” ujar Sekretaris FHI Kota Tangsel, Abdul Azis, kemarin.
Dirinya berharap para pegawai yang sudah mengabdi selama puluhan tahun bisa diprioritaskan lolos Pegawai Pemerintahan Perjanjian Kontrak (P3K).
“Walaupun nanti dengan sistem seleksi afirmasi atau seleksi kita berharap yang sudah mengabdi puluhan tahun,” katanya.
Azis jelaskan, lembaga eksekutif dan legislatif di Kota Tangsel coba usulkan kepada pemerintah pusat agar penghapusan tenaga honorer diundur menjadi 2025 mendatang.
“Berharap pemda untuk bisa menampung tenaga yang tidak lulus jangan sampai ada pengangguran,” jelasnya. (rdw/ka6/ris)
PTSL untuk di Tangsel Dapat Alokasi 500 Bidang Tahun Ini (12-07-2022)
Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 12-07-2022. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.
TANGSEL | TR.CO.ID
Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) telah digalakkan oleh Presiden Joko Widodo sejak tahun 2017. Kemudian diketahui baru 46 juta bidang dari 126 bidang yang memiliki sertifikat atau terdaftar.
“Berarti ada 80 juta yang belum, dan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mendapat kuota PTSL sekitar 100an ribu. Sementara seluruh bidang ada 440an ribu bidang dan terdaftar 300 ribu, maka sekian persennya harus diselesaikan,” kata kepala Kantor Agrararia dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Tangsel, Harison Mocodompis.
Lebih lanjut Harison mengatakan, pada tahun ini PTSL untuk wilayah Tangsel mendapat alokasi 500 bidang. Angka tersebut menurutnya menurun, lantaran terjadinya pandemi covid-19.
“Dan karena alokasi dana negara ke penanganan covid, kita baru dapet 500 bidang yang sedang dikerjakan di Kecamatan Serpong. Kita lihat apa bisa selesai, jika tidak kita pindahkan ke kelurahan lain,” tuturnya.
Catatan redaksi: berita ini dipulihkan dari rekaman arsip Tangerang Raya. Lihat rekaman artikel asli.


