JAKARTA | TR.CO.ID
Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, menghadiri acara silaturahmi dan buka puasa bersama yang digelar Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, di Senayan Park, Jakarta, Kemarin.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Forum Kebangsaan yang dihadiri sejumlah tokoh nasional, termasuk para mantan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini adalah forum kebangsaan yang di dalamnya terdapat para mantan pimpinan DPR. Ada yang kini berada di eksekutif, ada pula yang masih di legislatif,” kata Dimyati.
Menurutnya, forum tersebut menjadi ruang diskusi penting bagi para tokoh lintas generasi untuk bertukar pandangan mengenai berbagai persoalan kebangsaan.
“Forum ini penting karena setiap periode pemerintahan memiliki tantangan yang berbeda,” ujarnya.
Dimyati menjelaskan, pertemuan tersebut juga menjadi wadah untuk menghimpun berbagai masukan yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan strategis bagi bangsa.
Ia menambahkan, forum tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dalam upaya memperkuat pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Forum ini menjadi ruang diskusi sekaligus menyampaikan masukan kepada pemerintah agar Indonesia semakin maju,” kata Dimyati.
Forum Kebangsaan tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh yang pernah menjabat sebagai pimpinan DPR dan MPR sejak era reformasi. Sebagian di antaranya kini menduduki posisi strategis di pemerintahan, seperti wakil menteri, gubernur, maupun wakil gubernur.
Sebagai informasi, Forum Kebangsaan Pimpinan MPR–DPR periode 1999–2024 dibentuk sebagai wadah silaturahmi strategis bagi para tokoh yang pernah memimpin kedua lembaga tersebut. Forum ini bertujuan menghimpun pengalaman, perspektif, serta pemikiran para tokoh bangsa dalam merespons berbagai tantangan nasional.
Sejak era reformasi 1999, DPR dan MPR memainkan peran penting dalam transformasi demokrasi Indonesia, termasuk dalam proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945, penguatan sistem presidensial, serta berbagai reformasi kelembagaan negara. (dam/hmi)
