17 Perusahaan Tak Miliki SIPPA, DPRD Banten Mendorong Tertibkan

Rabu, 12 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SERANG | TR.CO.ID

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten mengeluarkan desakan kepada Pemerintah Provinsi untuk melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menertibkan 17 perusahaan yang tidak memiliki Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (SIPPA).

Hal ini diungkapkan setelah Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Banten menyatakan bahwa ke-17 perusahaan tersebut tidak terdaftar sebagai wajib pajak karena belum memiliki SIPPA, sehingga mengakibatkan kerugian dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Anggota DPRD Banten, Gembong R. Sumedi, menegaskan perlunya keterlibatan APH untuk menindak perusahaan-perusahaan yang dinilai melanggar aturan dengan tidak memiliki SIPPA.

Baca Juga:  TKD Banten Gelar Kampanye Door-to-Door, Sosialisasi Program Prabowo-Gibran

“Kalau bisa libatkan APH. Tapi lihat dulu, selediki dulu sebelum menindak, apa yang membuat perusahaan itu lalai (membuat SIPA),” ujar Gembong kepada wartawan di DPRD Banten, Selasa (11/6/2024).

Gembong juga menekankan pentingnya perusahaan segera mengurus SIPPA dan membayar pajak atas pemanfaatan air permukaan.

“Harus segera diurus SIPPA-nya. Dan jika tidak memiliki SIPPA, perusahaan tersebut tidak berhak mengambil air permukaan. Bagaimana pemerintah bisa memungut pajak jika tidak ada SIPPA?” tambahnya.

Politisi dari PKS ini juga mengakui adanya tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan provinsi dalam hal penerbitan perizinan pemanfaatan air permukaan. Gembong berharap agar koordinasi antara kedua belah pihak dapat berjalan lebih baik.

Baca Juga:  Andika Hazrumy Kandidat Tunggal Bupati Serang dari Golkar

“Kementerian juga tidak boleh mempersulit, dan ini harus menjadi perhatian bersama dari Kementerian untuk memberikan dukungan,” tutup Gembong.

Kondisi ini menjadi perhatian serius DPRD Banten guna memastikan bahwa setiap perusahaan yang memanfaatkan air permukaan harus mematuhi peraturan yang berlaku dan berkontribusi dalam pembayaran pajak yang diperlukan bagi PAD Provinsi Banten. (hed/ka6)

Berita Terkait

Jelajahi Sensasi Kuliner Nusantara di Hotel Santika Premiere Bintaro!
Bocah Tenggelam di Kali Pondok Jaya Ditemukan
Kejari dan RSUD Pakuhaji Operasi Mata Katarak Gratis
Bandar Judi Online Tiga Bulan Raup 200 Miliar
Warga Diminta Waspadai Penyakit Tidak Menular
Empat Balon Pilkada Lebak Diberi Tugas Oleh PPP
Workshop IKM bagi Kepsek dan Guru SD di Jawilan
Pj Walikota Sidak Pasar Induk Jatiuwung, Cek Harga dan Pasokan Pangan
Berita ini 9 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 15 Juli 2024 - 16:21 WIB

Jelajahi Sensasi Kuliner Nusantara di Hotel Santika Premiere Bintaro!

Senin, 15 Juli 2024 - 12:25 WIB

Bocah Tenggelam di Kali Pondok Jaya Ditemukan

Senin, 15 Juli 2024 - 12:23 WIB

Kejari dan RSUD Pakuhaji Operasi Mata Katarak Gratis

Senin, 15 Juli 2024 - 11:31 WIB

Bandar Judi Online Tiga Bulan Raup 200 Miliar

Senin, 15 Juli 2024 - 11:22 WIB

Empat Balon Pilkada Lebak Diberi Tugas Oleh PPP

Berita Terbaru

Selebritis

Nagita Slavina Pelihara Banyak Kucing

Senin, 15 Jul 2024 - 12:27 WIB

Daerah

Bocah Tenggelam di Kali Pondok Jaya Ditemukan

Senin, 15 Jul 2024 - 12:25 WIB

Daerah

Kejari dan RSUD Pakuhaji Operasi Mata Katarak Gratis

Senin, 15 Jul 2024 - 12:23 WIB

Hukum & Kriminal

Bandar Judi Online Tiga Bulan Raup 200 Miliar

Senin, 15 Jul 2024 - 11:31 WIB