KOTA TANGERANG | TR.CO.ID
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tangerang masih melakukan proses penyelidikan dalam kasus dugaan pungutan liar (Pungli) bantuan sosial (Bansos) program bantuan pangan non tunai (BPNT) dari Kemensos RI.
Sebelumnya disebutkan, lantaran banyaknya warga yang diperiksa untuk dimintai keterangan menjadi kendala waktu bagi Kejari Tangerang.
Saat ini, proses menggali keterangan dan pengumpulan alat bukti masih berlangsung.
"Kita masih dalami dan kembangkan. Kita tidak mau gegabah dalam menentukan sikap. Doain ya biar cepat selesai dan terang alur, sistem dan mekanisme yang sebenarnya terjadi," jelas Kasie Intelijen Kejari Kota Tangerang, R Bayu Probo Sutopo, Kamis (2/9/2021).
Di tempat sama, Masyati Yulia mantan Kepala Dinsos Kota Tangerang juga disebutkan sempat dimintai keterangan oleh pihak Kejari Tangerang.
Menurut Bayu, pemeriksaan terhadap Masyati untuk menggali proses BPNT. Yakni pendalaman dari sisi perencanaan dan persiapan penyaluran.
Dia menambahkan, ada fakta-fakta baru yang akan dikembangkan berkaitan sistem pelaksanaan penyaluran BPNT.
"Karena ada fakta baru. Ibu Masyati kita panggil untuk diminta keterangan terkait BPNT. Beliau kooperatif hadir," kata Bayu.
Sebelumnya sudah ada 15 sampai 20 orang yang dimintai keterangan. Hingga saat ini masih memeriksa masyarakat yang tercatat mendapat Bansos BPNT. (Man)
Konteks liputan Tangerang Raya tahun 2021
Bagian ini ditambahkan dalam pemulihan arsip untuk memberikan konteks pembaca. Catatan berikut adalah liputan tersendiri dengan tanggal dan sumber masing-masing; peristiwa yang disebutkan tidak merupakan bagian dari kejadian utama di atas.
Kemenkumham Didesak Tindak Pengelola Pasar Babakan (30-09-2021)
Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 30-09-2021. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.
TANGERANG | TR.CO.ID
Pengelolaan dan izin pinjam pakai secara ilegal pasar babakan Kota Tangerang pasca, disegel oleh Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada (23/6/2021) lalu bertindak penyegelan, pemasangan spanduk pengambil alihan pengelolaan pasar Babakan, terbilang pembangkangan yang mengatasnamakan PT Panca Karya. Hal itu disampaikan Hotben Sitorus SH, advocate PT Andara Berkah Mandiri, Rabu (29/9).
Hotben menjelaskan, kendati pihak mereka, melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Tangerang dengan Register perkara Nomor 717/Pdt.G/2021/PN.Tng.
"Pasalnya, gugatan yang dilakukan pihak PT Pancakarya Griyatama sangat tanpa landasan hukum yang substansi, karena tidak ada surat resmi secara tertulis hak pakai lahan kepemilikan Kemenkumham, atas penggunaan lahan Pasar Babakan dan pengeolaan nya,"ucap Hotben di resto Telaga Tangerang.
Disinyalir, terhitung dari tahun 2009 hingga 2018 terdapat kerugian negara mencapai Rp13 miliar, bedasarkan audit BPK tahun 2019,”ungkapnya.
"Tidak ada penjelasan yang resmi atas penerimaan pemerintah dari pajak dari kios – kios dan pajak dari pedagang semenjak tahun 2008 pasalnya, PT Pancakarya Griyatama tanpa ada pinjam pakai resmi dari pihak Menkumham, atas lahan pasar babakan diatas,1 (satu) hektar," jelas pengacara mengaku asal sumatera utara itu.
Hotben menegaskan, perjalanan pengelola ilegal pasar Babakan sudah puluhan tahun, sebaik nya secara sadar hukum menyerahkan pengelolaan pasar Babakan ke PT Andara Berkah Mandiri, yang telah mendapatkan secara resmi Rekomondasi dari Pihak Menkumham dan Kementrian Keuangan.
“Harus nya pihak pengelola pasar Babakan itu, sadar hukum dan memahami Prosedur resmi, untuk itu sebaik nya segera menyerahkan pengelolaan pasar Babakan ke penerima Rekomondasi yang sah, dan tidak perlu lagi melakukan gugatan, "imbuh nya.
Hotben menambahkan, Sudah belasan tahun, persoalan ini tidak selesai-selesai, berapa potensi kerugian negara disini, mulai dari PNBP, pajak retribusi pedagang, parkir, yang tidak terpungut, karena pengelola pasar yang tidak jelas.(ilegal)
"Kendati sudah 2 (dua) bulan pasar Babakan itu, di Segel oleh pihak Menkumham atas pengambil Alihan Pengelolaan pasar Babakan, yang mana Kementrian Telah menyerahkan pengelolaan nya kepada Satgas Kemenkumham yang diketuai oleh Kalapas Kelas 1 Tangerang tetapi, pengelola ilegal masih saja melakukan pungutan Restribusi dan segala pungutan nya mengatas namakan PT Pancakarya Griyatama,"tandas nya.
Catatan redaksi: berita ini dipulihkan dari rekaman arsip Tangerang Raya. Lihat rekaman artikel asli.


