JAKARTA | TR.CO.ID
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menegaskan Pemerintah Indonesia bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus menindaklanjuti secara serius kebocoran 204 juta Data Pemilih Tetap (DPT) di dunia maya. Ia menekankan, jika dibiarkan tanpa solusi yang efektif maka dikhawatirkan hasil Pemilu 2024 menjadi tidak kredibel.
Pernyataan ini diutarakan dirinya dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12/23). Ia pun menyayangkan antisipasi yang dilakukan oleh Gugus Keamanan Siber belum berjalan sesuai harapan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sumber kebocoran (204 juta DPT) adalah karena situs KPU yang di-hack. Perlu saya ingatkan, ini sudah masuk masa proses kampanye. Situasinya sangat penting dan mendesak untuk terselenggaranya Pemilu yang legitimate,” ungkap Sukamta dalam sidang tersebut.
Selain membuat hasil Pemilu tidak kredibel, kebocoran data berpotensi menciptakan konflik berkepanjangan yang akan memecah belah bangsa.
Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini menerangkan, selain hasil Pemilu menjadi tidak kredibel, isu kebocoran data berpotensi menciptakan konflik berkepanjangan yang akan memecah belah bangsa. Sebab itu, sebutnya, investigasi yang tegas sekaligus komprehensif harus digelar demi penyelenggaraan Pemilu yang Luber dan Jurdil.
“Kami juga tidak ingin hasil perhitungan proses Pemilu itu dipengaruhi oleh hacker. Saya ingatkan itu bisa mengganggu kredibilitas hasil kerja KPU dan Pemilu. Tentu kita tidak ingin hal itu terjadi,” ucapnya.
Menutup pernyataan, Sukamta meminta seluruh stakeholder terkait berkomitmen kuat serta melakukan aksi nyata guna membenahi sistem keamanan maya, terutama berkaitan dengan aplikasi pemilu ini. “Mohon Pimpinan (DPR) agar bisa diberikan support didorong agar membenahi sistem IT sehingga bebas dari malware dan tidak bisa ditembus lagi oleh hacker,” tandas legislator Daerah Pemilihan D.I Yogyakarta itu.
Penulis : fj/mas
Editor : dam
