Indeks berita Tangerang Raya tertanggal 23-03-2022 mencatat laporan berjudul “KPU Lakukan Simulasi Pemungutan Sura Pemilu 2024” dalam rubrik PILKADA, Politik. Naskah lengkap halaman artikel tersebut tidak dapat diakses kembali, sehingga informasi terperinci, kutipan dan rincian peristiwa yang belum terkonfirmasi tidak direka.
Konteks liputan Tangerang Raya tahun 2022
Bagian ini ditambahkan dalam pemulihan arsip untuk memberikan konteks pembaca. Catatan berikut adalah liputan tersendiri dengan tanggal dan sumber masing-masing; peristiwa yang disebutkan tidak merupakan bagian dari kejadian utama di atas.
Jokowi Lantik Anggota KPU-Bawaslu 12 April (11-04-2022)
Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 11-04-2022. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.
JAKARTA | TR.CO.ID
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melantik anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terpilih pada 12 April 2022 besok. Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka rapat persiapan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024, bersama jajarannya di Istana Kepresidenan Bogor.
"12 April nanti KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 kita lantik dan segera mempersiapkan pemilu dan pilkada serentak di 2024," kata Jokowi, sperti dilansir Antara, Minggu (10/4/22).
Presiden Jokowi pun meminta agar setelah dilantik, anggota KPU dan Bawaslu benar-benar mempersiapkan pemilu dan pilkada serentak.
"Oleh sebab itu kita perlu berbicara dengan KPU dan Bawaslu mengenai persiapan-persiapan ini agar persiapan pemilu dan pilkada ini belum pernah punya pengalaman serentak ini bisa kita persiapkan dengan matang," tambah Presiden.
Pemilihan presiden, wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan DPRD kabupaten/kota rencananya akan dilaksanakan pada 14 Februari 2022 sedangkan pilkada untuk memilih gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pada 27 November 2024.
"Agar segera dikejar payung hukum regulasi yang dibutuhkan untuk pemilu dan pilkada serentak 2024. Ini agar saya minta Pak Menkopolhukam komunikasi intens dengan DPR dan KPU sehingga perencanaan programnya bisa didetailkan lebih detail lagi," terang Presiden.
Tujuannya adalah agar regulasi yang disusun tidak multitafsir dan malah akan menimbulkan perselisihan di lapangan.
Komisi II DPR telah menetapkan tujuh nama anggota KPU dan lima nama anggota Bawaslu terpilih pada 17 Februari 2022 setelah melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap 14 calon.
Penetapan 12 nama dilakukan setelah Komisi II DPR melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap 14 calon komisioner KPU dan 10 calon anggota Bawaslu sejak 14 Februari 2022.
Selain menetapkan anggota KPU dan Bawaslu terpilih, Komisi II juga menetapkan calon lainnya yang tidak terpilih sebagai cadangan.
Rapat terbatas tersebut dihadiri oleh antara lain Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Selanjutnya Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan Kepala BIN Budi Gunawan. (fj/ant/dam)
Komisi II Belum Tentukan Sikap (26-04-2022)
Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 26-04-2022. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.
Soal Usul Kampanye 120 Hari Pemilu 2024
JAKARTA | TR.CO.ID
Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menjelaskan pihaknya belum menentukan sikap terkait usulan dari pemerintah tentang masa kampanye 120 hari pada Pemilu 2024. Ia menjelaskan sejauh ini Komisi II DPR RI masih melakukan exercisement yang akan dibahas dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama pemerintah pasca masa reses mendatang.
“Namun, dari beberapa pandangan fraksi-fraksi yang berkembang di Komisi II DPR RI, kita inginkan adanya masa kampanye yang lebih singkat, efektif, dan efisien,” ujar Rifqinizamy dalam keterangan tertulis seperti dilansir situs resmi DPR RI, Senin (25/4/22).
Penentuan masa kampanye ini menjadi krusial sebab berkorelasi dengan tahapan pengadaan dan distribusi logistik, mulai dari surat suara, alat peraga kampanye, dan sebagainya. Selama ini, tambahnya, masa kampanye dibuat lama agar proses pencetakan dan pendistribusian logistik itu bisa dilakukan dengan baik.
Catatan redaksi: naskah lengkap tidak tersedia. Judul, tanggal dan rubrik dipulihkan dari rekaman arsip Tangerang Raya. Rincian yang belum terverifikasi tidak ditambahkan.


