Kementrian LH Diminta Bijak Soal Penyegelan TPA Jatiwaringin

Rabu, 21 Mei 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TANGERANG | TR.CO.ID

Politisi senior Partai Demokrat, M. Nawa Said Dimyati, menyayangkan langkah Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang langsung melakukan penyegelan terhadap Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang.

Pria yang akrab disapa Cak Nawa ini mengimbau agar KLH lebih bijak dan tidak reaktif dalam menangani persoalan pengelolaan sampah di daerah.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kementerian LH sebaiknya jangan menyelesaikan satu persoalan tapi menimbulkan persoalan baru. Kalau TPA Jatiwaringin disegel, akan muncul masalah baru karena sampah tidak terakomodir,” ungkapnya kepada Harian Tangerang Raya, Minggu (18/5/25).

Baca Juga:  Diskominfo Maksimalkan Informasi, Diskominfo Maksimalkan Informasi

Cak Nawa menilai bahwa penyegelan bukan solusi ideal karena berpotensi menimbulkan penumpukan sampah, yang justru berdampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Ia mencontohkan kasus TPA Piyungan di Yogyakarta, yang penutupannya sempat menyebabkan krisis sampah.

“Kasus penutupan TPA Piyungan harus jadi pelajaran penting. Penutupan TPA tanpa solusi alternatif bisa menimbulkan masalah yang lebih besar,” tegasnya.

Pimpinan Partai Demokrat Kabupaten Tangerang ini mendorong adanya pendekatan kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.

Ia menyarankan agar KLH tidak hanya mengedepankan sanksi, tetapi juga aktif memberikan pendampingan teknis dan pembinaan kepada pemerintah daerah.

Baca Juga:  Wakapolda Beri Arahan Soal Nataru dan Antispasi Erupsi Gunung Krakatau

“KLH jangan hanya bertindak reaktif. Harus ada pembinaan dan pendampingan aktif, agar pengelolaan sampah di daerah tidak terus menjadi bom waktu lingkungan,” cetusnya.

Sebagai bentuk kepedulian, Cak Nawa menginstruksikan Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Tangerang untuk membantu pemerintah daerah dalam mencegah dampak sosial akibat penyegelan tersebut. Bantuan bisa dilakukan melalui jalur komunikasi hingga kegiatan advokasi yang sesuai dengan kemampuan fraksi. (dam)

Berita Terkait

Peduli Sungai, PT. IKPP Tangerang Raih Penghargaan Cisadane Awards
Pelayanan kepada Masyarakat kota Tangerang, Ambulance Gratis Dinkes Evakuasi Pasien Kritis
Ratusan Warga Tangerang Diterima Kerja di Jepang, Sachrudin: SDM Kota Tangerang Makin Dilirik Dunia
Jaga Fasilitas Umum, Pemkot Tangerang Tertibkan PKL di Kawasan Tugu Adipura
Perkuat Kompetensi ASN, Sachrudin Dorong Pelayanan Publik Makin Berkualitas
Disnaker Kota Tangerang Buka Pendaftaran Pelatihan Desain Grafis & Pencetakan Digital
Samsat Ciledug Gencarkan Penertiban Pajak Kendaraan, Ratusan Kendaraan Terjaring
Cari Pekerjaan Lebih Mudah, Berikut Info Loker Terbaru di Kota Tangerang Pekan Ini
Berita ini 25 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 5 Juni 2026 - 23:21 WIB

Peduli Sungai, PT. IKPP Tangerang Raih Penghargaan Cisadane Awards

Kamis, 4 Juni 2026 - 05:43 WIB

Pelayanan kepada Masyarakat kota Tangerang, Ambulance Gratis Dinkes Evakuasi Pasien Kritis

Kamis, 4 Juni 2026 - 05:30 WIB

Ratusan Warga Tangerang Diterima Kerja di Jepang, Sachrudin: SDM Kota Tangerang Makin Dilirik Dunia

Kamis, 4 Juni 2026 - 05:29 WIB

Jaga Fasilitas Umum, Pemkot Tangerang Tertibkan PKL di Kawasan Tugu Adipura

Kamis, 4 Juni 2026 - 05:27 WIB

Perkuat Kompetensi ASN, Sachrudin Dorong Pelayanan Publik Makin Berkualitas

Berita Terbaru