Langgar Etik Berat, Anwar Usman Resmi Diberhentikan dari Ketua MK

Rabu, 8 November 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA | TR.CO.ID

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan Ketua MK Anwar Usman telah melakukan pelanggaran etik berat. Oleh karena itu, MKMK memutuskan untuk memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua MK.

Putusan MK nomor 2/MKMK/L/11/2023 itu dibacakan oleh Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie, Selasa (7/11/2023).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam sapta karsa hutama, prinsip ketakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan,” ujarnya.

Dikatakan, Wakil Ketua MK diperintahkan dalam waktu 2×24 jam sejak putusan MKMK dibacakan untuk memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga:  GMNI Kecam Peserta Pemilu Pakai Fasilitas Negara

“Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir,” ungkapnya.

Selain itu, hakim terlapor juga tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan.

Baca Juga:  Penitipan Motor di Badan Jalan Ditertibkan

Dalam pertimbangannya, MKMK mengatakan, hakim terlapor (Anwar Usman, Red) sebagai ketua MK terbukti tidak menjalankan fungsi kepemimpinan (juducial leadership) secara optimal. Sehingga, hal itu dinilai melanggar Sapta Karsa Hutama, Prinsip Kecakapan, dan Prinsip Kesetaraan.

Selain itu, MKMK juga menganggap hakim terlapor dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan putusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Ceramah hakim terlapor mengenai kepemimpinanmuda di Univerrsitas Islam Sultan Agung Semarang berkaitan erat dengan substansi perkara menyangkut usia capres dan cawapres, sehingga terbukti melanggar Sapta Karsa Hutama, prinsip ketakberpihakan, kata Jimly.

Penulis : BS

Editor : Haris Sujarsad

Berita Terkait

Polda Metro Jaya Menangkap Pelaku Pembunuhan Praka S
Rugikan Negara sebesar Rp 271 Triliun
Oknum Ormas Maksa Minta THR, Lapor Polisi!
Kasus Mega Korupsi Timah Rp 271 Trilun, Ada Beking Orang Kuat
Sopir Taxi Online Pemalak Penumpangnya di Kembangan Bermotif ingin Menikah
Pengiriman Serbuk Ekstasi Digagalkan Polisi dan Bea Cukai
Tiga Orang jadi Tersangka Kasus BBM Dicampur Air Bekasi
Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024, Tarif Tol Tidak Naik
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 5 April 2024 - 10:39 WIB

Polda Metro Jaya Menangkap Pelaku Pembunuhan Praka S

Jumat, 5 April 2024 - 10:28 WIB

Rugikan Negara sebesar Rp 271 Triliun

Selasa, 2 April 2024 - 13:51 WIB

Oknum Ormas Maksa Minta THR, Lapor Polisi!

Selasa, 2 April 2024 - 10:26 WIB

Kasus Mega Korupsi Timah Rp 271 Trilun, Ada Beking Orang Kuat

Selasa, 2 April 2024 - 10:04 WIB

Sopir Taxi Online Pemalak Penumpangnya di Kembangan Bermotif ingin Menikah

Kamis, 28 Maret 2024 - 13:44 WIB

Pengiriman Serbuk Ekstasi Digagalkan Polisi dan Bea Cukai

Kamis, 28 Maret 2024 - 11:06 WIB

Tiga Orang jadi Tersangka Kasus BBM Dicampur Air Bekasi

Rabu, 27 Maret 2024 - 12:50 WIB

Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024, Tarif Tol Tidak Naik

Berita Terbaru

Kabupaten Tangerang

Pilbup Tangerang 2024, Tiga “Banteng Merah” Potensial Disiapkan

Selasa, 9 Apr 2024 - 04:44 WIB

Politik

Ini Anggota DPRD Provinsi Banten Terpilih di Pileg 2024

Senin, 8 Apr 2024 - 13:40 WIB