Pemprov DKI Diminta Selektif Penonaktifan NIK

Rabu, 20 Maret 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA | TR.CO.ID

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI diminta untuk selektif dalam penonaktifan nomor induk kependudukan (NIK) warga yang sudah tak berdomisili di Ibu Kota.

“Penertiban penonaktifan NIK harus selektif sebagai upaya meminimalkan risiko dan kendala pendataan daftar pemilih tetap (DPT),” kata anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarifudin kepada wartawan di Jakarta, kemarin.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia juga menjelaskan, hal itu karena tujuh bulan lagi Jakarta akan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) sehingga Pemprov DKI Jakarta harus berhati-hati kalau menonaktifkan ataupun mematikan NIK warga.

Ia berharap, penonaktifan NIK harus tepat sasaran agar tidak merugikan warga yang memiliki hak untuk memilih kepala daerah nantinya.

Baca Juga:  Usung Metaverse, Mahasiswa Global Institute Raih Hibah Penelitian Kemendikbudristek

“Jangan sampai merugikan juga, penghapusan ini manfaatnya betul-betul harus ada,” ujarnya.

Meskipun begitu, ia mendukung program Disdukcapil yang bisa menghasilkan data akurat untuk pemberian bantuan, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Kartu Lansia Jakarta (KLJ) dan Kartu Anak Jakarta (KAJ).

Lalu, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), penerima dana bansos Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta (KPARJ) dan lainnya secara tepat sasaran bisa tercapai.

“Kalau memang Pemprov DKI Jakarta ingin memberikan yang terbaik buat masyarakat Jakarta, apakah itu misalnya Bansosnya tepat sasaran, KJMU, KJPnya sesuai, kita dukung,” ujarnya.

Baca Juga:  Pentingnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dalam Upaya Pelayanan Masyarakat

Sebelumnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta menegaskan penonaktifan NIK warga yang berdomisili di luar Jakarta dilakukan secara bertahap mulai April 2024.

“Mulai April, kita lakukan bertahap per bulan. Nanti, jadi masyarakat bisa mengecek datanya nanti,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta Budi Awaluddin.

Budi menyebutkan keputusan waktu ini dibuat lantaran menunggu penetapan rekapitulasi suara pemilu yang dilakukan paling lambat 20 Maret 2024.(JR)

Berita Terkait

JMSI Kota Tangerang Sembelih Hewan Kurban Dan Bagikan Daging ke Warga
Idul Adha 2024, IKPP Tangerang Bagikan Sapi dan Kambing ke Masyarakat Sekitar
PPDB 2024, Dindikbud Banten Pastikan SKTM Tak Berlaku untuk Jalur Afirmasi
Dua Bocah Tewas Dibekas Galian Puspemkab Tangerang
Angka Kemiskinan Turun 5,89 Persen di Bawah Rata-Rata Nasional
Budaya Kampung Sebabkan Maraknya Pernikahan Dini
Diduga Gagal Perencanaan, Pekerjaan Irigasi Bojongkakak Disorot
HMI Cabang Pandeglang Laporkan Dugaan Korupsi di Proyek Bendung DI Cimoyan
Berita ini 18 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 18 Juni 2024 - 20:27 WIB

JMSI Kota Tangerang Sembelih Hewan Kurban Dan Bagikan Daging ke Warga

Sabtu, 15 Juni 2024 - 20:44 WIB

Idul Adha 2024, IKPP Tangerang Bagikan Sapi dan Kambing ke Masyarakat Sekitar

Jumat, 14 Juni 2024 - 11:01 WIB

PPDB 2024, Dindikbud Banten Pastikan SKTM Tak Berlaku untuk Jalur Afirmasi

Jumat, 14 Juni 2024 - 10:58 WIB

Dua Bocah Tewas Dibekas Galian Puspemkab Tangerang

Jumat, 14 Juni 2024 - 10:43 WIB

Angka Kemiskinan Turun 5,89 Persen di Bawah Rata-Rata Nasional

Jumat, 14 Juni 2024 - 10:27 WIB

Budaya Kampung Sebabkan Maraknya Pernikahan Dini

Jumat, 14 Juni 2024 - 10:24 WIB

Diduga Gagal Perencanaan, Pekerjaan Irigasi Bojongkakak Disorot

Kamis, 13 Juni 2024 - 11:02 WIB

HMI Cabang Pandeglang Laporkan Dugaan Korupsi di Proyek Bendung DI Cimoyan

Berita Terbaru

Selebritis

Amanda Manopo: Atas sampai Bawah Hasil Perawatan

Jumat, 14 Jun 2024 - 11:05 WIB