Presidium FAM Angkat Bicara, Pembangunan Irigasi Bojongkakak Diduga Bermasalah

Rabu, 19 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PANDEGLANG | TR.CO.ID

Pembangunan proyek irigasi yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) kabupaten Pandeglang, khususnya yang berlokasi di kecamatan Cikedal, dengan nilai kontrak mencapai Rp1,625.876.476 oleh CV. ULIL ALMI, diduga mengalami sejumlah kejanggalan selama proses pelaksanaan.

Kinerja konsultan pengawas dan Bidang Sumberdaya Air (PELTEK) dari dinas tersebut menjadi sorotan terkait kurangnya intensitas pengawasan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Proyek ini menarik perhatian dari mahasiswa serta lembaga masyarakat sipil seperti BARAKUDA dan Presidium FAM Pandeglang, yang melakukan aksi unjuk rasa sebagai bentuk protes terhadap dugaan penyimpangan yang terjadi.

Dilaporkan bahwa pengawasan fisik di lapangan dinilai kurang intensif, terutama dalam menanggapi keluhan terkait perbedaan gambar dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang diajukan oleh pihak pelaksana.

Baca Juga:  Polda Banten Cek Gudang Logistik Pemilu 2024

Ucu Fahmi Has, seorang yang menyampaikan kekecewaannya terhadap pembangunan ini, mengatakan bahwa proyek yang menelan anggaran puluhan miliar rupiah dari uang pajak rakyat seharusnya mendapat pengawasan yang lebih intensif dan terstruktur baik dari konsultan pengawas maupun dari DPUPR Pandeglang sendiri.

Dalam tanggapannya, Asep Rahmat selaku Kepala DPUPR Pandeglang menegaskan pentingnya melakukan peninjauan langsung di lapangan, bukan hanya mengandalkan koordinasi di meja rapat. Dia menambahkan bahwa kepala dinas harus memahami detail dari setiap sub kegiatan pembangunan, dan menyelesaikan masalah yang timbul dengan ketegasan.

Baca Juga:  Pamela Bowie Umumkan Kehamilan: "Sedang Hamil Anak Pertama"

“Meskipun saya banyak kesibukan, saya akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan bahwa setiap sub kegiatan pembangunan ini berjalan dengan baik. Saya akan memastikan bahwa bidang SDA dan konsultan pengawas menjalankan tugasnya secara intensif, seperti yang diharapkan oleh Ucu,” ujar Asep Rahmat.

Masalah ini menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek infrastruktur yang menggunakan anggaran publik. Masyarakat berharap agar pihak terkait dapat menindaklanjuti dugaan ini dengan serius untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas dari infrastruktur yang dibangun. (ian/ris/TR)

Berita Terkait

Tak Lolos SD Negeri, Anak di Kota Tangerang Tetap Bisa Sekolah Gratis di Puluhan SD dan MI Swasta
Pemkot Tangerang Percepat Penanganan Keluhan Warga Lewat Evaluasi Kewilayahan
BPBD Kota Tangerang Ingatkan Warga Waspadai Perubahan Cuaca, Hujan Ringan Masih Berpotensi Terjadi
Sky Bridge Batuceper-Poris Plawad Ditargetkan Mulai Dibangun 2027
Pemkot Tangerang Tuntaskan Perbaikan Akses Jalan RSUD Kota Tangerang
Maryono Minta ASN Kota Tangerang Gaspol Tingkatkan Kinerja di Semester II 2026
Pemkot Tangerang Matangkan Penataan Jalan Kiasnawi, Fokus Atasi Macet dan Dongkrak Wisata
Sachrudin Pastikan Pemkot Tangerang Kawal Sensus Ekonomi 2026 Hingga Tingkat RT/RW
Berita ini 76 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 15 Juni 2026 - 16:20 WIB

Tak Lolos SD Negeri, Anak di Kota Tangerang Tetap Bisa Sekolah Gratis di Puluhan SD dan MI Swasta

Senin, 15 Juni 2026 - 16:16 WIB

Pemkot Tangerang Percepat Penanganan Keluhan Warga Lewat Evaluasi Kewilayahan

Senin, 15 Juni 2026 - 14:18 WIB

BPBD Kota Tangerang Ingatkan Warga Waspadai Perubahan Cuaca, Hujan Ringan Masih Berpotensi Terjadi

Senin, 15 Juni 2026 - 14:15 WIB

Sky Bridge Batuceper-Poris Plawad Ditargetkan Mulai Dibangun 2027

Senin, 15 Juni 2026 - 14:12 WIB

Pemkot Tangerang Tuntaskan Perbaikan Akses Jalan RSUD Kota Tangerang

Berita Terbaru

Pemerintahan

Sky Bridge Batuceper-Poris Plawad Ditargetkan Mulai Dibangun 2027

Senin, 15 Jun 2026 - 14:15 WIB