Puluhan Ribu Kades Siap Demo Istana, Soal Dana Desa Non-Earmark

Rabu, 3 Desember 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TANGERANG | TR.CO.ID

Sedikitnya 50 ribu Kepala Desa (Kades) dari seluruh Indonesia dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa di Istana Negara dan kawasan Monumen Nasional (Monas) pada 8 Desember 2025. Aksi tersebut merupakan buntut kebijakan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 yang menghentikan pencairan Dana Desa non-earmark sejak 17 September 2025.

Ketua Umum DPP APDESI, Surta Wijaya, menyebut ada tiga tuntutan utama yang akan disampaikan kepada Presiden RI. Salah satunya meminta pencabutan PMK 81 Tahun 2025.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kebijakan tersebut merugikan desa di seluruh Indonesia karena Dana Desa Tahap II Non-Earmark tidak dicairkan,” tulis Surta dalam surat bernomor 114/DPP APDESI/XII/2025, dikutip Selasa (2/12/25).

Baca Juga:  Perbaikan Jalan Jelang Arus Mudik Lebaran Dikebut

Selain itu, APDESI juga meminta Presiden Prabowo mencabut PMK 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa Merah Putih.

“Kami juga meminta peninjauan peraturan yang menjadikan Dana Desa sebagai jaminan Koperasi Merah Putih melalui sistem pemotongan langsung,” ujarnya.

Tuntutan ketiga adalah agar Presiden mencabut atau tidak menerbitkan aturan baru, termasuk Permendes, yang dianggap mengurangi kewenangan desa dalam tata kelola keuangan melalui Musyawarah Desa (Musdes).

Surta menegaskan aksi ini akan berlangsung damai dan tidak dimaksudkan untuk menentang pemerintah pusat.

Baca Juga:  400 Lahan Waduk Karian Dibayar Desember

“Aksi ini hanya menyampaikan suara hati dan harapan desa di seluruh Indonesia terhadap persoalan yang dihadapi saat ini maupun yang akan datang,” tegasnya.

Menurut Surta, penghentian pencairan Dana Desa berpotensi mengganggu pelayanan dan pembangunan desa. Ia menilai masyarakat desa yang paling merasakan dampaknya.

“Desa berharap dana desa yang menjadi penopang utama pelayanan dan pembangunan tidak dikurangi atau dipotong,” katanya.

Ia menambahkan pemerintah desa sangat bergantung pada alokasi Dana Desa setiap tahun.

“Kami tidak ingin ada diksi bahwa di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pembangunan desa berkurang dan masyarakat merasakan kekecewaan,” pungkasnya. (dam/hmi)

Berita Terkait

Buka Liga PSSI Tangerang, Sachrudin Tekankan Pentingnya Disiplin dan Sportivitas
Alat Berat Dikerahkan Angkut Tumpukan Sampah, Pemkot Tangerang Gerak Cepat Normalisasi Kali Sabi Cibodas
Dinkes Banten Ajak Semua Pihak Bersinergi Wujudkan Eliminasi TBC
Bingung Libur Panjang Mau ke Mana? Ini Destinasi Tempat Liburan di Kota Tangerang
DPAD Kota Tangerang Sambut Anak-Anak Disabilitas Lewat Program Durian dan Storytelling
Sosialisasi PP TUNAS dan Sahabat Komdigi di SMPN 25 Tangerang Dorong Anak Aman di Dunia Digital
KIM Kota Tangerang Dibekali Pelatihan AI dan Optimalisasi Website, Siapkan Corong Informasi Produktif dan Efektif
Serap Ilmu City Branding, Maryono Ingin Tangerang Makin Dilirik Investor dan Wisatawan
Berita ini 68 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 25 Mei 2026 - 14:16 WIB

Buka Liga PSSI Tangerang, Sachrudin Tekankan Pentingnya Disiplin dan Sportivitas

Senin, 25 Mei 2026 - 14:15 WIB

Alat Berat Dikerahkan Angkut Tumpukan Sampah, Pemkot Tangerang Gerak Cepat Normalisasi Kali Sabi Cibodas

Senin, 25 Mei 2026 - 14:03 WIB

Dinkes Banten Ajak Semua Pihak Bersinergi Wujudkan Eliminasi TBC

Senin, 25 Mei 2026 - 13:53 WIB

Bingung Libur Panjang Mau ke Mana? Ini Destinasi Tempat Liburan di Kota Tangerang

Minggu, 24 Mei 2026 - 23:43 WIB

DPAD Kota Tangerang Sambut Anak-Anak Disabilitas Lewat Program Durian dan Storytelling

Berita Terbaru