P4 Gerudug Gedung ULP dan DPRD Pandeglang

Jumat, 25 Agustus 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PANDEGLANG I TR.CO.ID

Pergerakan Pemuda Peduli Pandeglang (P4) menggeruduk gedung Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan gedung DPRD Kabupaten Pandeglang. Ia menduga adanya oknum anggota DPRD menjadi kordinator proyek dan pengondisian pengadaan barang dan jasa.

Arif Wahyudin kordinator P4 Pandeglang mengatakan, dugaan anggota DPRD pandeglang mengondisiikan proyek di antaranya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Arif Wahyudin kordinator Pergerakan Pemuda Peduli Pandeglang (P4) mengatakan

“Perlu adanya peran Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan investigasi adanya oknum Dewan di duga menjadi kordinator proyek di kabupaten pandeglang baik anggaran APBD maupun anggaran APBN,” ujarnya, Kamis (24/8/23).

Tambah Arief, seharusnya ranah dewan bukan menjadi diduga kordinator proyek atau pembagi proyek melainkan membentuk praturan daerah bersama bupati, membahas dan memberikan persetujuan rencana peraturan daerah (Raperda) mengenai APBD yang diajukan oleh bupati, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan APBD.

Baca Juga:  Pengembangan Profesionalisme Guru KKG Gugus 2

“Tetapi berbeda DPRD kabupaten pandeglang ada Oknum Dewan di kabupaten pandeglang semua tugas dan fungsinya di abikan dan memilih di duga menjadi kordinator proyek,” ujarnya.

Sementara itu, Adit sama Kordinator dua dalam orasinya mempertanyakan ke hadiran ULP, selain kantornya tiap hari sepi tanpa penghuni juga menyayangkan kinerja orang-orang ULP yang kerjanya masih bisa di kendalikan oknum – oknum pihak ketiga (oknum dewan).

“ULP di bentuk oleh pemerintah bukan untuk di jadikan obyek yang di jadikan kepentingan sepihak dan golongan pengadaan barang dan jasa melainkan untuk netralisasi pengadaan barang dan jasa, baik itu kegiatan APBD maupun APBN,” tuturnya.

“Selain ULP, juga gedung DPRD yang seharusnya di jadikan tempat aspirasi masyarakat , tetapi di jadikan adanya dugaan oknum dewan menjadi kordinator Proyek baik yang sipatnya lelang di atas Rp 200 Juta maupun pengadaan barang dan jasa pemilihan langsung (PL) yang nilainya di bawah Rp.200 juta,” sambungnya.

Baca Juga:  Motif Kesal dan Sakit Hati : Petani Lansia di Teluknaga Tewas di Tangan Rekannya

Ditempat yang sama, Cici Orator P4 satu, mensinyalir oknum anggota dewan yang diduga menjadi kordinator proyek di gedung DPRD pandeglang ini adalah saudara I dan D, kedua saudara I dan D ini sangat di sayangkan kinerjanya yang seharusnya menampung aspirasi masyarakat malah di duga menjadi kordinator proyek untuk mencari keuntungan pribadi dan golongan dan mengabaikan tugas dan pungsi selaku dewan.

“Sehingga sifat seperti ini yang berarti Busuk atau Rusak dan tidak bermoral serta
penyimpangan dari kesucian,” katanya

Senada, Andi Orator P4 dua menyayangkan sikap kinerja ULP yang tidak memiliki pendirian dan keberanian untuk melawan oknum kordiator yang di duga mengendalikan lelang proyek .

“Lebih aneh lagih kenapa di tubuh dewan di duga ada yang menjadi kordinator proyek ,vsehingga kalau di tubuh dewan ada yang di duga menjadi kordinator proyek lalu siapa yang menjajadi wasitnya,” tuturnya. (ian/dam/hel)

Berita Terkait

PDI Perjuangan Kota Tangerang Adakan Bhakti Sosial Kesehatan ,Puluhan Ribu BPJS Warga Non Aktif Siap Kami Kawal .
Kasus Stunting di Lebak Naik 6,02 Persen pada Awal 2026
Presiden Gagal Datang di HPN
Pilar Hadiri HPN 2026 di Banten: Perkuat Peran Pers Hadapi Tantangan Era Digital dan AI
HPN 2026, JMSI Usulkan Perlindungan HAM Pekerja Pers
Duh! 436 Warga Pandeglang Alami Depresi, Tekanan Ekonomi dan Keluarga Jadi Pemicu
Operasi Maung Hari Keempat, Polisi Ajak Warga Tertib Lalu Lintas
MBG di Pandeglang Disorot, AMPAN Turun Aksi
Berita ini 53 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 Februari 2026 - 09:41 WIB

PDI Perjuangan Kota Tangerang Adakan Bhakti Sosial Kesehatan ,Puluhan Ribu BPJS Warga Non Aktif Siap Kami Kawal .

Jumat, 13 Februari 2026 - 12:43 WIB

Kasus Stunting di Lebak Naik 6,02 Persen pada Awal 2026

Selasa, 10 Februari 2026 - 11:12 WIB

Presiden Gagal Datang di HPN

Selasa, 10 Februari 2026 - 11:05 WIB

Pilar Hadiri HPN 2026 di Banten: Perkuat Peran Pers Hadapi Tantangan Era Digital dan AI

Senin, 9 Februari 2026 - 13:38 WIB

HPN 2026, JMSI Usulkan Perlindungan HAM Pekerja Pers

Berita Terbaru

Kota Tangerang Selatan

Gubernur Andra Soni dan Wagub Dimyati Natakusumah Raih Tangerang Raya Award 2026

Jumat, 13 Feb 2026 - 18:20 WIB