TANGERANG | TR.CO.ID
Anggota DPR RI, Wahidin Halim (WH) menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah menemukan dugaan penyimpangan anggaran serta insiden dugaan keracunan massal yang menimpa puluhan pelajar di Kecamatan Pinang, Kota Tangerang.
Meski mendukung tujuan program tersebut, mantan Gubernur Banten itu menilai implementasi di lapangan masih jauh dari harapan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“MBG itu sebuah program presiden cukup bagus. Konsepnya untuk mencerdaskan anak-anak kita, anak-anak bangsa. Cuma dalam pengelolaannya itu syarat dengan korupsi,” ujar Wahidin dalam pernyataan yang diunggah melalui akun media sosialnya. dikutip wartawan, Minggu (12/4/2026)
Ia mengungkapkan, berdasarkan temuan di lapangan, nilai riil makanan yang diterima siswa diduga tidak sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.
“Barusan kita foto, kalau kita hitung, gak sampai 7 ribu itu (biaya per porsi) satu anak,” imbuh WH
Selain itu, WH juga menyoroti insiden dugaan keracunan makanan yang terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berada di belakang kediamannya dan dikelola Yayasan Banten Hebat.
Menurutnya, pada Rabu (8/4/2026), makanan yang diproduksi unit tersebut diduga menyebabkan hampir 100 siswa mengalami gangguan kesehatan.
“Dapur atau SPPG yang ada di belakang rumah saya, yang dikelola oleh Yayasan Banten Hebat, terjadi keracunan makanan yang diberikan pada hari Rabu tanggal 8. Karena diberikan telur pakai mayonis,” jelasnya.
Ia menyebutkan, korban berasal dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari TK hingga SMK, termasuk santri di Pesantren WH Tahfidz.
“Hampir 100 orang, anak-anak SMA, SMK Farmasi, anak TK, tengah malam terserang penyakit buang-buang air, perutnya melilit, dan juga ada yang muntah. Nah, ini berbahaya,” tegas Wahidin.
Menindaklanjuti hal tersebut, Wahidin menyatakan akan melaporkan temuan tersebut kepada Badan Gizi Nasional guna dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG.
“Oleh karena itu, akan saya laporkan kepada Badan Gizi Nasional. Jadi, MBG ternyata memang belum dikelola secara baik. Sebagai anggota DPR RI, ini menjadi catatan saya,” katanya.
Ia juga menyatakan tidak menutup kemungkinan akan menyampaikan langsung laporan tersebut kepada Presiden.
“Saya sampaikan bila perlu ke Presiden. Jadi kalau sekarang banyak orang yang mengkritik, ya memang dalam praktiknya masih terjadi itu banyak persoalan yang sudah komplikasi,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak – pihak terkait belum dapat di konformasi. (cng/dam/hmi)
