Biaya Haji Diusulkan Naik, Komisi VIII Tegaskan Kedepankan Kemampuan Jemaah

Rabu, 15 November 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA | TR.CO.ID

Komisi VIII DPR RI akan membahas usulan dari Kementerian Agama (Kemenag) tentang kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk tahun 2024 mendatang. Usulan kenaikan biaya haji ditegaskan harus mengedepankan nilai kemampuan jamaah atau istitha’ah.

“Kami juga harus memperhatikan aspek keadilan dalam menggunakan nilai manfaat dan mengedepankan kemampuan jemaah atau istitha’ah,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Selasa (14/11/23). Seperti diketahui, Kemenag mengusulkan kenaikan biaya haji pada tahun depan menjadi sekitar Rp 105 juta per jemaah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Usulan kenaikan biaya haji ditegaskan harus mengedepankan nilai kemampuan jamaah atau istitha’ah.

Angka usulan BPIH tahun 2024 ini naik sekitar Rp 25 juta dari penetapan tahun sebelumnya yakni sebesar Rp 90.050.637,26 per haji reguler. Menurut Ace, kenaikan tersebut masih akan dikaji oleh Komisi VIII DPR sebagai mitra dari Kemenag.

“Usulan BPIH tahun 2024 yang disampaikan Menteri Agama sebesar Rp105.095.033. Kami akan mendalami dan bahas di Komisi VIII DPR RI dalam Panitia Kerja (Panja) BPIH,” ungkapnya.

Baca Juga:  Pengumuman Seleksi PPIH Arab Saudi Akhir Februari

“Ini juga akan dibahas proporsinya, yaitu berapa yang akan dibayar langsung jemaah atau Bipih dan diambil dari nilai manfaat yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH),” tambah Ace.

Adapun BPIH dikelompokkan ke dalam dua komponen yang dibebankan langsung kepada jemaah haji atau Bipih (Biaya Perjalanan Ibadah Haji), dan komponen yang dibebankan kepada dana nilai manfaat (optimalisasi).

Kebijakan formulasi komponen BPIH diambil dalam rangka menyeimbangkan besaran beban jemaah dengan keberlangsungan nilai manfaat di masa yang akan datang. Sementara anggaran BPIH meliputi komponen biaya penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, Armuzna, embarkasi/debarkasi, keimigrasian, dokumen perjalanan, hingga biaya hidup.

Ace menyebut Komisi VIII DPR akan mengkaji unsur mana saja yang mengalami kenaikan. Dengan begitu dapat diketahui alasan perubahan pada BPIH di tahun depan. “Kami akan telisik di mana letak kenaikan biaya yang diusulkan Kementerian Agama RI. Apa saja komponen biaya Haji yang mengalami kenaikan. Apa saja biaya yang mengalami kenaikan itu, baik di Arab Saudi maupun layanan dalam negeri,” jelas Ace.

Baca Juga:  Arist Merdeka Sirait Bakal Dimakamkan di Porsea Sumatera Utara

Komisi VIII ini berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan biaya pemberangkatan jemaah Indonesia ke tanah suci. Tentunya, tegas Ace, dengan mengedepankan nilai kemampuan dan kesanggupan para jemaah haji asal Indonesia.

“Pada prinsipnya, kami Komisi VIII DPR RI akan berusaha biaya Haji yang dibayar jemaah tahun depan tidak terlalu jauh kenaikannya dibanding tahun sebelumnya,” tutur Legislator dari Dapil Jawa Barat II tersebut.

Sekalipun ada kenaikan, Ace mengingatkan Pemerintah untuk memperbaiki sistem pelaksanaan ibadah Haji. Harapannya, agar kekurangan yang sempat banyak terjadi saat ibadah Haji sebelumnya tidak terulang kembali di masa yang akan datang.

Sehingga, jemaah Haji Indonesia bisa menjalankan rukun islam ke-5 tersebut dengan khusyuk dan tawadhu. Kenaikan biaya haji harus dibarengi dengan peningkatan fasilitas. “Tentu kami ingin mendorong agar pelayanan jamaah dan fasilitas untuk haji tahun depan jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya,” pungkas Ace.

Penulis : FJ / Mas

Editor : Mustopa Adam Kamal

Berita Terkait

Serikat Perusahaan Pers (SPS) Tolak Draft RUU Penyiaran, Minta DPR Tinjau Ulang
JMSI Tolak RUU Penyiaran yang Bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Pers
Indonesia Dilanda Suhu Menyengat
Koran Terbaik Regional Jawa, TR Kembali Diganjar Penghargaan SPS Award 2024
Pasca Gempa Garut, Pemprov Jabar Optimalkan Penanganan, Warga Diminta Tetap Waspada
BPBD DKI Ungkap Tiga Sumber Ancaman Gempa di Jakarta
OJK Minta Para Ibu Jangan Jadi Generasi Sandwich
Inspirasi Kartini Masa Kini, Gender Bukan Hambatan
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 17 Mei 2024 - 04:18 WIB

Serikat Perusahaan Pers (SPS) Tolak Draft RUU Penyiaran, Minta DPR Tinjau Ulang

Rabu, 15 Mei 2024 - 03:20 WIB

JMSI Tolak RUU Penyiaran yang Bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Pers

Senin, 6 Mei 2024 - 09:23 WIB

Indonesia Dilanda Suhu Menyengat

Rabu, 1 Mei 2024 - 03:24 WIB

Koran Terbaik Regional Jawa, TR Kembali Diganjar Penghargaan SPS Award 2024

Senin, 29 April 2024 - 10:45 WIB

Pasca Gempa Garut, Pemprov Jabar Optimalkan Penanganan, Warga Diminta Tetap Waspada

Senin, 29 April 2024 - 10:39 WIB

BPBD DKI Ungkap Tiga Sumber Ancaman Gempa di Jakarta

Kamis, 25 April 2024 - 10:50 WIB

OJK Minta Para Ibu Jangan Jadi Generasi Sandwich

Senin, 22 April 2024 - 10:27 WIB

Inspirasi Kartini Masa Kini, Gender Bukan Hambatan

Berita Terbaru

PILKADA 2024

Dibanggakan PPP, Airin Programkan Santri Inovator

Rabu, 22 Mei 2024 - 13:29 WIB

Pendidikan

Bus Rombongan Perangkat Desa yang Akan Workshop Kecelakaan

Rabu, 22 Mei 2024 - 13:10 WIB

Hukum & Kriminal

Penyelundupan 99.250 Ekor BBL ke Luar Negeri Digagalkan

Rabu, 22 Mei 2024 - 13:04 WIB

Pemerintahan

PPDB Harus Objektif, Transparan dan Akuntabel

Rabu, 22 Mei 2024 - 13:01 WIB