Kinerja Konsultan Pengawas Dipertanyakan

Kamis, 20 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PANDEGLANG | TR.CO.ID

Komisi III DPRD Kabupaten Pandeglang, dalam sidang paripurna kemarin, Rabu (19/6/2024) menegaskan perlunya rehabilitasi pembangunan Bojongkakak.

Menurut yangto, anggota komisi tersebut, keberadaan konsultan pengawas dan dinas terkait sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan ini tidak mengurangi kualitasnya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Pekerjaan rehabilitasi Bojongkakak dengan nilai kontrak sebesar Rp 1,625,876,476 oleh CV. ULIL ALMI sangat besar. Oleh karena itu, kinerja konsultan pengawas dan dinas sangat diperlukan untuk melakukan pengawasan setiap hari di lapangan,” ungkapnya.

Ia menyoroti pentingnya konsultan pengawas dan tim teknis dinas dalam menjaga kualitas dan kuantitas pembangunan, serta memastikan bahwa pekerjaan tersebut dapat dinyatakan selesai 100% tanpa ada masalah di kemudian hari.

Baca Juga:  STQ Sukamulya ke 15 Resmi Dibuka, Sekda Tekankan Pentingnya Aktualisasi Nilai Al-Qur’an

“Saya harap konsultan pengawas dan tim teknis dinas dapat bekerja proaktif dengan melakukan pengawasan setiap hari di lokasi. Jangan menunggu telepon dari pelaksana baru turun ke lapangan,” tambahnya.

Yangto juga mengekspresikan keprihatinannya terkait sistem kinerja konsultan pengawas, yang sering kali hanya meminta data dan foto lokasi dari pelaksana tanpa melakukan pengawasan langsung ke lapangan.

“Apakah kinerja konsultan pengawas benar-benar seperti ini? Haruskah mereka hanya meminta foto dari pelaksana atau seharusnya mereka memeriksa secara langsung bahan-bahan yang digunakan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB),” pungkasnya.

Baca Juga:  Upacara HUT Ke-52: KORPRI Kota Tangerang Siap Dorong Kemajuan Birokrasi

Dia juga mempertanyakan sistem penunjukan perusahaan konsultan pengawas oleh Dinas PUPR, menanyakan apakah penunjukan tersebut berdasarkan ahli atau ada kedekatan tertentu dengan dinas.

“Jangan sampai ada indikasi konsultan pengawas yang memiliki hubungan erat dengan pelaksana. Ini menjadi pertanyaan tentang sistem kinerja Dinas PUPR,” tandasnya.

Untuk mengetahui lebih lanjut, Yangto berencana untuk meminta data dari Dinas PUPR mengenai jumlah paket pekerjaan dan lokasi pekerjaan pada tahun 2024, serta akan melakukan monitoring bersama dinas di lapangan. (ian/ris/dam)

Berita Terkait

Peduli Sungai, PT. IKPP Tangerang Raih Penghargaan Cisadane Awards
Pemkot Tangerang Mulai Realisasikan Tiga Proyek Strategis di TPA Rawa Kucing
Pemkot Tangerang Gandeng LPK Wahana Danau Indah, Buka Jalan Kerja ke Jepang bagi Lulusan SMK
PT IKPP Tangerang Serahkan PLTS Rooftop 8.000 Wattpeak ke TPST 3R Batan Indah
Dindik Kota Tangerang Bagikan Cara Cek PIN SPMB Secara Mandiri
Kejagung Tahan Tiga Eks Pejabat BGN, Dugaan Korupsi MBG
Samsat Ciledug Gelar Razia Pajak Kendaraan, 200 Kendaraan Terjaring
Gubernur Banten Deklarasikan SPMB Bersih dan Adil
Berita ini 48 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 5 Juni 2026 - 23:21 WIB

Peduli Sungai, PT. IKPP Tangerang Raih Penghargaan Cisadane Awards

Jumat, 5 Juni 2026 - 15:04 WIB

Pemkot Tangerang Mulai Realisasikan Tiga Proyek Strategis di TPA Rawa Kucing

Jumat, 5 Juni 2026 - 15:01 WIB

Pemkot Tangerang Gandeng LPK Wahana Danau Indah, Buka Jalan Kerja ke Jepang bagi Lulusan SMK

Jumat, 5 Juni 2026 - 11:24 WIB

PT IKPP Tangerang Serahkan PLTS Rooftop 8.000 Wattpeak ke TPST 3R Batan Indah

Kamis, 4 Juni 2026 - 15:19 WIB

Dindik Kota Tangerang Bagikan Cara Cek PIN SPMB Secara Mandiri

Berita Terbaru