TANGERANG | TR.CO.ID
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang melalukan penegakan Peraturan Daerah (Perda) nomor 8 tahun 2005 tentang Pelarangan Prostitusi.
Penegakan Perda tersebut karena adanya laporan dari masyarakat jika lahan kosong milik Kemenkumham yang berlokasi didepan Pasar Induk Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang ini kerap dijadikan sebagai lokasi prostitusi atau esek-esek pada malam hari.
Menindaklanjuti laporan tersebut, Satpol PP pun langsung menghampiri lahan kosong tersebut, dan terungkap diatas lahan kosong tersebut berdiri gubuk liar berupa kamar-kamar.
Kepala Bidang Penegakan Hukum Daerah (Gakumda) pada Satpol PP Kota Tangerang, Ghufron Falfeli menerangkan, lahan kosong milik Kemenkumham ini kerap dijadikan lokasi esek-esek oleh para oknum yang tidak bertanggungjawab.
“Saat kami hampiri para wanita langsung kabur. Kami juga menemukan 6 gubuk berupa kamar-kamar yang disinyalir sebagai tempat bercinta,” ujarnya, akhir pekan lalu.
Pria penikmat kopi ini pun menambahkan, di lahan kosong tersebut, pihaknya menemukan alat kontrasepsi bekas pakai. Sedangkan gubuk tersebut dibongkar untuk sementara waktu.
“Gubuknya kami bongkar agar tidak lagi dijadikan sebagai tempat prostitusi,” tuturnya.
Sementara itu, dalam operasi penegakan Perda 7 tahun 2005 tentang pelarangan peredam minuman beralkohol, Satpol PP Kota Tangerang menyita 187 botol minuman keras berbagai merk dari beberapa kecamatan yang ada di Kota Tangerang seperti Kecamatan Tangerang, Batuceper, Karawaci, dan Kecamatan Periuk.
“Minuman keras ini kami sita, dan untuk penjualnya akan mengikuti sidang tindak pidana ringan (Tipiring)," katanya. (cng/ris)
Konteks liputan Tangerang Raya tahun 2021
Bagian ini ditambahkan dalam pemulihan arsip untuk memberikan konteks pembaca. Catatan berikut adalah liputan tersendiri dengan tanggal dan sumber masing-masing; peristiwa yang disebutkan tidak merupakan bagian dari kejadian utama di atas.
Masyarakat dan Dewan Dukung Aparat Brantas Prostitusi (31-10-2021)
Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 31-10-2021. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.
KOTA TANGERANG | TR.CO.ID
Masyarakat Kota Tangerang yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Tangerang, mendukung kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang, dalam menumpas praktik-praktik prostitusi di kota yang memiliki jargon Akhlakul Karimah ini.
Dukungan itu bukan tanpa alasan, dimana Kota Tangerang telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) No 8 Tahun 2005, yang mengatur tentang Pelarangan Pelacuran.
Oleh karenanya, masyakarat yang tergabung dalam aliansi tersebut mendukung penuh penindakan-penindakan yang dilakukan Satpol PP maupun aparat hukum lainnya di Kota Tangerang, dalam menghajar segala praktik prostitusi.
Koordinator Aliansi Masyarakat Peduli Tangerang, Herman Felani, mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah Satpol PP Kota Tangerang yang selama ini terus komitmen menjalankan dan menegakan Perda No 8 yang sudah ditetapkan sejak jaman Wali Kota Wahidin Halim itu.
Pihaknya menghawatirkan bilamana suatu produk (Perda) yang sudah ditetapkan seperti pelarangan pelacuran itu tidak dijalankan, ke dapan Kota Tangerang bakal menjamur tumbuh subur praktik-praktik prostitusi.
"Bila itu terjadi ini akan menciderai kota yang memiliki motto Akhlakul Karimah," kata Herman dalam keterangan yang diterima Harian Tangerang Raya, Minggu (31/10/21).
Petugas-petugas Satpol PP yang selama ini telah menjalankan tugasnya merazia para terduga pelaku pekerja seks komersial (PSK), sudah sesuai dengan fungsinya, menurut dia.
"Dalam hal ini sudah jelas, bahwa Kota Tangerang ini memiliki Perda yang mengatur tentang pelarangan pelacuran. Maka tindakan aparat hukum berkewajiban menjalankan tugas dan fungsinya," kata dia.
Kendati demikian, ia juga meminta apabila ada oknum-oknum petugas yang menyalahi prosedure dalam menjalankan tugasnya untuk ditindak. "Kemudian kami minta tegakan Perda itu dengan tegas," cetusnya.
Dalam waktu dekat pihaknya bersama LBH-PMBI Banten akan turun ke jalan untuk memberikan dukungan moral kepada Satpol PP Kota Tangerang, atas komitmen yang selalu menegakan peraturan-peraturan di Kota Tangerang. Seperti Perda 7 dan 8 Tahun 2005 tentang minuman keras dan pelarangan pelacuran.
Terpisah, Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo, mengatakan, dalam menegakan Peraturan Daerah (Perda 8) tersebut dibutuhkan lintas koordinasi dari berbagai pihak.
Catatan redaksi: berita ini dipulihkan dari rekaman arsip Tangerang Raya. Lihat rekaman artikel asli.


