JAKARTA | TR.CO.ID
Papua Nugini mendapat protes dari pemerintah China akibat kerusuhan yang terjadi di negara tersebut, khususnya yang menargetkan pertokoan milik warga Tiongkok. Kementerian Luar Negeri China mengungkapkan bahwa Kedutaan Besar di Port Moresby telah menyampaikan keluhan terkait insiden tersebut kepada pemerintah Indonesia sebagai negara tetangga Papua Nugini.
Kerusuhan di Papua Nugini dimulai ketika sekelompok tentara, polisi, dan sipir melakukan pemogokan sebagai respons terhadap pemotongan gaji tanpa alasan yang jelas. Warga yang tidak puas dengan pemerintah juga turut serta dalam aksi tersebut, menyerbu dan merampok toko-toko dengan memecahkan jendela kaca. Video dokumentasi menunjukkan kekacauan dengan bangunan dan kendaraan yang terbakar, bahkan polisi terpaksa meluncurkan tembakan untuk membubarkan kelompok penjarah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam konteks perekonomian Papua Nugini, data dari Trading Economics menyebutkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut mencapai US$31,6 miliar, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar US$26,11 miliar. Utang pemerintah mencapai 41,6 persen dari PDB pada tahun 2022, mengalami penurunan dari angka tahun sebelumnya sebesar 51,6 persen.
Papua Nugini memiliki perekonomian yang sangat tergantung pada sektor sumber daya alam, terutama pertanian, kehutanan, perikanan, dan ekstraksi mineral serta energi. Sementara perekonomiannya tumbuh 2,6 persen, berbagai tantangan seperti kesulitan akses ke mata uang asing, gangguan pasokan listrik dan air, pembatalan penerbangan domestik, dan masalah di sektor perbankan masih dihadapi.
Asian Development Bank (ADB) mencatat bahwa meskipun ada tantangan ekonomi, sektor-sektor seperti layanan terkait perjalanan internasional, komunikasi, dan real estate menunjukkan ketahanan. ADB juga memperkirakan potensi kenaikan signifikan dalam ekonomi Papua Nugini seiring dengan pembukaan kembali Tambang Emas Porgera dan keputusan investasi final untuk proyek LNG Papua yang diharapkan pada awal tahun 2024. Proyek ini diharapkan dapat merangsang kegiatan ekonomi, meningkatkan pendapatan pajak, dan membantu mengatasi kekurangan devisa di Papua Nugini.(il/BDR)
