TANGERANG | TR.CO.ID
Pemerintah Kota (Pemkot) terus berkomitmen meningkatkan kualitas kompetensi para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Tangerang. Terbaru, Pemkot Tangerang sukses menyelenggarakan Pelatihan Teknis Keuangan di Grha Bhakti Karya, 17-19 Juni 2025.
Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tangerang Jatmiko menuturkan, pelatihan ini diselenggarakan untuk mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan perbedaharaan berbasis elektronik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selama pelatihan berjalan, Pemkot Tangerang memfasilitasi pelatihan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintahan mengenai pemanfaatan E-Katalog Versi 6 yang baru saja dirilis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
“Kami menyelenggarakan pelatihan ini untuk membekali para pegawai agar mampu mengoperasikan sistem tata kelola keuangan daerah berbasis teknologi digitalisasi yang sedang dikembangkan di seluruh daerah. Kami menargetkan pelatihan ini mampu mencetak para pegawai yang mahir mengoperasikan E-Katalog Versi 6 maupun Coretax yang dimanfaatkan untuk sistem layanan pajak termutakhir,” ujar Jatmiko, Kamis (19/6/25).
Ia melanjutkan, Pemkot Tangerang memastikan pelatihan tersebut diikuti oleh perwakilan pegawai dari semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Tangerang. Pelatihan tersebut juga diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
“Ada sekitar 40-an pegawai perwakilan dari setiap dinas, badan, maupun perangkat kewilayahan yang telah berpartisipasi secara antusias. Kami memberikan pelatihan terkait sistem belanja, pencatatan, sampai pelaporan keuangan daerah yang sesuai dengan mekanisme sistem terbaru sehingga tata kelola keuangan dapat berjalan secara lebih efektif, efisien, sekaligus akuntabilitasnya terjamin,” tambahnya.
Hasil pelatihan diharapkan dapat diimpelementasikan secara maksimal untuk mendukung optimaliasi penerimaan negara sekaligus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. (wil/dam)
