Indeks berita Tangerang Raya tertanggal 13-04-2022 mencatat laporan berjudul “Beasiswa Pendidikan Indonesia 2022 Sudah Dibuka” dalam rubrik Pendidikan & Kampus, Pendidikan. Naskah lengkap halaman artikel tersebut tidak dapat diakses kembali, sehingga informasi terperinci, kutipan dan rincian peristiwa yang belum terkonfirmasi tidak direka.

Konteks liputan Tangerang Raya tahun 2022

Bagian ini ditambahkan dalam pemulihan arsip untuk memberikan konteks pembaca. Catatan berikut adalah liputan tersendiri dengan tanggal dan sumber masing-masing; peristiwa yang disebutkan tidak merupakan bagian dari kejadian utama di atas.

Pekan Depan PPDB 2022/2023 di Kota Tangerang Dibuka, Dindik Ingatkan Kepsek Sanksi Penyimpangan (09-06-2022)

Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 09-06-2022. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.

TANGERANG | TR.CO.ID

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Dinas Pendidikan (Dindik) setempat mengumumkan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) SDN Tahap I, akan dibuka pada 13 hingga 21 Juni mendatang.

Dalam pelaksanaan, Dindik Kota Tangerang juga telah menyiapkan sanksi bagi panitia PPDB yang berani melanggar ketentuan, yang diberlakukan sepanjang PPDB berlangsung.

Kepala Dindik, Kota Tangerang, Jamaluddin mengungkapkan, sanksi yang disiapkan bagi yang melanggar, mulai dari sanksi teguran tertulis hingga pemberhentian sementara atau tetap dari jabatan. Hal ini dilayangkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“PPDB Kota Tangerang baik tingkat SDN maupun SMPN akan dilakukan secara transparan. Maka pelanggaran yang terjadi akan ditindak tegas, baik oknum pelaku maupun sekolahnya. Pasalnya, kualitas pendidikan di Kota Tangerang harus diiringi dengan sistem yang baik, untuk Kota Tangerang yang lebih maju lagi,” ungkap Jamaludin, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (9/6/22).

Ia pun menjelaskan, sanksi kepada Kepala Sekolah atau oknum yang menyelewengkan aturan bisa berupa teguran tertulis, penundaan atau pengurangan hak, pembebasan tugas hingga pemberhentian sementara atau tetap dari jabatannya. Sedangkan untuk sekolah bisa berupa pemberhentian bantuan dari Pemerintah Daerah, penggabungan satuan pendidikan yang diselenggarakan hingga penutuan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

“Keberlangsungan PPDB kami ingatkan tidak ada titip-titipan di jenjang SDN maupun SMPN. Dindik sudah sosialisasikan aturan dan sanksi ini ke seluruh panitia, sekolah, guru atau seluruh yang terlibat dalam pelaksanaan PPDB Kota Tangerang. Kami harap, ini menjadi perhatian semua pihak,” tegasnya.

Ia pun mengimbau, agar seluruh wali murid tidak terpengaruh para oknum untuk dapat meloloskan anaknya masuk ke sekolah negeri tertentu.

“Hati-hati bagi para orangtua, jangan sampai kena janji-janji dari oknum. Orangtua atau wali bisa mendaftar langsung ke sekolah-sekolah yang ingin dituju, dan melihat pengumuman secara terbuka di online masing-masing dan kita insyaallah clean semuanya,” katanya.

Sebagai informasi, helpdesk whatsapp terkait dunia pendidikan atau khususnya PPDB, masyarakat Kota Tangerang dapat melalui whatsapp di nomor 0821-1347-3962, 0821-11347-3963, 0821-1347-3964, 0821-1347-3966 atau di 0813-8707-9101. (ali)

Sumber arsip liputan terkait.

Ahli Waris Tuntut Ganti Rugi (09-05-2022)

Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 09-05-2022. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.

Terkait Lahan SMPN 1 Malingping

Lebak,

Ahli waris Jahir (alm) warga Desa Rahong, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, menuntut ganti rugi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, tuntutan tersebut dikarenakan mereka (ahli waris) mengkalim jika lahan yang kini dipakai oleh SMPN 1 Malingping merupakan lahan milik orang tuanya.

Dikatakan Agus, seorang ahli waris Jahir, tanah yang kini dipakai SMPN 1 Malingping yang terletak di Blok Kontan Jainah, Desa Rahong, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak merupakan milik dari almarhum kakeknya. Hal tersebut berdasarkan surat persil Nomor P.69 S.lll Kikitir Nomor C.361 seluas 4.740 M2.

Kemudian kata Agus, pada tahun 1973, ada seorang pengusaha bernama H Sabren datang bersama Pardi, menemui Almarhum Jahir selaku pemilik tanah untuk meminta izin dan meminjam tanah secara lisan untuk digunakan membangun sementara Sekolah Menengah Pertama (SMP) swasta, dengan alasan di Kecamatan Malingping belum ada sekolah SMP. Lantas, karena demi kepentingan pendidikan, Almarhum Jahir mengizinkan dengan syarat tanah tersebut hanya sementara dipergunakan, namun tidak untuk dimiliki pihak sekolah.

“Panjang ceritanya pak, orang tua kami dulu mengizinkan lahannya untuk digunakan pembangunan SMP. Karena saat itu, tahun 1973 belum ada SMP, karena demi kepentingan pendidikan, maka orang tua kami meminjamkannya, dengan catatan tidak untuk dimiliki pihak sekolah,” kata Agus, kepada wartawan, Sabtu (07/05/2022).

Sumber arsip liputan terkait.

Catatan redaksi: naskah lengkap tidak tersedia. Judul, tanggal dan rubrik dipulihkan dari rekaman arsip Tangerang Raya. Rincian yang belum terverifikasi tidak ditambahkan.