TANGERANG | TR.CO.ID
Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal meskipun kebijakan Work From Home (WFH) tengah diterapkan, Jumat (10/4/26). Sejumlah perangkat daerah yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik tetap beroperasi secara normal.
Di antaranya, Bapenda, BPKD, BPBD, Kesbangpol, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Disdukcapil, DPUPR, Disperkimtan, DLH, Dinas Pendidikan, hingga Dinas DPMPTSP dan lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala DPMPTSP Kota Tangerang Sugihharto Achmad Bagdja menegaskan, pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) tetap berjalan normal dan tidak terdampak kebijakan WFH yang telah diberlakukan.
“Pelayanan tetap berjalan aktif dan normal. DPMPTSP menjadi salah satu perangkat daerah yang tidak diperbolehkan menerapkan WFH secara penuh. Kami hanya menerapkan sekitar 10 persen WFH, itu pun hanya untuk fungsi sekretariat yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, aktivitas pelayanan tetap berjalan seperti biasa. Hingga menjelang siang hari, jumlah masyarakat yang terlayani mencapai puluhan hingga lebih dari seratus pemohon berbagai layanan.
“Alhamdulillah, masyarakat tetap terlayani dengan baik. Hingga pagi hari ini sudah sekitar 50–60 pemohon, dan biasanya menjelang siang meningkat hingga 100–120 pemohon,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangerang Rizal Ridolloh menyampaikan, seluruh pegawai Disdukcapil tetap bekerja penuh di kantor tanpa penerapan WFH.
Meskipun terdapat peningkatan jumlah pemohon dalam beberapa hari terakhir, pihaknya memastikan tidak ada pembatasan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami tetap melayani dari pukul 08.00 hingga 16.00 WIB untuk layanan tatap muka. Selain itu, pelayanan online melalui aplikasi Sobat Dukcapil tersedia selama 24 jam,” jelas Rizal.
”Disdukcapil juga tetap membuka layanan di beberapa titik, seperti Mal Pelayanan Publik dan pusat perbelanjaan Tangcity Mall, serta di tingkat kecamatan dan kelurahan untuk memudahkan akses masyarakat,” tutupnya. (mas/wil)
