TANGERANG | TR.CO.ID

Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPC HIPMI) Kabupaten Tangerang berharap pemerintah kabupaten (Pemkab) Tangerang segera mensosialisasikan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 kepada para pengusaha di daerah.

"Di daerah belum sama sekali disosialisasikan kepada para pengusaha, terkait tata cara serta kriteria usaha seperti apa yang bisa masuk ke Ecatalogue, oleh karena itu kami berharap Pemkab segera mensosialisasikan Inpres itu," ujar Lukmanul Hakim Ketua Umum BPC HIPMI Kabupaten Tangerang, kepada Harian Tangerang Raya, Kamis (14/2/22).

Ia menguraikan, Presiden RI Joko Widodo telah mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

"Arahan Presiden tersebut untuk memprioritaskan pelaku UMKM, memiliki arti besar. Terlebih, langkah itu langsung ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 itu," beber Adhent sapaan akrabnya.

Adhent mengaku mendukung lahirnya Inpres itu, dengan harapan yang disampaikan Ketua Umum HIPMI Mardani Maming kepada Presiden Joko Widodo, saat bertandang ke Istana Negara, Senin (11/4) lalu.

"Saat bertemu Presiden, Ketua Umum HIPMI Mardani Maming mengatakan, bahwa kebijakan yang mewajibkan kementerian/lembaga (K/L), pemerintah daerah, serta BUMN untuk membeli produk UMKM sebesar 40 persen dari anggaran, harus betul-betul diimplementasikan dengan baik di lapangan," kata dia.

Tentunya, sambung Adhent, sangat mensupport karena sejumlah pengurus HIPMI Kabupaten Tangerang yang merupakan pelaku UMKM.

"Ini akan sangat membantu kami untuk tumbuh. Kewajiban 40 persen itu sangat membantu sekali," paparnya.

Kendati demikian, kebijakan untuk membeli barang-barang buatan dalam negeri tersebut sangat membantu UMKM dan pengusaha Indonesia. Kendati Adhent berharap kebijakan tersebut dapat berjalan baik.

"Apalagi Presiden saat bertemu dengan Ketum HIPMI Mardani Maming menyatakan, akan mengawasi setiap hari, tentunya kami pengurus HIPMI didaerah akan menyambut baik hal itu," pungkas Adhent. (fj/dam)

Konteks liputan Tangerang Raya tahun 2022

Bagian ini ditambahkan dalam pemulihan arsip untuk memberikan konteks pembaca. Catatan berikut adalah liputan tersendiri dengan tanggal dan sumber masing-masing; peristiwa yang disebutkan tidak merupakan bagian dari kejadian utama di atas.

Hipmi Nilai Pemkab Minim Sosilisasi OSS RBA (10-01-2022)

Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 10-01-2022. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.

TANGERANG | TR.CO.ID

Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPC HIPMI) Kabupaten Tangerang menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) minim sosialisasi Online Single Submission Risk Base Approach (OSS-RBA). Pasalnya, para kalangan pengusaha di wilayah seribu industri tersebut banyak mengalami kesulitan dalam pengurusan izin berusaha berbasis resiko.

Ketua Umum BPC HIPMI Kabupaten Tangerang, Lukman Nurhakim mengatakan, setelah mendapatkan keluhan-keluhan para pengusaha lainnya, pihaknya menggelar sosialisasi Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). Hal tersebut karena minimnya sosialisasi dari Pemkab Tangerang.

"Karena ini minimnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah dari HIPMI berinisiatif menggelar sosialisasi OSS RBA. Apalagi kita punya keluhan-keluhan perizinan berusaha," kata pria yang akrab disapa Adhent, usai silahturahmi para pengurus dan anggota HIPMI Kabupaten Tangerang, dibilangan kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Sabtu (8/1/22).

"Minimnya sosialiasi dari pemerintah, kita adakan sosialisasi ini. Banyak sekali kebutuhan-kebutuhan pengusaha itu terkait proses perizinan," sambungnya.

Bahkan pasca diberlakukan OSS RBA tersebut, ia menyebutkan banyak kalangan para pengusaha mengalami kesulitan dalam proses perizinan. Selain itu, para pengusaha kerap menanyakan proses tersebut ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) namun kurang maksimal.

"Jadi pasca OSS RBA ini diberlakukan para pengusaha itu kesulitan. Mereka menanyakan ke pemerintah daerah melalui DPMPTSP mungkin sepertinya kurang maksimal. Makanya kami mengadakan setidaknya untuk menampung keluhan-keluhan pengusaha itu, gimana itu terkait OSS RBA ini," beber Adhent.

Sumber arsip liputan terkait.

Catatan redaksi: berita ini dipulihkan dari rekaman arsip Tangerang Raya. Lihat rekaman artikel asli.