TANGERANG | TR.CO.ID
Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar menyampaikan penjelasan terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2021 pada acara rapat paripurna DPRD di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tangerang, Senin (6/6/22).
Dalam penjelasannya Bupati Tangerang menyampaikan pihaknya menyadari dalam penyajian Laporan Keuangan 2021 masih diperlukan penyempurnaan dan perbaikan.
"Permasalahan tersebut telah menjadi perhatian utama kami untuk dilakukan pembenahan dan perbaikan secara sungguh-sungguh agar permasalahan tersebut tidak terulang kembali di masa yang akan datang," ungkap Bupati Zaki.
Bupati beserta jajaran Eksekutif Pemerintah Kabupaten Tangerang berharap DPRD Kab. Tangerang dapat memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah ini, sehingga dapat ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dalam waktu yang tidak terlalu lama.
"Saya juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran Eksekutif Pemerintah Kabupaten Tangerang atas kinerja dan kerjasamanya dalam penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel sehingga kembali berhasil memperoleh opini WTP 14 kali berturut-turut dari BPK RI," terangnya.
Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Tangerang H. Kholid Ismail mengapresiasi atas prestasi dan raihan yang begitu sangat luar biasa yaitu Pemerintah Kabupaten Tangerang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI Provinsi Banten 14 kali secara berturut-turut.
"Hal tersebut menggambarkan bahwa pelaksanaan APBD tahun 2021 dinilai sangat baik oleh BPK RI Provinsi Banten meskipun ada beberapa catatan-catatan yang harus dilakukan perbaikan dan pembenahan," kata Kholid.
Kholid meminta kepada Bupati dan seluruh jajarannya untuk segera melakukan perbaikan dan pembenahan serta mengoptimalkannya di tahun 2022 ini. (fj/dam)
Konteks liputan Tangerang Raya tahun 2022
Bagian ini ditambahkan dalam pemulihan arsip untuk memberikan konteks pembaca. Catatan berikut adalah liputan tersendiri dengan tanggal dan sumber masing-masing; peristiwa yang disebutkan tidak merupakan bagian dari kejadian utama di atas.
Perda Protokoler DPRD Kota Tangerang Disahkan (28-06-2022)
Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 28-06-2022. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.
KOTA TANGERANG | TR.CO.ID
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Perda Kedudukan protokoler DPRD tersebut disetujui dan disahkan di Ruang Paripurna DPRD Kota Tangerang, ditandatangani oleh pimpinan DPRD dan Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah, Senin (27/6/22).
Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo menyampaikan rapat paripurna tersebut turut dihadiri sebanyak 38 orang anggota.
“Berarti jumlah anggota yang hadir berjumlah 38 orang,” ujar Gatot saat memimpin rapat.
Sementara itu, Ketua Pansus 1 DPRD Kota Tangerang, Junadi berharap Peraturan Daerah setelah ditetapkan tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, baik pimpinan DPRD maupun Anggota DPRD.
“Mudah-mudahan Perda ini dapat dilaksanakan sebaik-baiknya,” tukasnya. (fj/dam)
Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021 Disahkan (28-07-2022)
Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 28-07-2022. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.
TANGERANG | TR.CO.ID
Walikota Tangerang H. Arief R. Wismansyah menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang dengan agenda Pengambilan Keputusan Mengenai Penetapan Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021.
Arief menyampaikan realisasi pendapatan daerah dan belanja daerah yang tertuang dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2021 dilengkapi dengan Laporan Realisasi Anggaran, laporan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), neraca dan laporan arus kas.
"Serta catatan atas laporan keuangan yang dilengkapi dengan informasi penting lainnya," ungkapnya dalam rapat paripurna yang hadir bersama Wakil Wali Kota H. Sachrudin di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Rabu (27/7).
Berdasar pada laporan tersebut, lanjut Walikota, realisasi pendapatan daerah pada tahun 2021 sebesar Rp4,2 triliun atau 101,07%, sedangkan realisasi belanja daerah sebesar Rp4,12 triliun atau 86,76%.
"Atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 memperlihatkan kemampuan yang cukup baik dalam membiayai aktivitas operasional," pungkasnya.
"Dalam rangka peningkatan pelayanan Pemerintah Kota Tangerang kepada masyarakat," tambanya.
Dengan ditetapkan Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021 menjadi Peraturan Daerah (Perda), diharapkan akan memberikan efek positif bagi Pemkot Tangerang dalam memberikan pelayanan yang paripurna bagi masyarakat.
Catatan redaksi: berita ini dipulihkan dari rekaman arsip Tangerang Raya. Lihat rekaman artikel asli.


