Kebijakan Walikota Merugikan Sekolah Swasta!

Senin, 21 Juli 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SERANG | TR.CO.ID

Wali Kota Serang yang menargetkan kapasitas satu kelas hingga 50 siswa menuai kritik tajam dari Forum Kepala Sekolah Swasta (FKSS) Provinsi Banten.

Ketua FKSS, Azmi Maulidy, menilai kebijakan tersebut tidak hanya menurunkan kualitas pendidikan, tetapi juga berpotensi ‘menyuntik mati’ sekolah-sekolah swasta yang ada di Kota Serang.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ini sangat keliru. Standar ideal satu kelas adalah maksimal 32 siswa, bukan 50. Kalau dipaksakan, kualitas pendidikan jelas akan merosot,” tegas Azmi dalam keterangannya, Kamis (17/7/2025).

Azmi menyebut, kebijakan tersebut tidak berpihak pada penguatan sistem pendidikan secara menyeluruh. Alih-alih menciptakan pemerataan akses, keputusan itu justru mematikan daya saing sekolah swasta yang kini semakin kesulitan mendapatkan siswa.

Baca Juga:  Tabur Bunga di TMP Taruna, ASN Diminta Tingkatkan Dedikasi dan Profesionalitas Kerja

“Satu guru melayani 50 siswa, mana mungkin bisa fokus? Mengajar 32 saja sudah berat, apalagi 50. Ini jelas merugikan proses pembelajaran dan membebani guru,” tambahnya.

Lebih jauh, Azmi juga menilai bahwa kebijakan ini kontraproduktif terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan. Menurutnya, pemerintah seharusnya mendorong kolaborasi antara sekolah negeri dan swasta, bukan menciptakan persaingan tidak sehat yang membuat sekolah swasta sepi peminat dan terancam tutup.

Baca Juga:  Pencurian Terjadi di MIN 3 Lebak, Sejumlah Aset Sekolah Raib

“Kalau sekolah swasta sampai tutup, guru-guru akan kehilangan pekerjaan. Ini bukan hanya soal pendidikan, tapi juga soal ekonomi masyarakat,” katanya.

FKSS berharap Wali Kota Serang dapat mengevaluasi kembali kebijakan tersebut dan justru mengarahkan upaya peningkatan mutu pendidikan dengan cara yang lebih bijak, seperti penyediaan insentif untuk guru swasta, bantuan operasional daerah (Bosda), dan pengaturan jumlah siswa per kelas sesuai standar ideal.

“Kalau pendidikan mau maju, harus ada pengondisian anggaran dan kebijakan yang adil. Kuantitas tidak bisa mengalahkan kualitas,” tutup Azmi. (Hed).

Berita Terkait

Judi Online Intai Anak-Anak, Aktivis Soroti Lemahnya Pengawasan Digital
Pendidikan Banten Tunjukkan Tren Positif
Pendaftaran Lomba Pramuka Cinta Masjid Kota Tangerang Dibuka
Pra SPMB 2026 Kota Tangerang Berjalan Lancar, 45 Ribu Peserta Sudah Terverifikasi
Bersama Gubernur Tinjau SPMB, Maryono Tegaskan Komitmen Pendidikan Berkualitas untuk Semua
Ribuan Pelajar Ramaikan O2SN dan FLS3N 2026, Pemkot Tangerang Luncurkan Inovasi Pendidikan Digital
Dinkes Banten Ajak Semua Pihak Bersinergi Wujudkan Eliminasi TBC
DPAD Kota Tangerang Sambut Anak-Anak Disabilitas Lewat Program Durian dan Storytelling
Berita ini 33 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 2 Juni 2026 - 11:46 WIB

Pendidikan Banten Tunjukkan Tren Positif

Selasa, 2 Juni 2026 - 11:35 WIB

Pendaftaran Lomba Pramuka Cinta Masjid Kota Tangerang Dibuka

Jumat, 29 Mei 2026 - 15:47 WIB

Pra SPMB 2026 Kota Tangerang Berjalan Lancar, 45 Ribu Peserta Sudah Terverifikasi

Selasa, 26 Mei 2026 - 23:11 WIB

Bersama Gubernur Tinjau SPMB, Maryono Tegaskan Komitmen Pendidikan Berkualitas untuk Semua

Selasa, 26 Mei 2026 - 11:29 WIB

Ribuan Pelajar Ramaikan O2SN dan FLS3N 2026, Pemkot Tangerang Luncurkan Inovasi Pendidikan Digital

Berita Terbaru

Bola

Khvicha Kvaratskhelia Pemain Terbaik Liga Champions

Selasa, 2 Jun 2026 - 14:32 WIB

Daerah

Ribuan Penerima Bansos Terindikasi Judol

Selasa, 2 Jun 2026 - 14:30 WIB