KOTA TANGERANG | TR.CO.ID
Dinas Pendidikan Kota Tangerang kembali mengaktifkan Dewan Pendidikan setelah vakum kurang lebih delapan tahun atau sejak 2014 lalu. Hal ini menyusul terbitnya Peraturan Daerah (Perda) No 2/2022 oleh DPRD Kota Tangerang.
“Sekarang baru kita mulai, karena terbitnya Perda No.2/2022. Diawali dengan pembenahan yang dilakukan dengan peremajaan komite sekolah, baik jenjang SD dan SMP. Setelah komite diremajakan, kita harus miliki Dewan Pendidikan,” jelas Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Jamaluddin kepada wartawan di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Selasa (26/04/22).
Jamal menjelaskan, Dewan Pendidikan memiliki fungsi minimal untuk minimal mengawasi, memotivasi, memberikan masukan terhadap Dinas Pendidikan agar pendidikan di Kota Tangerang akan lebih berkualitas di masa yang akan datang
“Nanti Dewan Pendidikan akan bermitra dengan komite yang ada di sekolah, termasuk pembinaan sekolah serta agar sekolah melaksanakan sesuai tupoksi (tugas pokok dan fungsi)- nya dan lainnya, termasuk membantu peningkatan kualitas guru dengan cara memberikan masukan-masukan,” jelasnya.
Dengan kata lain, ujar pria yang juga Ketua PGRI Kota Tangerang, adanya Dewan Pendidikan diharapkan membuat pendidikan di Kota Tangerang lebih maju lagi.
Disinggung unsur Dewan Pendidikan, Jamal mengatakan, berdasarkan Peraturan Menteri Dikbud Ristek mereka terdiri dari praktisi, akademisi, organisasi profesi.
“Termasuk Rektor Binus Prof Harjanto (Harjanto Prabowo), mantan kepala dinas pendidikan Pak Achmad Lutfi, Ibu Masyati (Masyati Yulia-red) mantan kepala dinas pendidikan dan lainnya yang ingin mengabdi kepada Pemkot Tangerang,” ucapnya.
Dia menyatakan, Dewan Pendidikan adalah organisasi yang independen dan menjadi mitra Dinas Pendidikan sesuai dengan undang-undang. “Nanti dilantik 11 orang,” tukasnya. (cng/dam)
Konteks liputan Tangerang Raya tahun 2022
Bagian ini ditambahkan dalam pemulihan arsip untuk memberikan konteks pembaca. Catatan berikut adalah liputan tersendiri dengan tanggal dan sumber masing-masing; peristiwa yang disebutkan tidak merupakan bagian dari kejadian utama di atas.
Dewan Usul Penambahan Ruang Kelas Sekolah (20-04-2022)
Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 20-04-2022. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.
KOTA TANGERANG | TR.CO.ID
Terkait pelayanan memasuki zona hijau, manjadi bahan evaluasi pemerintah kota Tangerang yang harusnya zona pelayanan hijau juga. Sekarang malah grade pelayanan zona kuning, harus berbenah dan mengevaluasi, mana saja pelayanan yang menjadi sorotan masyarakat yang tidak maksimal dan lainnya. Demikan dikatakan Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Turidi Susanto, Selasa (19/4/22).
Penilaian ini, sambung Turidi, bisa dilakukan evaluasi buat pemerintah kota Tangerang untuk mendapatkan zona hijau kembali. Karena bagaimanapun baik buruknya pemerintahan diuji atau dilihat dari tingkat pelayanan publik memenuhi standar atau kepuasan pelanggan menjadi urutan pertama skala prioritas.
"Saya mengira kalau ini zona merah harus menjadi catatan khusus untuk pemerintah kota Tangerang bahwa dunia pendidikan yang kurang maksimal sosialisasinya," ujarnya.
Menurut Turidi, OPD harus bekerja semaksimal mungkin. OPD Dindik itu ada UPT, Kepala sekolah SD /SMP, mungkin secara sinergi bisa tersosialisasikan dengan baik informasi kaitan pelayanan, kebijakan informasi publik tentang kaitannya PTM, menjadi keharusan pemerintah sehingga masyarakat mendapatkan lebih cepat dan efektif. Dan menjadi catatan khusus pemerintah kota Tangerang harus segera melakukan penambahan ruang kelas.
"Kenapa, karena ruang kelas ini diperlukan masyarakat. Sementara ini baru punya 33 SMP, dengan jumlah ratusan SD, artinya berbanding terbalik dengan kebutuhan itu, diakhir masa jabatan pak wali sampai 2023 harus ada penambahan minimal 3-4 penambahan sekolah SMP harus terbangun sehingga pendistribusian PPDB ini akan sedikit lebih nyaman atau mengurangi dampak wilayah yg tidak memiliki SMP negeri," imbuhnya.
"Baik nya di seluruh OPD kota Tangerang dengan zona kuning ini artinya ini menjadi evaluasi bagi seluruh OPD untuk bisa bekerja untuk memaksimalkan lagi kaitan pelayanan, sarana dan prasarana lainnya ataupun kegiatan lebih maksimal lagi baik penyerapan anggaran, walaupun kegiatan pro ke masyarakat," tukas Turidi. (fj/dam)
Catatan redaksi: berita ini dipulihkan dari rekaman arsip Tangerang Raya. Lihat rekaman artikel asli.


