TANGERANG | TR.CO.ID
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tangerang, Jatmiko, diduga lebih sibuk mengurus dan memetakan “titipan” ketimbang memastikan proses seleksi berjalan murni dan transparan.
Dugaan itu mencuat setelah muncul kasus di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangerang. Salah satu tenaga honorer yang sebelumnya dinyatakan tidak lulus pada tahap pertama, diduga mendadak dinyatakan lulus di tahap kedua tanpa pernah mengikuti tes lanjutan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini jelas aneh. Bagaimana mungkin orang yang sudah dinyatakan gagal tiba-tiba lulus tanpa tes? Ini patut diduga ada intervensi,” tegas San Rodi, Ketua Umum Pegawai Non ASN Kota Tangerang Rabu, (13/8/2025)
San Rodi juga menyoroti alasan yang diduga disampaikan Kepala BKPSDM Jatmiko, yang menyebut perubahan hasil seleksi sebagai bentuk “optimalisasi”.
“Alasan itu candaan yang tidak lucu. Istilah optimalisasi di sini malah mengaburkan persoalan yang sebenarnya: ada proses yang diduga tidak transparan dan tidak sesuai prosedur,” ujarnya.
Diketahui, titipan-titipan tersebut disinyalir tidaklah gratis. Diduga ada aliran “cuan, cuan, cuan” yang menyertai prosesnya sebuah indikasi praktik transaksional yang bisa merusak integritas seleksi pegawai.
San Rodi mengingatkan, jika dugaan praktik seperti ini dibiarkan, akan tercipta preseden berbahaya di lingkungan birokrasi Kota Tangerang.
“Kalau orang bisa lulus tanpa tes hanya karena ‘titipan’, maka pesan yang sampai ke masyarakat adalah: jalur resmi tidak ada gunanya, cukup punya koneksi,” tambahnya.
Menurutnya, pembiaran terhadap dugaan manipulasi hasil seleksi akan mematikan semangat meritokrasi. Tenaga honorer dan calon pegawai yang berprestasi akan kehilangan motivasi, sementara mereka yang memiliki kedekatan dengan pejabat justru diuntungkan.
“Dampaknya bukan hanya pada moral aparatur, tapi juga pada kualitas pelayanan publik. Kalau yang direkrut bukan yang terbaik, masyarakat yang akan menanggung akibatnya,” tutupnya.
San Rodi pun mendorong aparat pengawas internal maupun penegak hukum untuk turun tangan mengatasi dugaan tersebut agar dugaan praktik yang merusak integritas seleksi ini tidak menjadi budaya yang mengakar.
“Harus turun jangan cuma jadi penonton saja APH,” ungkap San Rodi.
Hingga berita ini diturunkan, kepala BKSDM Kota Tangerang Jatmiko belum memberikan tanggapan meski telah dihubungi melalui pesan WhatsApp. (cenks)
