• Juni 28, 2022
  • tangerangraya1
  • 0

Heboh : Dana Bosda

KAB. TANGERANG | TR.CO.ID

Kasus dugaan penyalahgunaan anggaran Bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) di Kabupaten Tangerang masih berlanjut. Sudah ada 100 Kepala Sekolah SD dan SMP datang ke kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang untuk diperiksa satu persatu dimintai keterangan.

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang Deny Marincka menguraikan, awal pemeriksaan dipanggil 70 kepala sekolah. Namun, kini jumlah tersebut terus bertambah. Ia menuturkan, penyidik memerlukan tambahan keterangan untuk mendalami kasus tersebut.

“Sekarang sudah ada sekira 100 kepsek yang kita mintai keterangan. Ini dalam rangka pengumpulan keterangan dan pendalaman. Tim teknis dari dinas pendidikan juga kita mintai keterangan kembali,” ungkapnya, Senin (27/6).

Deny menjelaskan, penyidik masih mendalami terkait bukti petunjuk yang mengarah pada tindakan pidana khusus. Ia mengungkapkan, keterangan dari kepala sekolah yang diperiksa secara keseluruhan sama.

“Mereka mengaku kalau pembelian itu dari Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (Siplah). Semua sama bilangnya beli dari Siplah. Kami masih mendalami apakah harga tersebut kemahalan atau tidak, karena kan ada ketentuan harga eceran tertinggi,” bebernya.

Diketahui, dana bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan 2021 Kabupaten Tangerang diduga bermasalah. Tak hanya itu, ternyata dana bantuan sekolah SD dan SMP itu belum diaudit internal oleh inspektorat.

Sementara, kasus dugaan korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) SD dan SMP tahun anggaran perubahan 2021 di Kabupaten Tangerang berlanjut. Kini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang menyelidiki dugaan keterlibatan tim teknis dinas pendidikan (dindik) dalam pelaksanaan program di Bosda.

Data yang dikumpulkan, penganggaran dana bosda SD di perubahan 2021 sebesar Rp6 miliar dari anggaran murni Rp231 miliar. Untuk dana Bosda SMP di APDB murni 2021 dianggarkan Rp73 miliar ditambah Rp4 miliar di anggaran perubahan.

Deny mengatakan, sudah memintai keterangan beberapa kepala sekolah. Tidak hanya itu, ia sudah memanggil beberapa pejabat tinggi di Dindik Kabupaten Tangerang.

“Kita masih dalami apakah kasus ini ada penyelewengan kewenangan atau tidak. Kalau dari laporan yang masyarakat kepada kami, adanya dugaan pembelian yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan harga tidak sesuai dengan nilai yang ditentukan,” paparnya.

Kata Deny, pemeriksaan terhadap pejabat dinas dilakukan sepanjang bulan puasa. Termasuk penanggilan tim teknis yang dibentuk dinas.

“Kita mintai keterangan juga kepala dinas, sekretaris dinas, bidang dan juga tim teknis. Kita masih selidiki apakah ada penyelewengan kewenangan dalam kasus ini atau tidak,” pungkasnya.

Sayangnya hingga berita ini dilansir Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Syaifullah belum dapat di konfirmasi, Harian Tangerang Raya akan terus mencoba mengkonfirmasi pihak terkait. (cng/dam/ris)

Konteks liputan Tangerang Raya tahun 2022

Bagian ini ditambahkan dalam pemulihan arsip untuk memberikan konteks pembaca. Catatan berikut adalah liputan tersendiri dengan tanggal dan sumber masing-masing; peristiwa yang disebutkan tidak merupakan bagian dari kejadian utama di atas.

Kejari Didesak Periksa KPA Terkait Proyek Pasar Lingkungan Priuk (13-05-2022)

Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 13-05-2022. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.

TANGERANG | TR.CO.ID

Ketua DPC Badan Penelitian Aset Negara (BPAN) Kota Tangerang H Muchdi meminta Tim Penyidik dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tangerang untuk mendalami dugaan keterlibatan pejabat lain di Dinas Perindustrian dan Pedagangan tahun 2017 ketika proyek pembangunan pasar lingkungan di Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, dilaksanakan

"Selain pejabat pembuat komitmen (PPK), kan ada juga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam hal ini Kepala Dinas saat itu, yang harusnya ikut bertanggungjawab, atas pelaksaan proyek tersebut," kata Muchdi kepada wartawan, Kamis (12/5) kemarin.

Lebih jauh Muchdi menjelaskan, berdasarkan data di BPAN Kota Tangerang, KPA yang juga Kepala Dinas Indagkop ketika itu dijabat oleh Agus Sugiono. "Proyek ini kan tidak akan bisa dicairkan pembayaran, kalau tidak ada persetujuan dari KPA, jadi tidak hanya di PPK tanggungjawab, jadi logikanya kalau PPK ditetapkan sebagai tersangka, kenapa KPA tidak, kan tanggungjawab nya sama, kalau memang ada indikasi kerugian negara, akibat dicairkan nya pembayaran proyek tersebut, yang kemudian diketahui bermasalah, karena diduga ada beberapa item pekerjaan yang tidak dilaksanakan, sehingga proyek tersebut bermasalah," kata Muchdi.

Sumber arsip liputan terkait.

Catatan redaksi: berita ini dipulihkan dari rekaman arsip Tangerang Raya. Lihat rekaman artikel asli.