JAKARTA | TR.CO.ID
Pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan Ramadhan mengalami perubahan signifikan dalam menu yang disediakan. Jika sebelumnya program ini menyediakan makanan utama seperti nasi dan lauk pauk, kini menu tersebut digantikan dengan makanan dan minuman ringan seperti biskuit dan sereal instan untuk berbuka puasa. Keputusan Badan Gizi Nasional ini menuai kritik dari berbagai pihak, terutama karena masuknya pangan ultra-proses yang tinggi kandungan gula, garam, dan lemak.
Founder dan CEO Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Diah S. Saminarsih, menyoroti bahwa keputusan ini bisa berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, terutama anak-anak dan remaja. “Program MBG bertujuan meningkatkan status gizi penerima manfaat. Namun, masuknya pangan ultra-proses yang tinggi gula dalam jangka panjang dapat memicu berat badan berlebih dan obesitas,” ujarnya dalam keterangan pers.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Analisis terhadap menu MBG selama bulan puasa menunjukkan bahwa kandungan gula dalam menu yang disediakan cukup tinggi. Sebagai contoh, kombinasi biskuit kering dan sereal instan dalam paket MBG bisa menyumbang hingga 18 gram gula dalam sekali konsumsi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa paparan dini terhadap pangan ultra-proses berhubungan erat dengan pola makan tidak sehat serta peningkatan risiko obesitas dan penyakit jantung.
Profesor Madya Kesehatan Masyarakat, Grace Wangge PhD, juga mengkritisi langkah ini, yang dinilai bertentangan dengan program pemerintah dalam menekan risiko penyakit kronis seperti diabetes dan penyakit kardiovaskular. “Anak-anak justru diajarkan makan yang berpotensi meningkatkan angka penyakit tersebut di masa mendatang,” katanya.
Senada dengan hal tersebut, Founder Nusantara Food Biodiversity, Ahmad Arif, menyoroti bahwa kebijakan ini bertolak belakang dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal. Menurutnya, pemerintah telah mengamanatkan pemanfaatan pangan segar dan lokal guna meningkatkan ketahanan serta kemandirian pangan.
Dokter sekaligus ahli gizi masyarakat, Tan Shot Yen, menambahkan bahwa penggunaan produk ultra-proses dalam MBG justru kontraproduktif terhadap berbagai upaya intervensi gizi yang telah dilakukan dalam satu dekade terakhir. “Bahkan, komitmen politik pemerintah daerah dalam melahirkan inovasi intervensi berbasis pangan lokal melalui posyandu juga dapat merosot akibat kebijakan ini,” ujarnya.
Menyikapi hal ini, berbagai kelompok masyarakat sipil dan akademisi mendesak Badan Gizi Nasional untuk segera memperbaiki standar menu MBG dengan memprioritaskan pangan segar lokal. Selain itu, mereka juga menekankan pentingnya regulasi yang mengatur pembatasan produk ultra-proses serta makanan tinggi gula, garam, dan lemak dalam program MBG demi kesehatan masyarakat yang lebih baik.(net)
