TANGSEL | TR.CO.ID
Wakil Walikota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan, memastikan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di kota ini telah berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Hal ini ia sampaikan dalam peninjauan langsung yang dilakukan oleh DPR RI di dapur umum Satuan Pelayanan Gizi (SPPG) di Serpong dan Sekolah Dasar Lengkong Gudang Timur, Kamis (13/02/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Pilar menyebut bahwa program MBG merupakan inisiatif pemerintah pusat, namun Pemkot Tangsel tetap berperan aktif dalam pengawasannya. “Tadi juga dari DPR RI menyampaikan masukan-masukan dan pertanyaan-pertanyaan terkait pelaksanaan MBG di Tangsel, yang kami sudah jawab berdasarkan kondisi di lapangan. Tentu saja Pemkot Tangsel saat ini bertugas untuk mengawal berjalannya program ini, walaupun penganggarannya langsung dari pusat,” ujar Pilar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Anggaran MBG Menunggu Juknis dari Pemerintah Pusat
Pilar menjelaskan bahwa meskipun awalnya Pemkot Tangsel diminta menyiapkan 5% dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk program ini, namun ada arahan terbaru dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar dana Rp139 miliar yang telah dicadangkan di-hold terlebih dahulu. Saat ini, Pemkot Tangsel menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pusat untuk memastikan penggunaan anggaran tersebut sesuai dengan regulasi.
“Saat ini, kami menunggu juknis untuk memastikan alokasi dana digunakan sebaik mungkin,” tambah Pilar.
Sembari menunggu kepastian juknis, Pemkot Tangsel juga fokus memperbanyak fasilitas SPPG dengan sarana dan prasarana penunjang yang memadai. Saat ini, sudah ada 70 dapur umum yang disiapkan untuk mendukung keberlanjutan program MBG.
Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat, Agun Ginandjar, yang turut hadir dalam peninjauan, menegaskan bahwa anggaran dari pemerintah daerah tidak diperbolehkan untuk makan bergizi itu sendiri, namun bisa digunakan untuk mendukung fasilitas penunjang program, seperti pembangunan ruang kelas atau fasilitas sekolah lainnya.
Nah, ternyata sejak awal ada anggaran yang rencananya diambil dari 5% PAD untuk makan bergizi ini. Tapi kebijakan dari pusat menyatakan bahwa dana tersebut bukan untuk makanan, melainkan bisa digunakan untuk fasilitas turunannya seperti sekolah dan ruang kelas, jelas Agun.
Agun juga menyatakan bahwa pelaksanaan MBG di Tangsel sudah memenuhi standar kelayakan yang sangat baik, mulai dari operasional dapur umum SPPG hingga distribusi makanan ke sekolah-sekolah. Ia bahkan menilai bahwa Tangsel bisa dijadikan model percontohan bagi daerah lain dalam mengelola program makan bergizi gratis.
Dengan dukungan dari DPR RI dan pemerintah pusat, program MBG di Tangerang Selatan diharapkan dapat terus berjalan optimal demi mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak-anak sekolah. (hrs/ris)
