CILEGON | TR.CO.ID
Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data, dan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Fritz Edward Siregar mengatakan bahwa terdapat potensi kecurangan pemilu akibat maraknya jual beli data pribadi milik warga negara Indonesia.
“Sebagaimana yang kalian ketahui, sekarang kita agak heboh dengan data warga negara yang diperjualbelikan. Itu menjadi concern (perhatian) Bawaslu,” kata Fritz seperti dilansir Antara, Kamis (11/11/21).
Fritz memaparkan bahwa kecurangan yang dapat diakibatkan oleh penjualan data tersebut adalah potensi kecurangan pada saat pendaftaran partai politik untuk mengikuti pemilihan umum, serta pendaftaran calon independen untuk pemilihan kepala daerah.
“Kan pendaftaran partai politik ada seperseribu dari jumlah penduduk untuk memasukkan jumlah anggota partai politiknya, itu kan bisa saja data-data (warga negara yang diperjualbelikan) tersebut dipakai,” paparnya.
Oleh karena itu, Fritz mengatakan, bahwa harus ada proses verifikasi melalui sensus untuk memastikan kebenaran data yang digunakan oleh partai politik atau calon independen pada saat mendaftarkan diri sebagai peserta pemilihan.
“Harus ada proses verifikasi yang lebih detail oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu diberikan kesempatan untuk melihat hasil dari verifikasi tersebut,” imbuhnya.
Menggunakan data warga negara yang diperjualbelikan oleh pihak peretas atau pihak ketiga merupakan salah satu tindakan ilegal. Menggunakan data tersebut, ia melanjutkan, dapat mengakibatkan pihak-pihak yang terlibat terkena sanksi akibat pelanggaran hukum pidana.
“Mereka akan dikenakan pelanggaran hukum pidana, baik karena melanggar Undang-Undang Pemilu maupun pelanggaran Undang-Undang Pidana, misalnya memalsukan tanda tangan. Kami sebagai Bawaslu memperingatkan pihak-pihak agar tidak menggunakan data tersebut dalam proses Pemilu maupun Pilkada 2024,” ucap dia.
Saat ini, Fritz mengatakan bahwa Bawaslu sedang melakukan perbaikan, baik perbaikan pada sistem informasi serta sistem pelanggaran-pelanggaran untuk memaksimalkan penyelenggaraan pemilu serentak 2024. (asp/ant/dam)
Konteks liputan Tangerang Raya tahun 2021
Bagian ini ditambahkan dalam pemulihan arsip untuk memberikan konteks pembaca. Catatan berikut adalah liputan tersendiri dengan tanggal dan sumber masing-masing; peristiwa yang disebutkan tidak merupakan bagian dari kejadian utama di atas.
Langkah KPU tetapkan jadwal Pemilu 2024 Didukung Wakil Ketua MPR (18-11-2021)
Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 18-11-2021. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.
JAKARTA | TR.CO.ID
Langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum anggota legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden pada bulan Februari 2024 di dukung wakil Ketua (Waketu) MPR RI Syarif Hasan.
"Ini adalah usulan yang sedari awal paling masuk akal. Kita perlu memberikan jeda waktu kepada penyelenggara dan peserta pemilu agar semua tahapan pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan lancar, aman, dan adil," ujar Syarief dalam keterangan di Jakarta, seperti dilansir Antara, Rabu (17/11/21).
Pihaknya juga menekankan pentingnya untuk memperhatikan kesiapan dan manajemen teknis pelaksanaan pemilihan umum.
Usulan KPU untuk pelaksanaan pileg dan Pilpres pada Februari 2024, serta pilkada serentak pada bulan November 2024, menurut Syarif, merupakan usulan yang paling realistis.
Politikus senior Partai Demokrat ini berpandangan bahwa beban KPU dan Bawaslu pada tahun 2024 akan sangat berat, bahkan jauh lebih berat ketimbang pelaksanaan pemilu sebelumnya.
"Ini perlu menjadi atensi kita bersama agar proses dan hasil pemilu betul-betul demokratis," paparnya.
Memaksakan pemilu untuk mundur, sambung Syarief, juga tidak sesuai dengan UU Pilkada yang mengamanatkan pilkada serentak pada bulan November 2024.
Meskipun pemerintah dapat melakukan revisi terhadap regulasi, lanjut dia, alangkah baiknya bila penyelenggara tetap menghormati sistem yang telah ada dan telah disepakati.
"Saya sedari awal setuju dengan simulasi waktu pemilu yang disampaikan KPU dan Bawaslu. Semua tahapan yang telah diusulkan sudah mengukur beban kerja, serta pertimbangan politik dan sosiologis dalam perhelatan pemilu ke depan. Seharusnya pemerintah juga jangan memaksakan pelaksanaan pileg dan Pilpres diundur pada bulan Mei 2024," jelasnya.
Yang paling paham tentang rencana dan beban pemilu, kata mantan Menteri Koperasi dan UKM ini, tentu KPU dan Bawaslu itu sendiri.
Catatan redaksi: berita ini dipulihkan dari rekaman arsip Tangerang Raya. Lihat rekaman artikel asli.


