TANGERANG | TR.CO.ID

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel melalui kegiatan Asistensi dan Pembinaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2026. Kegiatan yang menghadirkan pendamping dari Kementerian PANRB RI ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di seluruh perangkat daerah.
Sekretaris Daerah Kota Tangerang, Herman Suwarman, menegaskan bahwa keberhasilan implementasi SAKIP merupakan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah, bukan hanya Bappeda maupun Inspektorat. Hal tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan Asistensi dan Pembinaan SAKIP Tahun 2026 di Ruang Rapat Bappeda Kota Tangerang, Kamis (16/7/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Herman, nilai evaluasi SAKIP mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan secara menyeluruh sehingga setiap organisasi perangkat daerah harus memiliki komitmen yang sama dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja.
“Hasil evaluasi SAKIP bukan hanya menjadi tanggung jawab Bappeda ataupun Inspektorat. Nilai tersebut merupakan cerminan kualitas tata kelola dan akuntabilitas kinerja seluruh perangkat daerah. Karena itu, peningkatan kualitas implementasi SAKIP harus menjadi komitmen bersama,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar seluruh perangkat daerah menjadikan implementasi SAKIP sebagai bagian dari budaya kerja, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan program hingga pelaporan kinerja yang berorientasi pada hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Saya berharap seluruh perangkat daerah memiliki komitmen yang sama untuk terus meningkatkan kualitas kinerja dan administrasi yang akuntabel. Dengan begitu, setiap program yang dijalankan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tambah Herman.
Sementara itu, Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB RI, Nurhasni, menilai Kota Tangerang telah memiliki fondasi tata kelola pemerintahan yang baik. Menurutnya, dengan kolaborasi seluruh perangkat daerah, peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja sangat memungkinkan untuk dicapai.
“Kota Tangerang memiliki potensi yang besar. Tinggal bagaimana seluruh perangkat daerah bergerak bersama untuk mewujudkan potensi tersebut menjadi capaian akuntabilitas yang lebih baik,” katanya.
Sebagai tindak lanjut kegiatan tersebut, dilakukan desk pembinaan dan pendampingan intensif terhadap delapan perangkat daerah yang menjadi sampel resmi Evaluasi SAKIP Tahun 2026, yakni Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, DPMPTSP, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, serta Dinas Ketenagakerjaan.
Melalui asistensi ini, Pemkot Tangerang berharap kualitas implementasi SAKIP terus meningkat sehingga mampu memperkuat budaya kerja berbasis kinerja, meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin efektif, berkualitas, dan berdampak bagi masyarakat.(Will)









