Ada Pilkada Serentak, Seleksi CASN Ditunda

Jumat, 3 Mei 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA | TR.CO.ID

Ketua Ombudsman Mokhammad Najih meminta pemerintah dan DPR menunda seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun ini sampai Pilkada selesai.


Usulan itu disampaikan dalam rakor Pengawasan Bidang Kepegawaian mengenai Penanganan Laporan Masyarakat, Seleksi CASN dan Netralisasi ASN dalam Pilkada yang diselenggarakan pada Kamis (2/5).
Usulan ini ia ajukan kepada Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Ginsang sebagai bagian untuk mencegah dijadikannya seleksi CASN sebagai komoditas politik. “Pak Junimart Ginsang, kalau boleh saya mengusulkan untuk seleksi CASN tahun ini ditunda sampai selesainya pilkada biar tidak dijadikan komoditas politik,” Usulnya.


Ia berharap usulan ini segera didiskusikan lebih lanjut oleh DPR dengan BKN. “Ke teman-teman di BKN mudah-mudahan usulan ini bisa didiskusikan ke depan supaya seleksi ini tidak dijadikan komoditas oleh para aktor politik. Misal menjanjikan ‘nanti yang dukung saya akan saya jadikan ASN’ misalnya,” ungkapnya.


Najih mengatakan usul penundaan seleksi CASN ini diajukan juga belajar dari Pilpres kemarin. Ia mengatakan isu netralitas dan keterlibatan aparatur daerah dan pusat menjadi sorotan MK dalam sidang sengketa Pilpres 2024.


“Meskipun dari putusannya tidak mengaitkan proses keterlibatan aparatur ataupun ASN sebagai bagian dari hal yang mengurangi nilai demokrasi, tetapi diakui dalam putusan itu bahwa ke depan netralitas aparatur negara dan ASN harus terus diperbaiki. Menjadi catatan badan pengawas pemilu untuk terus meningkatkan kualitas pengawasannya. Hal ini menjadi sangat penting terutama menjelang pemilihan kepala daerah,” ucapnya.

Baca Juga:  LPM Kecamatan Jatiuwung Dikukuhkan


Sebelumnya pemerintah akan membuka lowongan CASN dengan kebutuhan 2,3 juta untuk tahun anggaran 2024.


Dari jumlah tersebut, lowongan CPNS ini terbagi untuk Pekerja Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 1,6 juta dan lulusan baru atau fresh graduate sebanyak 690 ribu.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan penyediaan lowongan untuk fresh graduate sesuai dengan perintah Jokowi. (jr)

Berita Terkait

Jelang TKA 2026, SDN Daan Mogot 3 Siapkan Infrastruktur Latih Siswa Hadapi Ujian Berbasis Komputer
Disdik Kota Tangerang Pastikan SPMB 2026 Siap, Seleksi Prestasi Kini Pakai TKA
Ratusan Pelaku UMKM Ikuti Pelatihan Pemanfaatan AI
PDAM TB Targetkan 10 Ribu Pelanggan Baru di Zona 2
Generasi Muda Harus Jadi Pemersatu di Era Digital
Diskominfo Genjot Transparansi dan Pelayanan Informasi
AHY Dorong Penataan Pesisir Terintegrasi
Pengusutan Dugaan Korupsi, Kejati Banten Geledah PT ABM
Berita ini 39 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 17 April 2026 - 23:02 WIB

Jelang TKA 2026, SDN Daan Mogot 3 Siapkan Infrastruktur Latih Siswa Hadapi Ujian Berbasis Komputer

Jumat, 17 April 2026 - 22:57 WIB

Disdik Kota Tangerang Pastikan SPMB 2026 Siap, Seleksi Prestasi Kini Pakai TKA

Jumat, 17 April 2026 - 15:29 WIB

Ratusan Pelaku UMKM Ikuti Pelatihan Pemanfaatan AI

Jumat, 17 April 2026 - 15:26 WIB

PDAM TB Targetkan 10 Ribu Pelanggan Baru di Zona 2

Jumat, 17 April 2026 - 15:23 WIB

Generasi Muda Harus Jadi Pemersatu di Era Digital

Berita Terbaru

Bisnis

Ratusan Pelaku UMKM Ikuti Pelatihan Pemanfaatan AI

Jumat, 17 Apr 2026 - 15:29 WIB

Daerah

PDAM TB Targetkan 10 Ribu Pelanggan Baru di Zona 2

Jumat, 17 Apr 2026 - 15:26 WIB

Daerah

Generasi Muda Harus Jadi Pemersatu di Era Digital

Jumat, 17 Apr 2026 - 15:23 WIB