TANGERANG | TR.CO.ID

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dilaporkan ke Badan Pengawas Komisi Yudisial RI oleh HAS & Partners Law Firm.

Pelaporan tersebut diduga karena Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara yang mengeluarkan Putusan dengan Register Perkara Nomor : 51/Pdt.G/2021/PNTng tanggal 14 Juni 2021 bulan kemarin diduga melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim.

Advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum Law Firm HAS &

Partners, A. Suhardi, SH. MH mengatakan pihaknya mempunyai dasar hukum atas pelaporan tersebut dan laporan itu sudah dilayangkan ke Ketua Komisi Yudisial.

"Bahwa dalam Jawaban yang diajukan, para Tergugat tidak mengajukan eksepsi

sebagaimana yang dipertimbangkan oleh majelis hakim tersebut dan majelis hakim membuat pertimbangan hukum yang tidak tepat," ujar Suhardi, Rabu, (14/07/2021).

Menurut Suhardi, pihaknya juga menduga para Terlapor telah bersikap tidak arif dan tidak bijaksana dengan atau

tanpa melihat dan memperhatikan dalil-dalil yang diajukan oleh para Pelapor baik

dalam Gugatan, Replik, Pembuktian, Saksi dan Kesimpulan yang diajukan para

Pelapor dalam Persidangan perkara A Quo.

"Terlapor tidak bersikap profesional, sebagaimana ketentuan Kode Etik Hakim

dan salah satu penerapan bersikap profesional adalah Hakim wajib menghindari

terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, atau mengabaikan fakta dalam

persidangan dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan pihak

lainnya dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya,"paparnya.

Berdasarkan pada pertimbangan tersebut kuat dugaan telah terjadi pelanggaran kode etik hakim yang kuat dugaan telah terjadi

Konspirasi atau kongkalikong antara para Terlapor dengan Pihak-Pihak

yang berkeinginan untuk memenangkan Perkara dalam perkara A Quo.

"Nanti kita lihat seperti apa, yang pasti kita sudah memohon dengan Hormat kepada Ketua dan Anggota Komisi Yudisial

untuk melakukan Pemeriksaan kepada para Terlapor demi terciptanya hukum yang berkeadilan dan berkemanfaatan," ungkapnya.

Sementara itu Kuasa Hukum Pelapor, Hambali, SH. MH menyatakan dirinya melihat putusan dari hakim tersebut tidak masuk dalam logika hukum dan tidak masuk akal

"Dimana dalam amar putusan A quo , eksepsi Tergugat ditolak seluruhnya , tetapi gugatan di NO, seperti yg kita ketahui bersama bahwa putusan NO adalah terkait diterima salah satu dari eksepsi," pungkasnya.(cng)

Konteks liputan Tangerang Raya tahun 2021

Bagian ini ditambahkan dalam pemulihan arsip untuk memberikan konteks pembaca. Catatan berikut adalah liputan tersendiri dengan tanggal dan sumber masing-masing; peristiwa yang disebutkan tidak merupakan bagian dari kejadian utama di atas.

Polisi Tindak Lanjuti Kasus Wijanto Halim Diduga Jual Tanah Kepihak Lain (18-08-2021)

Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 18-08-2021. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.

TANGERANG | TR.CO.ID

Wijanto Halim (88 tahun) dilaporkan oleh Peter Wongsowidjojo SH kuasa hukum dari Suherman Mihardja. SH. MH ke Polres Metro Kota Tangerang sesuai dengan Laporan Nomor : TBL/B/47/I/2021/PMJ/Restro Tangerang Kota tanggal 17 Januari 2021 dan laporan tersebut sudah dalam proses penyidikan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tertanggal 22 Juni 2021.

Dikatakan, laporan tersebut perihal atas dugaan perbuatan melawan Hukum dengan menempatkan Keterangan Palsu ke dalam Akta Otentik dan atau Penggelapan Hak Atas barang yang sesuai dengan Pasal 266 KUHP dan atau 385 KUHP atas transaksi yang dilakukannya dengan PT PROFITA PURI LESTARI INDAH sesuai AKTA PELEPASAN HAK 23 (dua puluh tiga) bidang tanah seluas kurang lebih 60.000 M² (Enampuluh Ribu Meter Persegi) di Desa Jurumudi, Kecamatan Benda, Kota Tangerang.

Laporan tersebut dibuat karena adanya Transaksi Jual Beli antara WIJANTO HALIM dengan RAHARDJO dan TAHIR SANTOSO TJIOE dari PT PROFITA PURI LESTARI INDAH, transaksi tersebut dilakukan di kantor Notaris YAN ARMIN, SH pada tanggal 23 oktober 2013 yang di tuangkan dalam 23 (dua puluh tiga) Akta

Pelepasan Hak dengan nomor 16 s/d 38 tertanggal 3 oktober 2013 WIJANTO HALIM pada transaksi jualbeli tersebut menggunakan surat Kuasa, nomor 82 dan nomor 83 dari Johanes Gunadi yang dibuat dihadapan Notaris H.Muh Hendarmawan Sarjana Hukum, di Jakarta tertanggal 23 Januari 1981 atas 23 (dua puluh tiga) AJB a/n Johanes Gunadi padahal Wijanto Halim juga menggunakan surat Kuasa yang sama pada saat transaksi Jual beli dengan orang tua klien saya (Almh SURYA MIHARDJA/KOKO) pada tahun 1988 sebagai pembeli pertama tanah- tanah a/n Johanes Gunadi di desa Jurumudi, Kecamatan Benda dahulu kecamatan Batuceper sejak 1988.

Sumber arsip liputan terkait.

Catatan redaksi: berita ini dipulihkan dari rekaman arsip Tangerang Raya. Lihat rekaman artikel asli.