Pj Gubernur Banten Terbitkan Surat Edaran WFH Bagi ASN

Sabtu, 26 Agustus 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANTEN | TR.CO.ID
Pemerintah Provinsi Banten dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tanggal 22 Agustus 2023 tentang Pengendalian Pencemaran Udara Pada Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Perlu melakukan penyesuaian kebijakan pengaturan sistem kerja Apratur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Penjabat (Pj) Gubernur Banten Nomor 800/2928-BKD/2023 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Dalam Upaya Pengedalian Polusi Udara. Dinyatakan, sistem kerja Pegawai ASN pada masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten selama 1 (satu) bulan mulai tanggal 28 Agustus 2023 s.d tanggal 28 September 2023. Penyesuaian itu dilakukan melalui pelaksanaan tugas kedinasan dikantor (Work From Office/WFO) sebanyak 50% dan pelaksanaan tugas kedinasan di rumah (Work From Home/WFH) sebanyak 50%.

Baca Juga:  Lelang Situ Cipondoh Dilaporkan

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Virgojanti menyampaikan, hal tersebut merupakan upaya Provinsi Banten dalam mengurangi polusi. Dengan memfilter aktivitas diluar dan didalam ruang yang perlu diprioritaskan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Terkait hal itu sudah kita bagikan. Kita coba sebulan dulu 50 persen WFH dan 50 WFO,” jelas Virgojanti, Jum’at, (25/08/2023).

Bagi tugas kedinasan WFH ini diprioritaskan bagi Aparatur Sipil Negara yang berdomisili di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Termasuk Instansi Pemerintah Provinsi Banten yang berkedudukan di wilayah Jakarta, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.

Namun demikian, hal tersebut dikecualikan untuk para ASN yang bertugas memberikan pelayanan langsung dan pelayanan esensial seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, keamanan dan pelayanan publik.

“Jadi WFH itu dipilih, untuk instansi esensial mungkin belum bisa untuk non esensial bisa kita atur,” ungkapnya.

Baca Juga:  Sederet Nama Pemimpin di Kota Tangerang dari Masa ke Masa, Siapakah Sosok Berikutnya?

Dalam pelaksanaan penyesuaian kebijakan tersebut, disarankan juga para Kepala Perangkat Daerah untuk memastikan kelancaran pelayanan kepada masyarakat. Dengan terus melakukan pemantauan dan pengawasan sasaran dan target kerja yang menghasilkan output baik melalui WFH atau WFO.

“Melalui surat edaran yang dibagikan ini nanti disesuaikan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah masing-masing dengan memperhatikan beberapa hal,” ujarnya.

Tidak hanya itu, dalam pelaksanaan kebijakan ini para ASN dan Kepala Perangkat Daerah juga diimbau dapat mengoptimalkan penggunaan media sebagai wadah konsultasi dan pengaduan.

Sementara itu untuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pendidikan agar melakukan penyesuaian dalam memodifikasi sistem belajar dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi.(*)

Penulis : Hedi S

Editor : Helmy Halim

Berita Terkait

Dewan Kehormatan PWI Pusat : Bantuan BUMN Untuk Kegiatan UKW Harus Diterima Utuh
Kisruh penghasilan ASN dipotong, Segini Kekayaan Pj Walikota Tangerang Nurdin
Mudik Lebaran 2024, Pj Gubernur Al Muktabar: Provinsi Banten Sudah Lakukan Persiapan Maksimal
Pj Gubernur Al Muktabar Kukuhkan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM Provinsi Banten Periode 2023 – 2025
Persiapan Arus Mudik, Pemkot Tangsel Siapkan Lakukan Pemeliharaan Jalan
MK Kirim Surat Panggilan ke Empat Menteri dan DKPP
Deddy Ingatkan Investasi Harus Jadi Dasar Pembangunan Nasional
Pemkab Serahkan Zakat Rp 1,6 Miliar
Berita ini 31 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 7 April 2024 - 13:20 WIB

Dewan Kehormatan PWI Pusat : Bantuan BUMN Untuk Kegiatan UKW Harus Diterima Utuh

Kamis, 4 April 2024 - 10:13 WIB

Kisruh penghasilan ASN dipotong, Segini Kekayaan Pj Walikota Tangerang Nurdin

Kamis, 4 April 2024 - 09:48 WIB

Mudik Lebaran 2024, Pj Gubernur Al Muktabar: Provinsi Banten Sudah Lakukan Persiapan Maksimal

Kamis, 4 April 2024 - 09:40 WIB

Pj Gubernur Al Muktabar Kukuhkan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM Provinsi Banten Periode 2023 – 2025

Rabu, 3 April 2024 - 14:55 WIB

Persiapan Arus Mudik, Pemkot Tangsel Siapkan Lakukan Pemeliharaan Jalan

Rabu, 3 April 2024 - 13:17 WIB

MK Kirim Surat Panggilan ke Empat Menteri dan DKPP

Rabu, 3 April 2024 - 13:12 WIB

Deddy Ingatkan Investasi Harus Jadi Dasar Pembangunan Nasional

Rabu, 3 April 2024 - 12:43 WIB

Pemkab Serahkan Zakat Rp 1,6 Miliar

Berita Terbaru

Kabupaten Tangerang

Pilbup Tangerang 2024, Tiga “Banteng Merah” Potensial Disiapkan

Selasa, 9 Apr 2024 - 04:44 WIB

Politik

Ini Anggota DPRD Provinsi Banten Terpilih di Pileg 2024

Senin, 8 Apr 2024 - 13:40 WIB