SERANG | TR.CO.ID
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, kembali menyinggung buruknya tata kelola sampah di daerah saat menghadiri World Cleanup Day di Kabupaten Serang, Sabtu (20/9/25) Ia meminta kepala daerah di Banten agar serius menertibkan lokasi pembuangan sampah liar.
“Sampah ini sepanjang tidak mampu diselesaikan oleh bupati, maka kita pastikan Kabupaten Serang tidak mungkin masuk penilaian Adipura. Artinya masuk sebagai kota kotor,” kata Hanif dalam pidatonya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pernyataan Hanif itu langsung menuai kritik dari pengamat hukum dan politik Banten, Egi Hendrawan. Ia menilai Menteri justru melempar tanggung jawab kepada pemerintah daerah, padahal kementeriannya punya kewenangan strategis dalam mengawasi dan memberi sanksi terhadap pengelolaan sampah yang bermasalah.
“Pak Hanif jangan hanya menyindir daerah. KLH punya instrumen regulasi, pengawasan, hingga sanksi. Kalau TPA seperti Cipeucang di Tangsel atau Bangkonol di Pandeglang tetap dibiarkan over kapasitas, bau, bahkan rawan longsor, itu bukan semata dosa bupati dan walikota, tapi juga kelalaian pusat,” ujar Egi, Minggu, 21 September 2025.
Menurut Egi, retorika soal Adipura dan kerja bakti massal tidak cukup menjawab persoalan mendasar. Ia menegaskan publik menunggu langkah konkret kementerian: audit teknis independen terhadap TPA bermasalah, transparansi data jumlah TPA yang masih memakai metode open dumping, serta penindakan tegas terhadap pelanggaran izin lingkungan.
“World Cleanup Day jangan hanya jadi panggung pidato. Tanpa aksi nyata dari KLH, kritik publik bahwa pemerintah pusat gagal mengawal target bebas sampah 2029 semakin sulit dibantah,” kata Egi.
Kasus TPA Cipeucang dan Bangkonol selama ini memang menjadi sorotan. Cipeucang disebut over kapasitas dan sempat mencemari Sungai Cisadane saat turap penahan longsor roboh. Sementara rencana menjadikan Bangkonol sebagai lokasi penampungan lintas daerah memicu penolakan warga karena dianggap berisiko menambah pencemaran.
Egi menutup kritiknya dengan desakan agar Menteri Hanif segera turun tangan bukan sekadar hadir di acara simbolis. “Kalau pusat hanya pandai menuding daerah, sementara problem struktural dibiarkan, jangan salahkan masyarakat bila kehilangan kepercayaan terhadap Kementerian yang dipimpinnya,” pungkasnya. (hed/hmi)
