TANGERANG | TR.CO.ID
Minimnya informasi terkait langkah Kepala BKPSDM Kota Tangerang, Jatmiko, dalam menindaklanjuti pengusulan 1.791 tenaga honorer menjadi PPPK, memicu kritik tajam.
Hilman Santosa, Koordinator Poros Tangerang Solid, menilai kebobrokan birokrasi di BKPSDM menjadi akar masalah yang membuat proses ini terus mandek.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Hilman, kegagalan BKPSDM bukan persoalan teknis administratif, melainkan cerminan buruknya perencanaan dan manajemen internal yang selama ini berlangsung.
“BKPSDM Kota Tangerang sudah beberapa kali menunjukkan ketidakmampuan dalam mengelola proses rekrutmen PPPK. Peluang yang diberikan pemerintah pusat untuk mengangkat tenaga honorer menjadi PPPK sangat jelas, tapi BKPSDM gagal memanfaatkannya dengan baik,” ujarnya.
Hilman juga menyayangkan sikap menunda-nunda yang dilakukan oleh Kepala BKPSDM.
“Ketika tenggat waktu pengusulan tinggal hitungan hari, yang terjadi justru minim komunikasi dan tidak adanya transparansi dari pihak BKPSDM. Hal ini berpengaruh langsung pada masa depan ribuan pegawai yang menggantung,” tegasnya.
Ia mengingatkan agar Walikota Tangerang segera turun tangan mengevaluasi kinerja BKPSDM agar tidak menimbulkan kerugian lebih besar bagi tenaga honorer dan masyarakat luas.
Hilman juga memperingatkan bahwa jika tidak ada pergerakan signifikan dari BKPSDM, pihaknya bersama ribuan tenaga honorer siap menggelar aksi massa sebagai bentuk desakan kepada pemerintah daerah.
“Jika Kepala BKPSDM tetap diam dan tidak serius menindaklanjuti surat edaran Menpan RB, kami tidak segan mengerahkan massa untuk menyuarakan tuntutan kami sampai didengar,” tegas Hilman.
San Rodi, yang akrab disapa Bang Kucay Doang dan menjabat sebagai Ketua Pegawai Non-ASN Kota Tangerang, menegaskan bahwa hingga kini belum ada kejelasan dari BKPSDM terkait pengusulan PPPK Paruh Waktu.
“Sampai sekarang saya belum tahu apakah Kepala BKPSDM sudah mengusulkan nama-nama pegawai non-ASN yang terdaftar di pangkalan data BKN ke Menpan RB atau belum. Padahal, batas waktu pengusulan tinggal hitungan hari, tepatnya sampai 20 Agustus 2025,” ujarnya.
Bang Kucay mengingatkan, Sebelumnya pihaknya dan ribuan honorer dan masyarakat pernah turun ke jalan untuk memperjuangkan hal tersebut.
“Apa iya kami harus melakukan demo lagi karena tidak ada tindakan nyata? Saya akan terus mengawal proses ini agar 1.791 pegawai non-ASN segera mendapat status PPPK,” ucap Kucay.
Sayangnya hingga berita ini dilansir kepala BKSDM Kota Tangerang Jatmiko belum memberikan klarifikasinya saat dihubungi via aplikasi pesan singkatnya. (cenks)
