LEBAK | TR.CO.ID
Bupati Lebak, Moch Hasbi Jayabaya, menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti keresahan masyarakat terkait aktivitas truk tambang yang dinilai menimbulkan berbagai persoalan. Warga di sejumlah wilayah Kabupaten Lebak mengeluhkan kerusakan jalan, kondisi berlumpur saat hujan, polusi udara, kemacetan, hingga kecelakaan lalu lintas akibat kendaraan angkutan tambang.
Sebagai langkah pengawasan, Hasbi berencana memasang kamera pengawas (CCTV) dan sistem pelacak GPS pada armada truk tambang yang beroperasi di Kabupaten Lebak. Selain itu, ia mendorong penyelarasan aturan pembatasan jam operasional truk tambang di seluruh wilayah Provinsi Banten.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Mungkin ada yang bisa kita sinkronisasikan, salah satunya peraturan Pemerintah Provinsi Banten tentang pembatasan waktu operasional mobil angkutan tambang. Jika anggaran memungkinkan, kami di Kabupaten Lebak ingin melakukan pengawasan digital dengan memasang CCTV dan GPS tracking,” ujar Hasbi kepada wartawan, Minggu (19/10/2025).
Hasbi menyampaikan bahwa dirinya belum lama ini mengikuti rapat koordinasi bersama Gubernur Banten dan Dinas ESDM terkait penataan aktivitas tambang dan armadanya. Dalam pertemuan itu, gagasannya mengenai sinkronisasi kebijakan pembatasan waktu operasional disambut baik.
“Alhamdulillah, Gubernur setuju dengan sinkronisasi peraturan daerah mengenai pembatasan jam operasional angkutan tambang di Provinsi Banten. Setiap kabupaten dan kota harus mempunyai aturan yang sama, agar aktivitas truk tambang tidak menimbulkan persoalan di jalan maupun di lingkungan masyarakat,” jelasnya.
Langkah ini diharapkan dapat menekan dampak negatif operasional truk tambang sekaligus meningkatkan kepatuhan pengusaha angkutan terhadap aturan yang berlaku. (Hab)
