Warga Cikulur dan Cileles Gelar Istigasah Tolak Pembangunan TPST Regional

LEBAK | TR.CO.ID

Masyarakat dari dua kecamatan di Kabupaten Lebak, Cikulur dan Cileles, menggelar istigasah sebagai bentuk penolakan terhadap rencana pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) regional yang akan dibangun oleh Pemprov Banten.

Acara ini berlangsung pada Kamis, (26/12/2024), di sepanjang jalan menuju lokasi yang direncanakan untuk pembangunan TPST, tepatnya di Kampung Karoya, Desa Daroyong, Kecamatan Cileles.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sejak awal, penolakan terhadap rencana tersebut telah disuarakan masyarakat melalui aksi unjuk rasa. Salah satu tokoh pemuda Cikulur, Muhamad Apud, mengungkapkan bahwa istigasah ini merupakan bentuk doa bersama masyarakat, kiai, dan tokoh masyarakat agar harapan mereka agar pembangunan TPST ini dibatalkan dapat terkabul.

“Kami semuanya satu tujuan, ingin mendapatkan keadilan di tengah-tengah rencana pembangunan TPST regional,” ujar Apud.

Pemuda Cileles, Ocad, juga menegaskan bahwa penolakan terhadap pembangunan TPST ini sudah menjadi keputusan bersama masyarakat. “Mudah-mudahan melalui doa bersama ini, harapan masyarakat dapat terkabul dan TPST ini dibatalkan,” ujarnya.

Ocad juga menambahkan bahwa masyarakat dari kedua kecamatan bersama para tokoh siap untuk mengawal proses ini hingga tuntutan mereka diterima.

“Masyarakat Cikulur dan Cileles bersama para tokoh siap mengawal sampai tuntutan dikabulkan,” tambahnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Lebak, Juwita Wulandari, menyatakan bahwa DPRD bersama dinas terkait akan mengkaji secara komprehensif mengenai rencana pembangunan TPST tersebut. Politisi PDI Perjuangan ini mengingatkan Pemprov Banten untuk mengedepankan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

“Iya kajian secara komprehensif tentu perlu kami lakukan bersama dinas dan pihak yang membidangi,” ujar Juwita.

Ia juga mengingatkan agar Pemprov Banten mendengarkan dan mempertimbangkan saran serta masukan dari masyarakat, serta membuka ruang konsultasi publik. “Yang terpenting adalah sosialisasi kepada masyarakat terkait rencana tersebut. Ini sangat penting dan harus segera dilakukan,” tegasnya. (eem/ka6/ris)