TANGERANG | TR.CO.ID

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Dinas Pendidikan (Dindik) setempat mengumumkan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) SDN Tahap I, akan dibuka pada 13 hingga 21 Juni mendatang.

Dalam pelaksanaan, Dindik Kota Tangerang juga telah menyiapkan sanksi bagi panitia PPDB yang berani melanggar ketentuan, yang diberlakukan sepanjang PPDB berlangsung.

Kepala Dindik, Kota Tangerang, Jamaluddin mengungkapkan, sanksi yang disiapkan bagi yang melanggar, mulai dari sanksi teguran tertulis hingga pemberhentian sementara atau tetap dari jabatan. Hal ini dilayangkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“PPDB Kota Tangerang baik tingkat SDN maupun SMPN akan dilakukan secara transparan. Maka pelanggaran yang terjadi akan ditindak tegas, baik oknum pelaku maupun sekolahnya. Pasalnya, kualitas pendidikan di Kota Tangerang harus diiringi dengan sistem yang baik, untuk Kota Tangerang yang lebih maju lagi,” ungkap Jamaludin, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (9/6/22).

Ia pun menjelaskan, sanksi kepada Kepala Sekolah atau oknum yang menyelewengkan aturan bisa berupa teguran tertulis, penundaan atau pengurangan hak, pembebasan tugas hingga pemberhentian sementara atau tetap dari jabatannya. Sedangkan untuk sekolah bisa berupa pemberhentian bantuan dari Pemerintah Daerah, penggabungan satuan pendidikan yang diselenggarakan hingga penutuan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

“Keberlangsungan PPDB kami ingatkan tidak ada titip-titipan di jenjang SDN maupun SMPN. Dindik sudah sosialisasikan aturan dan sanksi ini ke seluruh panitia, sekolah, guru atau seluruh yang terlibat dalam pelaksanaan PPDB Kota Tangerang. Kami harap, ini menjadi perhatian semua pihak,” tegasnya.

Ia pun mengimbau, agar seluruh wali murid tidak terpengaruh para oknum untuk dapat meloloskan anaknya masuk ke sekolah negeri tertentu.

“Hati-hati bagi para orangtua, jangan sampai kena janji-janji dari oknum. Orangtua atau wali bisa mendaftar langsung ke sekolah-sekolah yang ingin dituju, dan melihat pengumuman secara terbuka di online masing-masing dan kita insyaallah clean semuanya,” katanya.

Sebagai informasi, helpdesk whatsapp terkait dunia pendidikan atau khususnya PPDB, masyarakat Kota Tangerang dapat melalui whatsapp di nomor 0821-1347-3962, 0821-11347-3963, 0821-1347-3964, 0821-1347-3966 atau di 0813-8707-9101. (ali)

Konteks liputan Tangerang Raya tahun 2022

Bagian ini ditambahkan dalam pemulihan arsip untuk memberikan konteks pembaca. Catatan berikut adalah liputan tersendiri dengan tanggal dan sumber masing-masing; peristiwa yang disebutkan tidak merupakan bagian dari kejadian utama di atas.

Pimpinan DPRD Banten Sidak PPDB (16-06-2022)

Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 16-06-2022. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.

KAB. TANGERANG | TR.CO.ID

Pimpinan DPRD Provinsi Banten Barhum Hs melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) Penerimaan Pesrta Didik Baru (PPDB) tingkat SMAN – SMKN yang di gelar serentak se Provinsi Banten secara online, hal itu dalam rangka untuk bisa megoptimalkan pelaksanaan PPDB di masing – masing sekolah.

"Hasil peninjauan saya ke beberapa sekolah baik SMA dan SMK, ini sangat bagus tidak ada tendensi hal – hal yang menonjol , saya liat sangat bagus dalam konteks penerimaannya," ungkap Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten ini saat meninjau PPDB di SMKN 2 Kabupaten Tangerang, Kamis (16/6/22).

Dari pantuannya, Barhum menjelaskan, adapun sebagai antisifasi bila link online nya agak susah diakses maka itu bisa ofline langsung mendatangi sekolah yang dituju, kemudian sekolah akan memberikan petunjuk teknis dalam pendaftaran melalui online tersebut.

"Tapi sejauh ini belum saya temukan kendala seperti itu terpantau lancar," paparnya.

Barhum juga memuji kebijakan Pj Gubernur Banten Al Muktabar, terkait pelaksanaan PPDB online dikembalikan kepada masing – masing sekolah. Menurut Barhum hal itu sebagai kerangka untuk memudahkan dan mengefisienkan para calon peserta didik dan juga pihak sekolah, memudahkan konsultasi ketika ada persoalan-persoalan atau ada kekurangan – kekurangan baik dari calon siswa maupun sekolah.

"Artinya sekolah itu sudah otonom, nah kebijakan gubernur ini sangat bagus, kerangka untuk memudahkan dan mengefesienkan para calon siswa dan sekolah," beber Politis senior PDI Perjuangan ini.

Sumber arsip liputan terkait.

Catatan redaksi: berita ini dipulihkan dari rekaman arsip Tangerang Raya. Lihat rekaman artikel asli.