Soal Usul Kampanye 120 Hari Pemilu 2024
JAKARTA | TR.CO.ID
Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menjelaskan pihaknya belum menentukan sikap terkait usulan dari pemerintah tentang masa kampanye 120 hari pada Pemilu 2024. Ia menjelaskan sejauh ini Komisi II DPR RI masih melakukan exercisement yang akan dibahas dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama pemerintah pasca masa reses mendatang.
“Namun, dari beberapa pandangan fraksi-fraksi yang berkembang di Komisi II DPR RI, kita inginkan adanya masa kampanye yang lebih singkat, efektif, dan efisien,” ujar Rifqinizamy dalam keterangan tertulis seperti dilansir situs resmi DPR RI, Senin (25/4/22).
Penentuan masa kampanye ini menjadi krusial sebab berkorelasi dengan tahapan pengadaan dan distribusi logistik, mulai dari surat suara, alat peraga kampanye, dan sebagainya. Selama ini, tambahnya, masa kampanye dibuat lama agar proses pencetakan dan pendistribusian logistik itu bisa dilakukan dengan baik.
“Karena itu, mempersingkat masa kampanye di satu pihak juga harus melakukan perubahan regulasi yang efektif dan efisien terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa logistik di mana Perpres-nya harus diubah. Di pihak lain harus memberikan kepercayaan kepada masing-masing provinsi untuk melakukan pencetakan dan distribusi agar proses masa kampanye bisa berkorelasi dengan itu,” sambung politisi PDI-Perjuangan ini.
Terakhir, Komisi II juga mendorong kehadiran kampanye digital yang sekarang ini banyak digandrungi oleh para politisi yang normanya belum terlembagakan dengan baik di UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Diketahui, Ketua KPU Hasyim Asy'ari beberapa waktu lalu mengatakan calon presiden pada Pemilu 2024 bisa berkampanye keempat hingga lima kabupaten/kota jika durasi masa kampanye ditetapkan 120 hari.
Durasi masa kampanye selama 120 hari ini merupakan rancangan KPU. "Kalau misal 120 hari, 514 kabupaten dibagi 120 hari berapa? Empat ya. Itu artinya pada hari yang sama setidaknya capres mengunjungi empat sampai lima kabupaten dengan durasi setiap hari keliling nonstop," kata Hasyim di Kantor KPU, Jakarta, Senin (18/4) lalau. (fj/mas/dam)
Konteks liputan Tangerang Raya tahun 2022
Bagian ini ditambahkan dalam pemulihan arsip untuk memberikan konteks pembaca. Catatan berikut adalah liputan tersendiri dengan tanggal dan sumber masing-masing; peristiwa yang disebutkan tidak merupakan bagian dari kejadian utama di atas.
Anggota F-PDIP Sebut Sangat Terbuka Peluang Duet Puan-Anies di Pilpres 2024 (31-03-2022)
Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 31-03-2022. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.
JAKARTA | TR.CO.ID
Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Rifqinizamy Karsayuda menilai ada peluang sangat terbuka untuk duet Puan Maharani-Anies Baswedan di Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.
"Konstelasi Pilpres 2024 masih sangat terbuka, termasuk peluang pasangan Puan Maharani-Anies Baswedan," ungkap Rifqi, seperti dilansir Antara, Rabu (30/3/22).
Anggota Komisi II DPR RI itu menilai, Puan merupakan sosok yang dibesarkan secara ideologis dan berpegang teguh pada Pancasila. Salah satu semangat Pancasila adalah gotong royong, sehingga Puan sangat terbuka bekerjasama dengan seluruh elemen.
"Puan Maharani sangat terbuka untuk berdiskusi, berdialog, bekerja sama, dan bergotong royong dengan seluruh elemen, termasuk Anies Baswedan," paparnya.
Dia menegaskan kinerja calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung PDI Perjuangan di Pilpres 2024 harus mengedepankan semangat Pancasila, NKRI, taat pada konstitusi, dan menghargai ke-bhinneka-an yang ada. (fj/ant/dam)
DPR Kebut Pembahasan RUU TPKS (05-04-2022)
Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 05-04-2022. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.
JAKARTA | TR.CO.ID
Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya mengungkapkan RUU TPKS telah ditargetkan untuk dapat dibahas pada Rapat Paripurna sebelum Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 berakhir. Setelah pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) oleh Panja, RUU TPKS akan dibahas kembali oleh Tim Perumus sebelum akhirnya dilakukan pembahasan pada Pembicaraan Tingkat I dan Tingkat II.
“Kalau sesuai jadwal, besok (5/4/2022) sudah pleno pengambilan keputusan di tingkat I Baleg, habis itu saya sudah bersurat ke Pimpinan (DPR) untuk dapat ke (Rapat) Paripurna. (Dari) Bamus terus dibawa ke Paripurna. Jadi ini kan masa sidang sampai 14 April (2022) ya, kita tentu berharap sudah diparipurnakan sebelum itu. Ya paling telah 14 april lah. Sesuai dengan jadwal yang sudah kita susun,” jelas Willy sebelum memimpin Rapat Panja RUU TPKS di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/4/22).
Catatan redaksi: berita ini dipulihkan dari rekaman arsip Tangerang Raya. Lihat rekaman artikel asli.


