TANGERANG | TR.CO.ID

Aparat penegak hukum diminta untuk mengusut kasus dugaan pengelapan pajak puluhan miliar, yang dilakukan oleh HBK (inisial) bos pemilik Group Permata Energy Resources. Demikian diungkapkan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul, kepada wartawan, Jumat (20/8/2021).

Lebih jauh Adib menyatakan, HKB, merupakan terpidana kasus dugaan penipuan yang telah divonis pidana kurungan penjara selama 4 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada 9 Juli 2021 lalu. Dimana kasus hukum yang menimpa HKB ini merupakan kasus penipuan kepada Old Peak Finance Limited (OPFL) kurang lebih sebesar Rp500 Milyar.

"Berdasarkan informasi yang kita terima, diketahui dugaan penipuan itu dilakukan pada September 2011 sampai Februari 2012 lalu. Perbuatan terdakwa berawal pada 2011, ketika OPFL diminta untuk memberikan pinjaman dengan menggunakan proposal bank swasta,"ujar Adib

Ia menjelaskan, HKB, menjanjikan uang korban akan dikembalikan segera setelah pinjaman bank swasta itu cair. Namun, ketika pinjaman bank sudah cair, ternyata Herry belum mengembalikan kepada korban.Hal ini diketahui belakangan oleh Direktur OPFL, Putra Masagung, serta saksi Angela Basiroen dan Lenny Thamrin.

Selain kasus dugaan penipuan, HKB, juga disinyalir melakukan tindak pidana perpajakan dengan tidak menyetorkan pajak dari usaha yang dijalaninya, nilai pajak yang “dikemplang” berkisar diangka puluhan milyar rupiah.

"Untuk itu kami minta juga aparat penegak hukum untuk mengejar aset HKB, dan apabila ada dugaan pidana nya, bisa dijerat TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang ) karena adanya dugaan kerugian negara,"ungkap Nya.

Adib menambahkan, dari berbagai kasus yang melibatkan HKB, yang telah diputus pengadilan maupun MA tersebut, dimungkinkan akan ada kasus-kasus perdata maupun pidana lainnya yang melibatkan dirinya atas tuntutan berbagai pihak yang merasa dirugikan, diantara perkara kredit macet yang mengarah pada dugaan pembobolan bank, disalah satu bank besar di Indonesia.

"Berdasarkan investigasi, diketahui

HKB yang juga menjadi pemilik PT.PER diduga mengemplang pajak sebesar Rp 83.065.591.515 hingga 2017.Berdasarkan surat Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan KPP Pratama, Setiabudi Satu, tanggal 4 Mei 2018, bernomor: S-10550/WPJ.04/KP.01/2018, perihal Permintaan Pencegahan Bepergian Ke Luar Negeri Kepada Menteri Keuangan.

Surat tersebut ditandatangani, Kepala Kantor KPP Pratama, Setiabudi, Endang Sri Martuti,"jelas Adib menutup keterangan Pers Nya

Namun disayangkan, pihak direksi dan Humas PT.PER.belum dapat dihubungi untuk diminta keterangan. (Man/Hel)

Konteks liputan Tangerang Raya tahun 2021

Bagian ini ditambahkan dalam pemulihan arsip untuk memberikan konteks pembaca. Catatan berikut adalah liputan tersendiri dengan tanggal dan sumber masing-masing; peristiwa yang disebutkan tidak merupakan bagian dari kejadian utama di atas.

Polisi Tindak Lanjuti Kasus Wijanto Halim Diduga Jual Tanah Kepihak Lain (18-08-2021)

Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 18-08-2021. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.

TANGERANG | TR.CO.ID

Wijanto Halim (88 tahun) dilaporkan oleh Peter Wongsowidjojo SH kuasa hukum dari Suherman Mihardja. SH. MH ke Polres Metro Kota Tangerang sesuai dengan Laporan Nomor : TBL/B/47/I/2021/PMJ/Restro Tangerang Kota tanggal 17 Januari 2021 dan laporan tersebut sudah dalam proses penyidikan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tertanggal 22 Juni 2021.

Dikatakan, laporan tersebut perihal atas dugaan perbuatan melawan Hukum dengan menempatkan Keterangan Palsu ke dalam Akta Otentik dan atau Penggelapan Hak Atas barang yang sesuai dengan Pasal 266 KUHP dan atau 385 KUHP atas transaksi yang dilakukannya dengan PT PROFITA PURI LESTARI INDAH sesuai AKTA PELEPASAN HAK 23 (dua puluh tiga) bidang tanah seluas kurang lebih 60.000 M² (Enampuluh Ribu Meter Persegi) di Desa Jurumudi, Kecamatan Benda, Kota Tangerang.

Laporan tersebut dibuat karena adanya Transaksi Jual Beli antara WIJANTO HALIM dengan RAHARDJO dan TAHIR SANTOSO TJIOE dari PT PROFITA PURI LESTARI INDAH, transaksi tersebut dilakukan di kantor Notaris YAN ARMIN, SH pada tanggal 23 oktober 2013 yang di tuangkan dalam 23 (dua puluh tiga) Akta

Sumber arsip liputan terkait.

Catatan redaksi: berita ini dipulihkan dari rekaman arsip Tangerang Raya. Lihat rekaman artikel asli.