Kinerja Konsultan Pengawas Dipertanyakan

Kamis, 20 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PANDEGLANG | TR.CO.ID

Komisi III DPRD Kabupaten Pandeglang, dalam sidang paripurna kemarin, Rabu (19/6/2024) menegaskan perlunya rehabilitasi pembangunan Bojongkakak.

Menurut yangto, anggota komisi tersebut, keberadaan konsultan pengawas dan dinas terkait sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan ini tidak mengurangi kualitasnya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Pekerjaan rehabilitasi Bojongkakak dengan nilai kontrak sebesar Rp 1,625,876,476 oleh CV. ULIL ALMI sangat besar. Oleh karena itu, kinerja konsultan pengawas dan dinas sangat diperlukan untuk melakukan pengawasan setiap hari di lapangan,” ungkapnya.

Ia menyoroti pentingnya konsultan pengawas dan tim teknis dinas dalam menjaga kualitas dan kuantitas pembangunan, serta memastikan bahwa pekerjaan tersebut dapat dinyatakan selesai 100% tanpa ada masalah di kemudian hari.

Baca Juga:  Polres Bandara Soetta Bongkar Sindikat TPPO

“Saya harap konsultan pengawas dan tim teknis dinas dapat bekerja proaktif dengan melakukan pengawasan setiap hari di lokasi. Jangan menunggu telepon dari pelaksana baru turun ke lapangan,” tambahnya.

Yangto juga mengekspresikan keprihatinannya terkait sistem kinerja konsultan pengawas, yang sering kali hanya meminta data dan foto lokasi dari pelaksana tanpa melakukan pengawasan langsung ke lapangan.

“Apakah kinerja konsultan pengawas benar-benar seperti ini? Haruskah mereka hanya meminta foto dari pelaksana atau seharusnya mereka memeriksa secara langsung bahan-bahan yang digunakan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB),” pungkasnya.

Baca Juga:  Tim SAR Gabungan Cari Korban Tenggelam di Danau Metland Cibitung

Dia juga mempertanyakan sistem penunjukan perusahaan konsultan pengawas oleh Dinas PUPR, menanyakan apakah penunjukan tersebut berdasarkan ahli atau ada kedekatan tertentu dengan dinas.

“Jangan sampai ada indikasi konsultan pengawas yang memiliki hubungan erat dengan pelaksana. Ini menjadi pertanyaan tentang sistem kinerja Dinas PUPR,” tandasnya.

Untuk mengetahui lebih lanjut, Yangto berencana untuk meminta data dari Dinas PUPR mengenai jumlah paket pekerjaan dan lokasi pekerjaan pada tahun 2024, serta akan melakukan monitoring bersama dinas di lapangan. (ian/ris/dam)

Berita Terkait

Pemkot Tangerang Gerak Cepat Perbaiki Jalan Dipati Unus Kecamatan Cibodas
Jumat Asri, Kecamatan Benda Gelar Kerja Bakti Bersama di Kampung Baru
Suntikan Motivasi Wakil Wali Kota, Jadi Energi MSP FC Pertahankan Gelar
Buka Pekan Raya Cibodas, Maryono Ajak Warga Majukan UMKM dan Cintai Produk Lokal
Jelang TKA 2026, SDN Daan Mogot 3 Siapkan Infrastruktur Latih Siswa Hadapi Ujian Berbasis Komputer
Disdik Kota Tangerang Pastikan SPMB 2026 Siap, Seleksi Prestasi Kini Pakai TKA
Ratusan Pelaku UMKM Ikuti Pelatihan Pemanfaatan AI
PDAM TB Targetkan 10 Ribu Pelanggan Baru di Zona 2
Berita ini 48 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 19 April 2026 - 11:41 WIB

Pemkot Tangerang Gerak Cepat Perbaiki Jalan Dipati Unus Kecamatan Cibodas

Minggu, 19 April 2026 - 11:38 WIB

Jumat Asri, Kecamatan Benda Gelar Kerja Bakti Bersama di Kampung Baru

Minggu, 19 April 2026 - 11:35 WIB

Suntikan Motivasi Wakil Wali Kota, Jadi Energi MSP FC Pertahankan Gelar

Minggu, 19 April 2026 - 11:32 WIB

Buka Pekan Raya Cibodas, Maryono Ajak Warga Majukan UMKM dan Cintai Produk Lokal

Jumat, 17 April 2026 - 23:02 WIB

Jelang TKA 2026, SDN Daan Mogot 3 Siapkan Infrastruktur Latih Siswa Hadapi Ujian Berbasis Komputer

Berita Terbaru