Jika Terapkan WFH bagi ASN

Rabu, 17 April 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA | TR.CO.ID

Pemerintah Provinsi DKI diingatkan untuk memperhatikan sektor pelayanan publik jika menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) kepada Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Garis besarnya, WFH tetap tidak boleh mengabaikan sektor pelayanan publik,” kata anggota DPRD DKI Dwi Rio Sambodo kepada wartawan di Jakarta, kemarin.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Rio juga menuturkan, kebijakan WFH bisa saja diterapkan namun kembali lagi apakah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sudah siap mengantisipasi terhadap potensi terganggunya sektor pelayanan publik.

Terlebih, saat arus balik Lebaran ke Jakarta akan banyak masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik pada hari pertama masuk bekerja, maka tentu etos kerja ASN juga perlu diperhatikan.

Baca Juga:  Bantu Sukseskan PTSL, Bupati Irna Dapat Ucapan Terima Kasih

​​​​”Imbauan WFH ini juga tidak boleh menurunkan etos kerja dari ASN di lingkungan birokrasi Pemprov DKI,” ujarnya.

Dia juga menyoroti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta, biro terkait hingga Inspektur Daerah diharapkan mampu meningkatkan pengawasan terhadap ASN yang tidak mematuhi peraturan.

“Mereka juga harus mengawasi dan memastikan ASN sektor pelayanan publik, tidak terlihat berkeliaran di tempat umum pada saat jam kerja dan pulang pada waktunya,” katanya.

Dengan demikian, menurut dia, sepanjang kondisinya mendesak dan secara kalkulatif dapat mengurangi kepadatan arus balik, maka bisa saja WFH diterapkan namun harus cermat dan dampaknya produktif.

Baca Juga:  Masa Depan Bangsa Ada Pada Generasi Muda

Pada September 2023, Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Etty Agustijani menyebutkan ASN Pemprov DKI Jakarta terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 51.714 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 6.395.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengapresiasi sektor esensial, seperti layanan kesehatan, keamanan dan ketertiban hingga transportasi yang tetap berperan optimal selama libur Lebaran 2024.

“Pemprov DKI Jakarta turut mengapresiasi sektor esensial yang tetap bekerja saat cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah,” kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, kemarin.(JR)

Berita Terkait

PPDB 2024, Dindikbud Banten Pastikan SKTM Tak Berlaku untuk Jalur Afirmasi
Angkutan Barang dan Penumpang Dirazia
Panitia Pemilihan RW Kelurahan Dadap Gelar Sidang Pleno
Angka Kemiskinan Turun 5,89 Persen di Bawah Rata-Rata Nasional
Peluncuran Maskot dan Jingle Pilkada 2024 Dihadiri Pj Bupati
Sekda Letakan Batu Pertama Revitalisasi Pasar Mauk
Optimalisasi Kinerja Perangkat Daerah, Pemkot Tangerang Gelar Sosialisasi Analisis dan Monitoring
Diduga Gagal Perencanaan, Pekerjaan Irigasi Bojongkakak Disorot
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 14 Juni 2024 - 11:01 WIB

PPDB 2024, Dindikbud Banten Pastikan SKTM Tak Berlaku untuk Jalur Afirmasi

Jumat, 14 Juni 2024 - 10:55 WIB

Angkutan Barang dan Penumpang Dirazia

Jumat, 14 Juni 2024 - 10:46 WIB

Panitia Pemilihan RW Kelurahan Dadap Gelar Sidang Pleno

Jumat, 14 Juni 2024 - 10:43 WIB

Angka Kemiskinan Turun 5,89 Persen di Bawah Rata-Rata Nasional

Jumat, 14 Juni 2024 - 10:40 WIB

Peluncuran Maskot dan Jingle Pilkada 2024 Dihadiri Pj Bupati

Jumat, 14 Juni 2024 - 10:31 WIB

Sekda Letakan Batu Pertama Revitalisasi Pasar Mauk

Jumat, 14 Juni 2024 - 10:29 WIB

Optimalisasi Kinerja Perangkat Daerah, Pemkot Tangerang Gelar Sosialisasi Analisis dan Monitoring

Jumat, 14 Juni 2024 - 10:24 WIB

Diduga Gagal Perencanaan, Pekerjaan Irigasi Bojongkakak Disorot

Berita Terbaru

Selebritis

Amanda Manopo: Atas sampai Bawah Hasil Perawatan

Jumat, 14 Jun 2024 - 11:05 WIB

Hukum & Kriminal

16 Remaja Bersajam Live Instagram Hendak Tawuran

Jumat, 14 Jun 2024 - 11:00 WIB