SERANG | TR.CO.ID
Ratusan guru dari berbagai wilayah di Provinsi Banten bersama mahasiswa dan elemen masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Pembela Pendidikan Banten (SP2B) menggelar aksi unjuk rasa di depan Pendopo Gubernur Banten, Kamis (3/7/2025). Aksi damai tersebut dikawal oleh Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW-LMND) Banten sebagai bentuk solidaritas terhadap berbagai persoalan dunia pendidikan di daerah.
Dalam aksi itu, massa menyuarakan empat tuntutan utama yang mencerminkan kondisi para pendidik saat ini. Di antaranya adalah Tunjangan Tugas Tambahan (Tuta) yang belum dibayarkan sejak awal tahun, ketidaktransparanan dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), ketidakjelasan nasib Calon Pengawas (Cawas), dan persoalan Tunjangan Kinerja (Tukin).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua EW-LMND Banten, Muhammad Abdullah, menegaskan bahwa keterlibatan organisasinya merupakan bentuk kepedulian terhadap pendidikan yang saat ini menghadapi tantangan berat. Ia juga memperingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba mengintimidasi para guru yang menyuarakan haknya.
“Jangan sampai para guru yang memperjuangkan hak-haknya mendapatkan intimidasi. Jika itu terjadi, kami tidak akan tinggal diam,” tegas Abdullah.
Menurutnya, jika masalah ini terus dibiarkan, akan berdampak langsung pada semangat para guru dalam mengajar dan pada akhirnya memengaruhi masa depan siswa.
“Bagaimana siswa bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas kalau gurunya kehilangan semangat karena hak-haknya tidak terpenuhi,” ujarnya.
Koordinator aksi, Tajeri, menyoroti keterlambatan pembayaran Tunjangan Tugas Tambahan (Tuta) yang sudah berlangsung selama enam bulan terakhir. Padahal sejak kewenangan SMA/SMK dan SLB dialihkan ke provinsi pada 2017, Tuta rutin diberikan kepada guru dengan tugas tambahan. Namun, sejak terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD, pembayaran Tuta terhenti tanpa kejelasan.
“Sudah enam bulan Tuta kami belum dibayarkan. Kami minta pemerintah segera mencairkan hak kami,” tegas Tajeri.
Selain itu, ia juga mempersoalkan kurangnya transparansi dalam SPMB yang dinilai tertutup. Tak ada kejelasan mengenai daftar peringkat peserta, nilai ambang batas tiap jalur, hingga dokumen verifikasi zonasi.
Permasalahan lain yang menjadi sorotan adalah ketidakpastian nasib Calon Pengawas (Cawas) yang telah lolos seleksi, namun tak kunjung dilantik akibat transisi kebijakan jabatan fungsional pengawas sekolah.
“Perlu ada solusi transisi yang jelas, termasuk jalur karier yang fleksibel dan program pengembangan profesionalisme,” ujar Tajeri.
Terkait Tunjangan Kinerja (Tukin), para guru mendesak adanya perbaikan yang adil dalam sistem perhitungan dan pembayarannya, sesuai dengan golongan masing-masing.
“Keadilan dalam perbaikan Tukin sangat penting. Baik itu kenaikan besaran, metode perhitungan, maupun aturan pembayaran agar sesuai dengan kondisi nyata para guru,” pungkasnya.
Aksi berjalan damai dan menjadi peringatan serius bagi Pemerintah Provinsi Banten untuk segera mengambil langkah nyata dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang membelit sektor pendidikan. (Ian)
