JAKARTA | TR.CO.ID
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebutkan pihaknya akan menelusuri terkait banyaknya ijazah anak sekolah yang ditahan oleh pihak sekolah (khususnya sekolah swasta).
Heru memastikan Pemprov DKI Jakarta akan membantu terhadap pelajar yang ijazahnya ditahan pihak sekolah apalagi bila keluarganya berasal dari ekonomi tidak mampu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya mau ngecek kenapa bisa begitu, kan ada KJP (Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), kan ada beasiswa Jakarta, kita cek,” ujar Heru Budi Hartono di Gedung Inspektorat Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Jumat (29/9/2023).
Apabila persoalan ijazah yang ditahan karena persoalan administrasi dan dari keluarga pelajar tersebut memang sedang mengalami kesulitan ekonomi, Heru memastikan Pemprov DKI Jakarta akan membantu.
“Kalau mereka memang tidak mampu kita bantu, kan ada anggaran juga di Dinas Pendidikan,” ungkapnya.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, dalam Rapat Paripurna dalam rangka mengesahkan APBD Perubahan 2023 di DRPD DKI Jakarta pada 27 September 2023 lalu sejumlah anggota DPRD melakukan interupsi.
Salah satu interupsi yang disampaikan oleh Sekretaris Komisi E DPRD DKI Johnny Simanjuntak yang menyoroti soal masih banyaknya ijazah anak sekolah yang masih ditahan pihak sekolah akibat tak mampu membayar.
“Fenomena begitu banyaknya ijazah anak yang sudah lulus sekolah tapi masih ditahan, yang berakibat mereka tidak bisa bersaing di pasar kerja,” ujar Johnny Simanjuntak, Rabu (27/9/2023).
Ia mendorong Pemprov DKI Jakarta melakukan gerak masif agar ijazah yang masih ditahan dapat secepatnya diambil alih oleh Pemprov DKI Jakarta dengan memberi subsidi keada sekolah swasta.
“Oleh karena itu, kepada pak Pj agar bisa melakukan gerak cepat, out of the box agar ijazah ini secepatnya bisa diambil oleh Pemprov DKI Jakarta dengan konsekuensi. Pemrov harus memberikan subsidi kepada sekolah swasta itu,” tambah Johnny.
Ia mengungkapkan banyak anak yang kurang mampu, justru masuk ke sekolah swasta berbayar sedangkan anak dari keluarga mampu justru gratis karena masuk di sekolah negeri.
“Sebagai perbandingan hampir 70 persen anak kelas menengah, orang mampu bisa masuk ke sekolah negeri. Mereka gratis, dan orang miskin, penjual nasi uduk, supir ojol, supir angkot mereka masuk ke sekolah swasta dan harus bayar pula. Ijazah mereka tertahan karena tidak mampu membayar,” ungkapnya.(hab)
