SERANG | TR.CO.ID
Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar, dengan tegas menegaskan bahwa program-program yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan tetap berjalan meskipun terdapat 11 kursi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang saat ini kosong. Muktabar juga menegaskan bahwa belum ada rencana untuk melakukan lelang jabatan atau open bidding.
Menyikapi kondisi di awal Januari 2024, di mana 11 jabatan eselon 2 di Pemprov Banten masih kosong, seperti Inspektorat, Staf Ahli Gubernur, DPMD, Badan Kesbangpol, Diskominfo SP, Dinas ESDM, Bapenda, Biro Hukum, Biro Umum, Biro Ekonomi dan Pembangunan, dan Biro Organisasi, Pj Gubernur Banten, Al Muktabar, memastikan agar program OPD tetap berjalan dengan menunjuk Plt Kepala OPD dari pejabat eselon II yang ada.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya percaya bahwa organisasi yang ada saat ini masih mampu beroperasi. Organisasi ini berjalan secara efektif dan efisien. Keberhasilan dalam mencapai program-program yang telah ditetapkan oleh Pemprov Banten terlihat jelas, dan ada penghematan anggaran yang bisa dilihat dari hasilnya,” ujar Muktabar, kemarin.
Muktabar menambahkan bahwa hingga saat ini, beban kerja OPD masih dapat terpenuhi. “Beban kerja masih terpenuhi, dan kami berhasil melakukan penghematan dalam berbagai aspek. Ini adalah prinsip yang kami pegang,” kata Muktabar.
Mengenai sorotan terhadap pejabat eselon II yang memiliki jabatan rangkap dari Komisi I DPRD Banten, Muktabar menegaskan bahwa meskipun ada kekurangan, roda pemerintahan tetap berjalan.
“Di internal kami, ada fungsi pendampingan dan perkuatan APIP. Memang ada kekurangan, namun secara umum roda pemerintahan tetap berjalan,” ujarnya.
Ditanya mengenai kemungkinan adanya open bidding, Muktabar mengatakan bahwa pihaknya akan mempertimbangkan opsi tersebut. “Kami akan melihat kebutuhan organisasi, dan apabila diperlukan, open bidding akan kami lakukan sesuai dengan aturan yang berlaku,” tandasnya.
Penulis : hed/bn
Editor : ris
