KAB. TANGERANG | TR.CO.ID
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang mendorong setiap perangkat daerah memaksimalkan pengelolaan informasi dan pemberitaan agar program dan kinerja pemerintah terpublikasi dengan baik. Kebutuhan masyarakat dalam memperoleh informasi juga harus terpenuhi agar tidak terjadi bias baik di media massa maupun di media sosial (medsos).
"Program atau pun kinerja yang dilakukan perangkat daerah harus dapat terpublikasi dengan baik, maka perlunya sinergitas dalam mengelola informasi, sehingga kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan berita yang transparan dapat terpenuhi," kata Bupati Ahmed Zaki Iskandar, Kemarin.
Acara tersebut dihadiri seluruh kepala perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Tangerang. Menurut Bupati Zaki, ada banyak hal yang harus ditindaklanjuti dan hal tersebut perlu dikomunikasikan kepada publik melalui Dinas Komunikasi dan Informatika agar menepis stigma yang simpang siur terhadap pemerintah Kabupaten Tangerang. Selain itu, program kegiatan dan kebijakan dapat diinformasikan sebagai tanggung jawab pemerintah sebagai pelayan masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Nono Sudarno mengatakan, kegiatan ini diselenggarakan untuk meningkatkan kerjasama dan peran aktif tim operator media sosial Pemerintah Kabupaten Tangerang.
"Publikasi kegiatan pemerintah melalui berbagai kanal pemberitaan merupakan tanggung jawab kita sebagai pelayan masyarakat yang transparan dengan prinsip good governance," katanya.
Nono mengungkapkan setelah kegiatan ini diselenggarakan diharapkan mendapat hasil berupa meningkatnya performa operator media sosial Kabupaten Tangerang dan juga hasil publikasi yang lebih baik dari setiap Perangkat Daerah. (fj/dam)
Konteks liputan Tangerang Raya tahun 2022
Bagian ini ditambahkan dalam pemulihan arsip untuk memberikan konteks pembaca. Catatan berikut adalah liputan tersendiri dengan tanggal dan sumber masing-masing; peristiwa yang disebutkan tidak merupakan bagian dari kejadian utama di atas.
UMN Rintis Pelatihan bagi Satgas Anti Kekerasan Seksual Universitas (10-06-2022)
Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 10-06-2022. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.
TANGERANG | TR.CO.ID
Universitas Multimedia Nusantara (UMN) menyelenggarakan pelatihan dan webinar bagi satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (Satgas PPKS) dari berbagai universitas di daerah Jakarta dan sekitarnya pada 8 dan 9 Juni 2022.
“Program pelatihan tentang pendampingan psikologis dan hukum bagi Satgas PPKS ini diperlukan untuk memastikan bahwa anggota Satgas bisa menjalankan fungsinya dengan maksimal,” kata Yaman Khaeruzzaman, Kepala Divisi Pendampingan Satgas PPKS UMN.
“Anggota Satgas yang terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dari berbagai bidang ilmuwan, dengan latar belakang yang beragam memerlukan pelatihan ini setidaknya untuk menyamakan perspektif dalam penanganan kasus,” sambungnya.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Satgas PPKS sebagai salah satu program kerja Divisi Pendampingan bekerjasama dengan bagian Kemahasiswaan UMN. Acara ini juga didukung oleh LLDIKTI III dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
“Kami menyadari pentingnya peran Satuan Tugas Penanganan dan Pendampingan Kekerasan Seksual tidak hanya di lingkungan UMN tetapi juga di semua Perguruan Tinggi sesuai dengan yang tertuang dalam Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021,” kata Ika Yanuarti, yang juga Wakil Rektor III UMN.
“Satgas yang bisa memberikan pendampingan yang baik diharapkan bisa membuat seluruh sivitas akademika merasa nyaman dalam menjalankan perannya masing-masing,” tambahnya.
UMN membentuk Satgas PPKS pada Januari 2022, beberapa bulan setelah dikeluarkannya Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi. Meski ada pandangan pro dan kontra terhadap peraturan ini, UMN mendukung penuh karena merasa bahwa peraturan ini sangat relevan dalam memastikan suasana belajar mengajar yang aman bagi semua.
Upaya UMN ini disambut baik oleh mahasiswa, salah satunya oleh Charlenne Kayla, seorang mahasiswi UMN yang aktif mengkampanyekan gerakan anti kekerasan seksual.
“Menurut saya, kegiatan ini bagus karena memang semua teman-teman satgas memerlukan setidak-tidaknya pemahaman dasar mengenai bantuan psikologis pertama dan pengetahuan dasar melalui legal aspeknya. Kalau tidak (mengikuti pelatihan), susah menjadi pendamping,” ujarnya.
Pentingnya Memahami Psikologi Korban dan Pendampingan Hukum
Catatan redaksi: berita ini dipulihkan dari rekaman arsip Tangerang Raya. Lihat rekaman artikel asli.


